Posted in Uncategorized

KUHP dan Syariat Islam

Ide pelaksanaan Syariat Islam kini memperoleh momentum yang luar biasa. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Departemen Kehakiman, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, mengabarkan bahwa Depkeh sedang dalam tahap akhir menyelesaikan naskah RUU KUHP. Hal yang menarik adalah RUU KUHP ini bersifat khas Indonesia di mana pasal-pasalnya digali sekaligus dari hukum agama, hukum adat dan hukum pidana barat. Lebih tegas lagi Professor Gani menjelaskan bahwa hukum pidana dalam Syariat Islam dapat memberikan kontribusinya dalam RUU KUHP tersebut.

Selama ini isu penegakkan Syariat Islam menjadi topik yang kontroversial dikalangan para ahli hukum positif dan, lebih- lebih lagi, para ahli hukum Islam. Sebagian pihak menganggap Syariat Islam belum berlaku di Indonesia, padahal kenyataannya sebagian unsur hukum Islam (paling tidak telah tercantum dalam UU Zakat, UU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam) telah berlaku. Rupa-rupanya yang dimaksud oleh kalangan ini adalah Syariat Islam yang berkenaan dengan aturan pidana. Menteri Yusril Ihza Mahendra –dari partai Islam yang menginginkan perubahan pasal 29 UUD 1945– dan Dirjen A. Gani Abdullah –Guru Besar IAIN Bandung– telah mengakomodir kehendak tersebut. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap ide tersebut, tulisan ini hendak menjelaskan kemusykilan yang dapat muncul dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam masalah ini.

Kemusykilan

Qanunisasi atau pengundangan hukum Islam di negeri ini, paling tidak, dapat terbentur empat hal. Pertama, diperlukan transfer “bahasa” Syariat Islam, yang terdapat dalam al-Qur’an, Hadis dan kitab-kitab fiqh, ke dalam bahasa undang-undang. ini bukan pekerjaan yang mudah mengingat bahasa merupakan bagian dari budaya tertentu dan corak bahasa hukum atau bahasa Undang-Undang berbeda dengan bahasa kitab kuning. Hal ini membutuhkan kerja sama yang luar biasa dari pakar hukum umum dan pakar hukum Islam untuk menyamakan ‘bahasa’ mereka. Sebagai contoh, kata ‘subversi’ dan ‘hirabah’ atau ‘bughat’ tidak bisa disamakan begitu saja tanpa melewati proses ‘tansfer bahasa’.

Kedua, bukan saja bahasa yang merupakan produk budaya, tetapi hukum juga bagian dari budaya tertentu. Setting sosial hukum Islam saat Nabi bermukim di Madinah lima belas abad yang lampau dan suasana sosial, budaya, ekonomi bahkan politik saat para a’immatul mazahib (para imam mazhab) hidup jelas berbeda dengan suasana Indonesia saat ini. Membuat sebuah pasal yang diambil mentah-mentah dari sebuah aturan hukum ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu dapat berbenturan dengan dinamika dan kenyataan sosial kemasyarakatan. Contohnya, konsep aqillah dalam pidana Islam sangat dipengaruhi struktur keluarga dan klan jazirah arab sehingga denda dalam tindak pidana bukan saja ditanggung oleh terpidana tetapi juga oleh keluarga atau sukunya. Aturan denda dalam fiqh Islam yang masih menyebutkan ganti rugi dalam bentuk onta, misalnya, akan musykil diterapkan untuk konteks Indonesia.

