Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Juni 2013 menyidangkan judicial review Pasal 28 ayat 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berikut ini alasan permohonannya:

permohonan

Pasal 28 ayat 2 UU ITE berbunyi sebagai berikut

Pasal 28

(2)    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 28 ayat 2 UU ITE merupakan baju “baru” dengan “tubuh” lama dari KUHP-WvS, yaitu Pasal 156, Pasal 156a, dan Pasal 157. Bunyi pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 156

Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa hagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-limanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 157

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketuhui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat rupiah lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut padu waktu menjalankan pencariannya dan pada saat, itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Dibuatnya Pasal 28 ayat 2 UU ITE sebagai bentuk dilarangnya penyebarluasan konten yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok atas dasar SARA yang menggunakan media internet. Jika Pasal 28 ayat 2 UU ITE dikatakan sebagai alat untuk membelenggu kebebasan berpendapat maka hal itu kurang tepat, mengingat antara kebebasan berpendapat dengan mengungkapkan permusuhan atau kebencian atas dasar SARA adalah dua hal yang berbeda, contohnya menyebut nama etnis tertentu.

UUD 1945 mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, harus menghormati hak asasi manusia orang lain serta tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Dengan kata lain ketika membaca UUD 1945 jangan hanya berhenti pada Pasal 28E dan 28F saja, tetapi patut dibaca juga Pasal 28G dan Pasal 28J sebagai berikut:

28G

28J

UUD 1945 tidak pernah memberikan kebebasan yang tidak ada batasannya, semua diatur secara cermat dan komperehensif dengan nilai-nilai humanisme. Dengan demikian, Pasal 28 ayat 2 UU ITE bukan merupakan pasal yang membelenggu kebebasan berpendapat, melainkan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28G dan Pasal 28J. Kembali pada Pasal 28 ayat 2 UU ITE, pasal tersebut tidak memberikan norma baru, melainkan sebagaimana disebutkan dalam paragraf sebelumnya, merupakan modifikasi dari ketentuan KUHP-WvS dengan tambahan sarana internet. Perbedaan antara keduanya terletak pada unsur “di muka umum”.  Unsur tersebut tidak akan pernah terbukti jika dibandingkan dengan teknis penyebaran informasi dengan menggunakan internet, oleh sebab itu maka perumus UU ITE menggantinya dengan formulasi “menyebarkan informasi”. Memang ada ketidakjelasan pemilihan kata “menyebarkan” dan “informasi” karena formulasi Pasal 27 ayat 1-4 menggunakan formulasi “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik”, hal ini memang kecerobohan pembuat UU ITE, tetapi Mahkamah Konstitusi dapat memberikan makna seperti dalam putusan-putusannya bahwa yang dimaksud “menyebarkan informasi” merupakan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Penafsiran terhadap Pasal 28 ayat 2 UU ITE tidak dapat dilepaskan dari ketentuan KUHP-WvSP. Apabila menafsirkan Pasal 28 ayat 2 UU ITE bertentangan dengan UUD 1945, maka harus “diruntuhkan” terlebih dahulu Pasal 156, Pasal 156a, dan Pasal 157 KUHP-WvS dengan alasan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam konteks perbandingan hukum pidana, ketentuan yang melarang penyebarluasan konten yang menyulut konflik SARA juga terdapat di dalam Convention of Cybercrime, yaitu di dalam additional protocol sebagai berikut:

Chapter I – Common provisions

Article 1 – Purpose

The purpose of this Protocol is to supplement, as between the Parties to the Protocol, the provisions of the Convention on Cybercrime, opened for signature in Budapest on 23 November 2001 (hereinafter referred to as “the Convention”), as regards the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems.

Article 2 – Definition

1    For the purposes of this Protocol:

“racist and xenophobic material” means any written material, any image or any other representation of ideas or theories, which advocates, promotes or incites hatred, discrimination or violence, against any individual or group of individuals, based on race, colour, descent or national or ethnic origin, as well as religion if used as a pretext for any of these factors.

2    The terms and expressions used in this Protocol shall be interpreted in the same manner as they are interpreted under the Convention

Dengan demikian, maka penyebaran konten yang dapat menyulut konflik SARA atas nama kebebasan berpendapat tidak sesuai dengan UUD 1945, KUHP-WvS bahkan oleh Convention of Cybercrime. Selain saya mencoba berpendapat seperti apa yang saya pahami soal KUHP-WvS dan UU ITE, saya juga berdiskusi dengan Prof. Barda Nawawi Arief yang. Pertanyaan saya kepada group internal adalah “Apakah Pasal 28 ayat 2 UU ITE bertentangan dengan Konstitusi?”. Berikut hasil diskusi saya dengan beliau:

diskusi-barda1

diskusi-barda2

diskusi-barda3

Nah kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana?

About these ads