Tags

, ,

Pasal 27 ayat 3 Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) kembali hangat diperbincangkan. Kalangan akademisi, politikus, dan aktivis social networking kembali memperdebatkan tentang esensi dari pasal yang memidanakan pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media internet.

Bagi kubu yang pro Pasal 27 ayat UU ITE, pasal ini berfungsi untuk melindungi hak orang yang dicermakan nama baiknya atau dihina melalui media internet. Bagi kubu yang kontra, pasal ini rumusannya dianggap sebagai jaring empuk untuk membungkan kritik atau bahkan kebebasan berkespresi di internet. Polemik inipun berujung pada dilakukannya judicial review, dan dalam putusannya Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) menolak bahwa pasal ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 45).

Hukum di Indonesia, khususnya yang tertuang dalam KUHP memuat setidaknya 8 kaliber penghinaan, adapun “kaliber” penghinaan dalam KUHP adalah sebagai berikut:

  1. pencemaran nama baik secara lisan [Pasal 310 Ayat (1)];
  2. pencemaran nama baik secara tertulis [Pasal 310 Ayat (2)];
  3. fitnah (Pasal 311 – 314);
  4. penghinaan ringan (Pasal 315);
  5. pengaduan fitnah (Pasal 317);
  6. menimbulkan persangkaan palsu (Pasal 318);
  7. penghinaan terhadap orang mati secara lisan (Pasal 320); dan
  8. penghinaan terhadap orang mati secara tertulis (Pasal 321)

Jauh sebelum perdebatan tentang Pasal 27 ayat 3 UU ITE, beberapa ahli hukum juga berbedan pendapat tentang perlu atau tidaknya dibuat Undang-undang yang membuat aturan tentang pidana dengan media internet. Beberapa ahli mengatakan tidak perlu menggunakan Undang-undang baru untuk memidanakan seseorang, karena secara jelas Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) masih relevan, sehingga rumusan KUHP ditafsirkan dengan penafsiran ekstensif pada kejahatan yang menggunakan media internet, pendapat ini dilontarkan oleh Mardjono Reksodiputro1. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut:

  • Pelanggaran kesusilaan: 282, 283, 311, 506 KUHP
  • Perjudian: 303 KUHP
  • Pencemaran nama baik: contohnya Pasal 310-311 KUHP
  • Pemerasan atau pengancaman: 335 dan 369 KUHP
  • Penipuan: 372, 378, 379, 386, dan 392 KUHP
  • Menyebarkan informasi yang menyesatkan: 160 dan 161 KUHP
  • Pengancaman kekerasan: 368 KUHP
  • Akses area orang lain tanpa ijin: 167 dan 551 KUHP
  • Mencuri dengar/menyadap: 112, 113, 114, 322, 323, dan 431 KUHP
  • Membuat tidak dapat dipakainnya sarana umum: 408 KUHP
  • Pemalsuan dokumen: 263, 264, 266, dan 271 KUHP

Ahli hukum yang lain berpendapat bahwa membuat aturan tentang cyber law perlu, mengingat kepastian hukum diranah mayantara perlu dilindungi haknya. Tindak pidana yang menyangkut komputer haruslah ditangani secara khusus, karena cara-caranya, lingkungan, waktu, dan letak dalam melakukan kejahatan komputer adalah berbeda dengan tindak pidana lainnya. Pendapat kedua ini diantaranya dilontarkan oleh J. Sudama Sastroandjojo2.

Kembali pada Pasal 27 ayat 3 UU ITE, perdebatan (diluar konteks judicial review) beberapa akademisi dan praktisi sampai hari ini masih berlangsung. Beberapa pendapat yang mendukung adanya Pasal 27 ayat 3 UU ITE adalah sebagai berikut:

1. Dr. Edmon Makarim, S.H., S.Kom, LL.M (Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia)

Pada pokoknya Edmon Makarim menjelaskan bahwasanya Pasal 27 ayat 3 UU ITE haruslah tetap ada agar sistem elektronik tidak menjadi ajang untuk saling mencemarkan nama baik karena dampaknya bersifat masif3. Untuk menggunakan pasal ini, penyidik dan jaksa penuntut umum haruslah dapat membuktikan dua unsur obyektif, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak.