Ketiga, andaikata terjadi benturan konsep antara pidana Islam dan pidana barat. maka konsep mana yang akan diterima oleh pemerintah dan DPR? Ketika terjadi sebuah pembunuhan tidak disengaja, dalam konsep pidana barat, negara akan bertindak mewakili korban dalam menuntut pembunuh tersebut. Walaupun, seandainya keluarga korban sudah memaafkan si pembunuh, negara akan tetap membawa kasus tersebut ke pengadilan. Dalam pidana Islam, penerimaan maaf dari keluarga korban ini dapat menggugurkan tuntutan pidana. Begitupula tindak pidana pencurian, menurut Imam Syafi’i, dapat gugur jikalau sang pencuri bertobat dan mengembalikan harta curiannya, selama kasusnya belum sampai ke meja hakim. Pengembalian 40 Miliar dalam kasus buloggate II saat kasusnya masih di kejaksaan dapat menggugurkan proses hukum selanjutnya, jikalau pidana Islam diterapkan dalam kasus ini. Di samping itu, menurut Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad, dan Ishaq, hukuman atas tindak pidana pencurian itu bersifat pilihan: potong tangan atau mengembalikan (mengganti) barang yang dicuri kepada pemiliknya (lihat Tafsir Fakh al-Razi, juz XI, h. 228), atau menurut ulama lain menafkahkannya di jalan Allah (lihat Tafsir Ruh al-Ma’ani, Juz VI, h. 135). Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa unsur tobat dan maaf mendapat porsi yang cukup luas dalam pidana Islam. Tentu saja hal ini tidak berlaku dalam pidana barat.

Keempat, lazim diketahui bahwa fiqh Islam dipahami secara berbeda-beda dikalangan mazhab-mazhab yang ada (Hanafi, Syafi’i, Maliki, Hanbali, Zahiri, Ja’fari dan lainnya). Bahkan perbedaan pendapat bukan saja terjadi antar mazhab tetapi dapat juga terjadi di dalam lingkungan satu mazhab (katakanlah, antara sesama murid Imam Abu Hanifah). Persoalannya, mazhab mana yang akan dipilih oleh pemerintah sebagai bahan RUU KUHP?

Jalan Keluar

Kemusykilan yang dipaparkan di atas dapat diselesaikan apabila pemerintah (dan DPR) berani melakukan hal-hal di bawah ini. Pertama, RUU KUHP disusun secara lintas mazhab. Menteri Yusril dan Dirjen Gani tidak perlu terikat pada satu mazhab tertentu. Keduanya harus berani memilih opini dari mazhab yang lebih maslahat dan lebih sesuai untuk suasana Indonesia, meskipun pendapat atau fatwa tersebut tidak populer, minoritas ataupun dianggap kurang kuat dalilnya dibanding opini mazhab lain, yang sayangnya kurang pas dengan suasana Indonesia. Pendapat Imam Syafi’i soal gugurnya tindak pidana pencurian di atas boleh jadi harus ditinggalkan karena tidak sejalan dengan misi pemberantasan KKN dan pemerintah dapat memilih mazhab lain dalam kasus ini. Untuk itu Depkeh harus dapat memilih pakar hukum Islam yang tidak hanya ahli perbandingan mazhab tetapi juga bersikap moderat dan liberal agar Depkeh mendapat masukan yang pas soal ini.

Kedua, pemerintah sebaiknya berani melakukan re-interpretasi terhadap ketentuan pidana Islam yang diakomodir dalam RUU KUHP. Tindak pidana pencurian yang diancam hukum potong tangan dalam Islam dapat diakomodir setelah dilakukan re-interpretasi terhadap kata ‘potong’ (al-qat’u) dan kata ‘tangan’ (al-yad). Ada sebagian ulama yang memandang bahwa al-qat’u tidak hanya bermakna menghilangkan, tetapi juga bermakna mencegah (al-man’u). Sedangkan kata al-yad sering ditakwil oleh para ahli teologi Islam dengan makna ‘kekuasaan’. Jadi, pemerintah dapat saja mengumumkan bahwa RUU KUHP telah mengakomodir ketentuan ayat al-Qur’an “faqta’u aydiyahuma” dengan melakukan re-interpretasi terlebih dahulu.

Ketiga, pemerintah harus berani meninggalkan ketentuan hukum Islam yang sudah tidak sesuai lagi dengan peradaban modern. Dalam pidana Islam, perempuan yang menjadi saksi bernilai setengah dibanding lelaki. Nilai dua kesaksian perempuan sama dengan nilai kesaksian seorang lelaki. Ketentuan ini dapat ditinggalkan dengan alasan di saat turunnya ayat tersebut perempuan masih dalam keadaan marjinal dan tidak berpendidikan. Sekarang banyak perempuan yang bahkan dapat menjadi saksi ahli akibat luasnya kesempatan pendidikan yang mereka terima. Ini artinya pidana Islam dapat diakomodir dalam RUU KUHP (ataupun RUU KUHAP) sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pidana umum dan hak asasi manusia.

