Tags

, ,

Catatan Kasus Susno dan Putusan Mahkamah Agung No. 889/K/Pid.Sus/2012

Akhir-akhir ini mulai kampus sampai media massa membicarakan seorang Susno Duadji. Sudah tentu Susno Duadji akhir-akhir ini menjadi perbincangan. Betapa tidak, institusi penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan, gagal melakukan eksekusi terhadap dirinya. Banyak pihak melihat kasus Susno Duadji ini sebagai lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung oleh beberapa orang dianggap batal demi hukum sehingga Susno Duadji tidak dapat dieksekusi karena tidak mencantumkan amar penahanan.

Kronologi kasus Susno Duadji yang dibuat The Jakarta Post sebagai berikut:

Susno’s road to ruin

  • Dec. 1, 2009: Chief detective Comr. Gen. Susno Duadji hands over his post to Insp. Gen. Ito Sumardi after revelations that he had a role in fabricating cases against two deputy leaders of the KPK.
  • March 2010: Susno accuses several top police officers of corruption when investigating the money laundering and tax evasion case of Gayus H. Tambunan worth Rp 25 billion (US$2.73 million).
  • April 12, 2010: Susno arrested by police internal investigation officials at Jakarta’s Soekarno-Hatta International Airport as he is about to fly to Singapore “for a medical check up”. 
  • May 25, 2010: Police name Susno a suspect for corruption in the 2008 West Java gubernatorial election.
  • Oct. 12, 2010: Former diplomat and businessman Sjahril Djohan is sentenced to 18 months for bribing Susno in exchange for a decision to change the civil case against fish breeder PT Salmah Arowana Lestari (SAL) into a criminal case.
  • (February, 17, 2011: Waktu penahanan sudah habis (pen.)
  • March 24, 2011: The South Jakarta District Court hands Susno Duadji 3.5 years in prison and a fine of Rp 200 million while ordering him to return Rp 4 billion of state funds, after finding that he accepted a Rp 500 million bribe from SAL and of embezzling security funds earmarked for the 2008 West Java gubernatorial election while he was the province’s police chief. 
  • Nov. 10, 2011: The Jakarta High Court rejects Susno’s appeal.
  • Nov. 22, 2012: The Supreme Court rejects Susno’s appeal and has orders him to begin his jail term immediately and pay his fine.
  • April 24, 2013: Prosecutors from the Attorney General’s Office and Jakarta Prosecutor’s Office fail to take Susno to Sukamiskin Penitentiary in Bandung

Saya sendiri berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung tidak batal demi hukum jika hanya berdasar tidak disebutkannya perintah penahanan. Pertimbangan saya adalah masa penahanan Susno Duadji sudah habis sebelum kasus tersebut mencapai Mahkamah Agung, yaitu sebelum putusan Pengadilan Tinggi dibacakan. Jika masa penahanan Susno Duadji sudah habis (pada tanggal 17 Februari 2011, lihat kronologi cetak merah) sebelum putusan Pengadilan Tinggi dibacakan dan dalam putusannya Pengadilan Tinggi tidak memerintahkan Susno Duadji ditahan, atas dasar apa tidak disebutkan perintah penahanan menyebabkan putusan batal demi hukum?. Merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 1985, wewenang Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi sudah habis wewenangnya untuk menahan, maka terdakwa tidak dapat ditahan walaupun syarat putusan adalah mencantumkan perintah penahanan (Pasal 197 ayat 1 huruf K).

Apakah terdapat kesalahan penerapan hukum? Dalam kasus Susno Duadji, ketika Mahkamah Agung memutus perkara tersebut, tidak ditemukan adanya amar putusan yang memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membuka kembali perkara, berarti tidak ditemukannya kesalahan penerapan hukum yang menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum, itu adalah konsekuensi logis putusan Mahkamah Agung yang demikian. Dengan demikian dalam kasus Susno Duadji, bukan masalah kesalahan dalam penerapan hukum.

Amar putusan dari Mahkamah Agung adalah menolak permohonan kasasi Susno Duadji dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp 2.500,00 rupiah. Putusan Mahkamah Agung tersebut sangat singkat, tetapi karena dalam konteks Kasasi yang notabene Susno Duadji tidak terima dengan Putusan Pengadilan Tinggi, maka putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dimaknai Susno Duadji harus menjalankan putusan Pengadilan yang sebelumnya (Putusan No. 35/PID/TPK/2011/PT.DKI)

Lalu bagaimana dengan salah ketik nomor putusan?. Memang dalam putusan Pengadilan Tinggi No. 35/PID/TPK/2011/PT.DKI, dalam amarnya, tertulis “Dengan itu mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1288/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel…” sedangkan nomor putusan Susno adalah No. 1260/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. Secara formil administrasi, memang putusan Pengadilan Tinggi bermasalah seperti makalah yang dibuat mahasiswa untuk dosennya tanpa dilakukan editing, sehingga nuansa copy paste sangat kental, tetapi secara materiil substantif putusan tersebut tidak terdapat kesalahan. Masalah kesalahan ketik ini pernah dibahas oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 69/PUU-X/2012, menurut Mahkamah Konstitusi kesalahan ketik tidak menyebabkan putusan batal demi hukum.

Dengan demikian, untuk menghindari beragam penafsiran dalam kasus Susno Duadji ini, diperlukan fatwa dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa apabila di dalam putusan mengandul kesalahan-kesalahan administrasi dapat menyebabkan eksekusi dapat dilaksanakan atau tidak.

Tambahan:

Putusan Batal Demi Hukum Konteks Perbandingan Hukum Pidana

Putusan batal demi hukum saya akan ambil contoh dari ketentuan Kerajaan Belanda, yaitu berdasarkan Pasal 440 Sv (KUHAP Belanda)

De Hoge Raad kan na vernietiging van de bestreden uitspraak de zaak – teneinde met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad opnieuw, dan wel verder te worden berecht en afgedaan – terugwijzen naar de rechter die haar heeft gewezen, dan wel verwijzen:

a. wanneer de vernietigde uitspraak was gedaan door een rechtbank, naar het gerechtshof  van het ressort;

b. wanneer de vernietigde uitspraak was gedaan door een gerechtshof, naar een ander gerechtshof.

Kalau melihat hukum acara pidana Belanda tersebut, ada beberapa poin:

  1. Putusan kasus yang memiliki kesalahan yuridis akan dikembalikan Mahkamah Agung Belanda kepada pengadilan dibawahnya untuk dilakukan persidangan ulang.
  2. Penahanan dan serba-serbinya dapat dimintakan pendapat saat kasus tersebut mencapai Mahkamah Agung Belanda

Hukum acara pidana Belanda dan hukum acara pidana Indonesia dalam hal putusan batal demi hukum memiliki persamaan, yaitu ketika mencapai Mahkamah Agung dan pada putusan tersebut terdapat kesalahan penerapan hukum, maka putusan tersebut batal demi hukum dan dikembalikan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk dilakukan persidangan kembali. Untuk mengetahui contoh kasus ini, dapat merujuk putusan Mahkamah Agung No. 951/K/Pid/2005 tanggal 13 Juli 2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tinggi Kepanjen No. 565/Pid/2005/PT.Kpj tangal 6 Januari 2005 dan memerintahkan persidangan dibuka kembali kepada Pengadilan Negeri Kepanjen.

About these ads