2. Muhammad Salahuddien Manggalany, S.T. (Wakil ketua Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure)

Pada pokoknya M. Salahuddien tidak sepakat dengan argumentasi bahwa pasal pencemaran (defamation) sering digunakan untuk membungkam kritik masyarakat terutama di alam reformasi yang sangat terbuka selama ini. Untuk membuktikan dugaan tersebut harus didukung data yang kuat dan lengkap. Ancaman dalam UU ITE lebih berat dari KUHAP adalah karena pertimbangan dampak kerusakan yang dihasilkan oleh pencemaran dengan menggunakan teknologi informasi yang bersifat meluas, jangka panjang dan dapat berulang sehingga kerugian yang dialami korban jauh lebih besar (efek amplifikasi) dibandingkan apabila pencemaran terjadi melalui saluran konvensional.4

Sementara itu, pada kubu yang mempertanyakan rumusan pasal tersebut, alasan utamanya karena pasal ini memiliki ketidakjelasan rumusan pasal sehingga sangat rentan terjadi multiinterpretasi. Beberapa pendapat tersebut diantaranya:

1. Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga)

Pada pokoknya mempertanyakan pencantuman frasa “tanpa hak” dalam pasal tersebut. Alasannya adalah apakah ada otoritas resmi yang memiliki otoritas resmi untuk mengizinkan pihak tertentu untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Tidak mungkin sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan tersebut menjadi terhapus karena ada pihak yang dapat memberikan hak kepada pihak lain untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dengan kata lain rumusan tersebut dibuat berlebihan.5

2. Adami Chazawi, S.H (Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)

Pada pokoknya berpendapat andaikata tidak dirumuskan sebagai penghinaan lex specialis, penghinaan melalui media elektronik (internet) tetap bisa menggunakan pasal-pasal penghinaan di KUHP yang sesuai dengan kasusnya, dengan cara menafsirkan misalnya berdasarkan tujuan dari dibentuknya kejahatan penghinaan atau yang lebih ekstrim dengan penafsiran ekstensif. Dengan dicantumkan/disebutkan frasa ”pencemaran dan/atau penghinaan”, bisa terjadi salah menafsirkan – seolah-olah bentuk-bentuk penghinaan selain pencemaran – tidak masuk dalam pengertian/cakupan tindak pidana Pasal 27 Ayat 3 UU ITE. Kedelapan bentuk penghinaan (dalam KUHP) jika dilakukan dengan menggunakan sarana eletronik diancam pidana yang sama yakni maksimum 6 tahun penjara dan/atau denda maksimum Rp 1.000.000.000,00 (satu milar rupiah). Padahal jika kembali pada azas penghinaan yang dibeda-bedakan menjadi 8 macam yang diancam dengan pidana yang berbeda-beda, artinya dibebani tanggungjawab sendiri-sendiri secara berbeda-beda berat ringannya. Lebih fatal lagi jika pertanggungjawaban pidana pada penghinaan ringan disamakan dengan fitnah oleh UU ITE dengan ancaman pidana yang sama, yakni maksimum 6 tahun penjara.6

Itulah tadi perbedaan pendapat menyikapi rumusan Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Secara yuridis, putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak bertentangan dengan UUD 45, tetapi secara akademis, karena dalam konteks keilmuan, sah-sah saja diperdebatkan. Tak kalah pentingnya edukasi terhadap aparat penegak hukum yang gaptek a.k.a gagap teknologi bahwa berdasarkan fakta di lapangan pengetahuan mereka tentang kasus yang berhubungan dengan teknologi informasi kurang memadai.

———

1. H. Arsyad Sanusi, 2011, Cybercrime, Milestone, Jakarta, hal. 405

2. ibid, hal. 406

3. Edmon Makarim, 2010, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 302

4. Arsip Milis Telematika diakses 14 Juli 2011.

5. Sutan Remy Syahdeini, 2009, Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, Grafiti, Jakarta, hal. 232-233.

6.Adami Chazawi, 2009, Makalah Penghinaan Dalam Hukum Positif di Indonesia.

About these ads