Keempat, bicara soal hak asasi manusia, pidana Islam sering mendapat kritik akibat masih diterapkannya ketentuan rajam (melempar dengan batu sampai terpidana meninggal) dan jil
id (cambuk). Dalam hukum Islam belakangan ini diusulkan adanya perubahan orientasi jinayat. Dahulu, pemidanaan dalam Islam dimaksudkan sebagai unsur pembalasan dan penebusan dosa. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya teori jawabir. Namun, telah muncul teori baru yang menyatakan bahwa tujuan jinayat itu adalah untuk menimbulkan rasa ngeri bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak pidana. Teori yang belakangan ini dikenal dengan teori zawajir (Ibrahim Hosen, 1997). Jadi, bagi penganut teori jawabir, hukuman potong tangan dan qishash itu diterapkan apa adanya sesuai bunyi nash, sedangkan penganut teori zawajir berpendapat bahwa hukuman tersebut bisa saja diganti dengan hukuman lain, semisal hukuman penjara, asalkan efek yang ditimbulkan mampu membuat orang lain jera untuk melakukan tindak pidana.

Teori zawajir ini ternyata sejalan dengan teori behavioral prevention. Artinya, hukuman pidana harus dilihat sebagai cara agar yang bersangkutan tidak lagi berada dalam kapasitas untuk melakukan tindak pidana (incapacitation theory) dan pemidanaan dilakukan untuk memudahkan dilakukannya pembinaan, yang bertujuan untuk merahibilitasi si terpidana sehingga ia dapat merubah kepribadiannya menjadi orang baik yang taat pada aturan (rehabilitation theory). Teori ini merupakan pengembangan dari deterrence theory yang beraharp efek pencegahan dapat timbul sebelum pidana dilakukan (before the fact inhabition), misalnya melalui ancaman, contoh keteladanan dan sebagainya; dan intimidation theory yang memandang bahwa pemidanaan itu merupakan sarana untuk mengintimidasi mental si terpidana. Pemerintah dapat saja memilih untuk mempertimbangkan teori zawajir (bukan jawabir) dalam pidana Islam yang ternyata cocok dengan teori-teori pidana modern.

‘Ala kulli hal, andaikata pemerintah (dan juga DPR) menyadari kemusykilan yang dipaparkan dalam tulisan ini dan berani melakukan langkah-langkah yang diusulkan, maka RUU KUHP nanti bukan saja bercorak khas Indonesia, tetapi juga berwajah humanis, liberal dan pluralis.

sumber: http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=131

Posted in Uncategorized

Tuhan Tak Perlu Hukum Pidana

Pasal-pasal Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama dalam draf revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2005, membuka kemungkinan kriminalisasi berlebihan terhadap kehidupan beragama di Indonesia. Alih-alih mengukuhkan harmoni sosial dan budaya toleransi, pasal-pasal ini justru potensial digunakan pihak tertentu untuk menopang pandangan sempitnya tentang agama. Demikian perbincangan Novriantoni dari Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) dengan Ifdal Kasim, Direktur Program Hukum dan Legislasi Reform Institute, akhir November lalu.

Mas Ifdal, bagaimana kisah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita sekarang ini?

Usaha-usaha untuk merevisi KUHP kita itu merupakan aspirasi lama. Sejak 1967, sudah ada usaha ke arah itu. Alasannya agar kita terbebas dari produk hukum kolonial demi mencari identitas keindonesiaan. Karena itu, KUHP peninggalan masa kolonial itu ingin diganti dengan produk asli Indonesia. Dari segi paradigmanya, sebenarnya tidak ada alasan yang sangat mendasar untuk revisi, karena tidak diikuti dengan penggantian paradigma. Apa yang ingin lebih ditonjolkan tampaknya semangat nasionalisme. Untuk menunjukkan bahwa yang sekarang bukan produk kolonial, tapi produk zaman reformasi.

Padahal, sejak 1967 sampai sekarang, paling tidak sudah ada 9 tim yang berusaha membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP. Timnya berganti-berganti sampai yang terkini di bawah Prof. Muladi. Kini draftingnya sudah selesai dan tinggal menunggu amanat presiden untuk diajukan ke DPR. Saya kira, awal tahun depan persidangannya akan diajukan ke DPR oleh presiden.

Konon pasal-pasal mengenai agama akan diperbanyak dalam revisi KUHP kali ini. Bisa Anda gambarkan penambahan-penembahan itu?

Ada perluasan yang signifikan dalam delik mengenai agama. Tapi sebetulnya ini bukan kreasi tim yang ada sekarang, namun peninggalan inisiatif tahun 1976 di bawah tim Prof. Basyaruddin. Saat itu, mereka menghasilkan 2 draf; satu mengenai bagian ketentuanya, dan kedua mengenai tindak kejahatannya. Dari situlah kita menemukan dasar argumen perluasan delik agama. Risalah-risalah rapat dan seminar-seminar tahun 1970-an menunjukkan bahwa dasarnya adalah kenyataan bahwa Indonesia adalah negara bertuhan dan memiliki filosofi ketuhanan. Perasaan keagamaan pun dianggap sangat tinggi di kalangan orang Indonesia. Itu dianggap beda dengan orang Barat yang tidak lagi peduli terhadap soal agama.

Nah, kenyataan itu, ditambah sila Ketuhanan Yang Mahaesa, menjadi dasar mengapa delik agama diperluas. Sementara dasar-dasar ilmiah perluasan delik agama juga pernah dimotori oleh Prof. Senoaji. Dialah yang memberikan argumen bahwa, karena salah satu sila dalam Pancasila adalah Ketuhanan Yang Mahaesa, maka diperlukan delik yang mengkriminalisasi orang yang menghina agama, menyebarkan pandangan anti-agama, dan seterusnya. Bahkan, orang yang atheis akan dianggap melanggar delik agama. Jadi, itulah dasar filosofisnya.

Pak Muladi yang kini memotori revisi, tampaknya kukuh mempertahankan filosofi itu. Apakah dia benar-benar berperan besar dalam mempromosikan revisi tentang delik agama?

Dia meneruskan sekaligus menambahkan argumen yang pernah diungkapkan Prof. Senoaji yang guru besar dari Universitas Diponegoro (UNDIP) itu. Karena di UNDIP ada banyak guru besar hukum pidana, maka acuan hukum pidana kita biasanya selalu ke sana. Selain Prof. Muladi, Prof. Bardan Nawawi juga salah seorang konseptor yang ikut memperkuat argumen Prof. Senoaji. Karena itu tidak ada koreksi yang signifikan.

Kalau kita mau mengacu pada sejarah, pemikiran Prof. Senoaji tentang hukum secara nyata sudah ditungkannya dalam Penetapan Presiden Soeharto (PNPS no.1 tahun 1965). PNPS itu berasal dari pemikiran Prof. Senoaji yang menganggap KUHP yang ada merupakan kelanjutan dari KUHP masa kolonial. Karena itu, ia dianggap tidak mewadahi delik agama. KUHP yang ada dianggap mengambil model masyarakat Eropa, di mana delik agama hanya dituangkan dalam ketentuan tentang blasphemy atau penghinaa terhadap agama. Itupun berada di bawah bab mengenai ketertiban umum.

Dalam KUHP kita, soal itu sebetulnya sudah masuk dalam pasal-pasal tentang hatzai artikelen atau pasal-pasal penyebar kebencian. Tapi, pasal itu dianggap tidak cukup memadai. Untuk itu, dibuatlah peraturan pemerintah soal delik agama (PNPS no.1 tahun 1965), karena alasan Pancasila. Ada juga konteks tertentu yang melatari lahirnya PNPS itu. Pada masa itu, banyak sekali aliran-aliran atau percabangan dari organisasi besar Islam yang ingin ditertibkan. Sekte-sekte yang ada di Kristen maupun Islam coba ditertibkan oleh PNPS. Mereka dituduh menghina agama yang ada karena lari dari doktrin besar atau yang dominan.

Pasal 341: Setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
Pasal 342: Setiap orang yang di muka umum menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat‑Nya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
Pasal 343: Setiap orang yang di muka umum mengejek, menodai, atau meren�dahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
Pasal 344: (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga ter�dengar oleh umum, yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 atau Pasal 343, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.
Pasal 345: Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
Pasal 346: (1) Setiap orang yang mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. (2) Setiap orang yang membuat gaduh di dekat bangunan tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang ber�langsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.
Pasal 347: Setiap orang yang di muka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.
Pasal 348: Setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipa�kai untuk beribadah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Kita masuk ke pasal per pasal. Apa penilaian Anda terhadap penambahan pasal-pasal ini dalam RUU-KUHP baru?

Bagi saya, penambahan pasal-pasal itu akan membawa implikasi yang serius terhadap kebebasan dasar warga negara. Aturan-aturan di situ sebetulnya mengarah pada over criminalization atau kriminalisasi berlebih-lebihan. Ukuran over criminalization itu adalah: pertama, karena tindak pidana yang dirumuskan tidak memiliki korban yang nyata. Jadi victimless/atau tidak ada korban kongkretnya. Itulah yang dalam rumusan hukum yang liberal disebut sebagai teori hak asasi manusia (HAM). Rumusnya: setiap perbuatan bisa dikriminalisasi apabila memang menimbulkan kerugian yang nyata dan jelas korbanya. Sebaliknya, kalau suatu tindak pidana tidak jelas korbannya, maka ia tidak bisa disebut sebagai tindak pidana. Biasanya, yang masuk kategori tindak pidana atau bukan adalah delik-delik seperti delik agama, delik pornografi atau pornoaksi, dan lain-lain.

Karena itu, bagi saya pasal-pasal itu cukup dirumuskan dalam satu pasal saja. Sebab, rumusan yang ada itu merupakan bentuk pengulangan-pengulangan yang nantinya justru akan membahayakan orang. Misalnya, Pasal 342 dan 343, sebetulnya sudah tercakup di dalam Pasal 341. Kalau terlalu dirinci, nantinya pasal-pasal itu akan sangat gampang digunakan untuk mengkriminalisasi semua bentuk penafsiran yang berbeda terhadap agama. Lihatlah Pasal 342. Di situ ada uraian tentang apa yang dia maksud dengan penghinaan terhadap agama, yaitu menghina keagungan Tuhan, firman, dan sifatnya. Semua itu tentu memerlukan penafsiran: apa yang dimaksud dengan firman dan sifat Tuhan itu? Seperti apa? Dan kegiatan seperti apa yang bisa dikatakan menghina firman Tuhan?

Pasal di bawahnya membuat persoalan lebih kabur lagi. Setiap orang di muka umum menghina, mengejek agama…. Padahal, hanya ada satu kata kunci di situ, yaitu penghinaan dan itu sudah bisa ditampung oleh Pasal 341. Pasal 342-343 itu tidak perlu dan hanya mengulang. Bayangkan soal ini: jika seseorang membuat puisi karena ada tsunami yang dianggap kejam, lalu dia menggugat Tuhan, apakah itu bisa dikategorikan penghinaan terhadap Tuhan?

Bagaimana menentukan korban nyata dalam delik penghinaan atas agama ini? Kalau saya dihina, jelas saya korban dan akan memperkarakan orang yang menghina saya. Tapi kalau ada yang menghina Tuhan, siapa yang nantinya merasa menjadi korban?

Di situlah proses penegakan hukumnya jadi ruwet. Saya membayangkan, yang akan mewakili keagungan Tuhan itu nantinya adalah umat tertentu, terutama dari penafsiran kalangan yang mainstream. Mereka inilah yang nantinya akan lebih banyak bicara dalam kasus-kasus penghinaan terhadap agama. Selama ini, sebelum menjerat orang yang dituduh menghina agama, polisi biasanya sudah menyiapkan dan meminta keterangan saksi-saksi ahli. Saksi ahli yang dipanggil biasanya berasal dari komunitas keagamaan yang pemikirannya mainstream dan pasti akan memberatkan terdakwa.

Contohnya kasus Lia Aminudin. Yang menjadi saksi-saksi polisi adalah orang-orang yang secara pandangan keagamaan sudah pasti tidak setuju dengan interpretasi agama ala Lia Aminudin. Orang-orang yang diajukan ibu Lia sendiri, yang melihat agama secara lebih luas dan dari berbagai aspeknya, tidak begitu didengarkan. Yang terjadi di pengadilan adalah perebutan otoritas dalam menafsirkan agama. Dan, otoritas itu tentu saja akan berada di tangan aliran keagamaan yang dominan. Padahal, mereka tidak menjadi korban langsung paham keagamaan Ibu Lia; bahkan Ibu Lia-lah yang menjadi korban mereka.

Selain soal ketidakjelasan korban, aspek apa lagi yang menjadi keberatan kalangan penentang revisi ini?

Persoalan keagamaan itu tidak perlu semuanya masuk dalam delik hukum. Banyak persoalan agama yang mesti disisakan dalam wilayah komunitas. Komunitaslah yang menimbang-nimbang. Tidak mesti semua perkara agama harus kita masukkan ke butir-butir hukum. Kalau kita berkaca pada negara seperti Inggris atau Australia yang juga punya delik agama, maka kita akan tahu bahwa sejak diundangkan, hanya tiga kasus yang bisa ditindaklanjuti pengadilan dari 30 tahun usia undang-undang itu. Soalnya, sangat sulit membuktikan kasus ini di pengadilan. Sebab, mau tidak mau, orang harus membuktikan dulu apakah ada unsur kesalahan yang diperbuat oleh orang yang dituntut itu, dan siapa korban nyatanya.

Misalnya soal menghina keagungan Tuhan. Ukurannya tentu sangat subyektif: apakah seseorang itu memang bermaksud menghina atau tidak dan siapa korbannya? Jadi perlu dilihat minds-area atau alam pikirannya. Nah, unsur itulah yang susah dibuktikan. Ini menyangkut soal motif. Jadi, terdakwa harus dengan sengaja melakukan penghinaan itu. Kalau tidak ada unsur kesalahan dan kesengajaan, dia tidak bisa dipidanakan. Kita tahu, kini banyak orang yang menulis puisi, cerpen, atau apapun yang diaggap menggugat Tuhan; bagaimana menentukan motifnya? Biasanya itu hanya ungkapan simbolik atau sebentuk kritik. Semua itu susah dilihat di proses pengadilan. Kalau kita ke Eropa, kita bisa menemukan tulisan-tulisan pinggiran jalan yang misalnya menyebutkan �Yesus sudah mati� atau �Tuhan sudah mati�. Tapi orang kan tidak dipidana untuk kasus seperti itu.

Nah, pada zaman yang sudah modern seperti ini, kita tampaknya ingin kembali ke situasi yang sangat tertutup dengan membuat pasal-pasal yang mungkin saja mempertajam konflik keagamaan. Kita tahu, maksud RUU ini mungkin untuk menciptakan kerukunan beragama. Tapi faktanya, justru bukan itu yang terjadi. Sebab, pasal-pasal ini akan ikut merangsang mudahnya orang tersinggung dan mengajukan orang lain ke pengadilan. Karena tersinggung secara pribadi, secara subyektif orang lain akan dianggap menghina. Seseorang mungkin saja menyinggung ajaran agama atau kitab suci dalam sebentuk kritik, tapi mengapa mesti ada orang tertentu yang tersinggung? Ajaran agama sendiri kan punya banyak doktrin. Nanti akan banyak sekali pengaduan.

Apakah para ahli hukum yang mengajukan revisi sadar akan fakta kemajemukan pemahaman keagamaan yang tak mungkin diatur perundang-undangan itu?

Itu yang saya kurang mengerti. Mestinya para pembuat UU itu bisa menyadari bahwa dari segi doktrin, setiap agama memiliki banyak variasi. Karena itu, kalau orang melanggar doktrin agama, dia tak bisa serta-merta disebut melanggar tindak pidana. Paling banyak, dia disebut berdosa saja. Karena itu, bagi saya aturan pidana mestinya tidak masuk ke detil ajaran agamanya. Yang lebih baik dan perlu justru bagaimana hukum pidana memproteksi kebebasan orang dalam beragama dan memilih agamanya. Orang yang menyerang orang lain karena berbeda keyakinan agama, mereka itulah yang harus dipidana.

Jadi, yang diproteksi bukan keagungan Tuhan. Keagungan Tuhan tidak perlu kita proteksi lewat hukum pidana. Umatlah yang memproteksinya melalui ibadah. Jadi kita tak perlu memakai tangan negara untuk menjaga keagungan Tuhan. Karena itu, di negara-negara maju, kriminalisasi agama lebih banyak mengarah pada aspek penyerangan atau pelecehan hak orang lain untuk meyakini suatu agama. Sebab, soal agama merupakan hak individu setiap orang. Nah, hak itulah yang seharusnya dijaga. Fungsi hukum pidana di sini adalah sebagai bentuk perlindungan atas hak beragama, terhadap cara orang menjalankan agamanya sesuai dengan hati nuraninya, bukan membincangkan detil agamanya.

RUU ini kelihatannya menjadi bagian dari menguatnya iklim intoleransi beragama di Tanah Air dewasa ini. Alih-alih menguatkan toleransi, ia tampaknya justru mengakomodasi kalau bukan mengukuhkan budaya intoleransi. Tangapan Anda?

Saya kira arahnya memang lebih ke sana. Intinya, ada kecurigaan terhadap pandangan-pandangan keagamaan yang berada di luar mainstream (Ahmadiyah, Aliran Kepercayaan, dan lain-lain), dan itu dianggap berpotensi mengganggu ketertiban umum. Jadi, pasal-pasal ini akan digunakan untuk menjaga perasaan mayoritas�dalam konteks pemahaman keagamaan�dan menfasilitasi keinginan mayoritas itu untuk menertibkan pandangan-pandangan keagamaan yang berada di luar mainstream. Mereka yang tidak mainstream itulah yang akan dikriminalisasi.

Menurut saya, tepat pada titik itulah tidak mengenanya rancangan ini. Mereka seakan menjadikan hukum pidana sebagai panacea, obat mujarab yang bisa mengatasi seluruh soal. Padahal rumusnya terbalik: hukum pidana harus difungsikan secara minimal. Dia hanya senjata pamungkas ketika sarana lain seperti kearifan lokal dan harmoni sosial tidak ada dan tidak bisa lagi diandalkan. Dalam konteks keberagamaan, sebaiknya hukum pidana jangan digunakan. Hukum pidana baru perlu digunakan ketika seseorang merampas hak kebebasan beragama orang lain. Itulah yang perlu dikirminalisasi.

Mas Ifdal, tak semua pasal di RUU ini buruk. Ada juga pasal yang cukup baik, yaitu soal perusakan tempat ibadah yang sekarang marak terjadi di Indonesia. Apakah pasal itu masih perlu?

Revisi KUHP ini membagi delik agama ke dalam dua kategori. Pertama, delik agamanya sendiri. Yang kedua delik terhadap kehidupan beragama. Nah, pasal yang berkenaan dengan perusakan rumah ibadah atau merintangi orang yang mau beribadah secara melawan hukum dsb, sudah masuk dalam kategori sub-bab delik terhadap kehidupan beragama. Soal itu memang mau ditampung oleh Pasal 346, 347, 348, yang akan mempidana orang yang merusak rumah ibadah, mengganggu orang beribadah, membuat keriuhan dan keonaran di dekat rumah ibadah. Pasal-pasal ini adalah bentuk perlindungan terhadap orang yang menjalankan ibadah. Masalahnya, pasal-pasal itu jadi berlebihan karena spesifik ditujukan kepada rumah ibadah. Sebab, pasal mengenai itu sudah tercakup dalam pasal lain mengenai pengrusakan harta milik orang lain.

Kalau dianggap sebagai penekanan karena maraknya kasus pengrusakan rumah ibadah?

Tapi itu menunjukkan kalau kita kurang dapat berpikir secara lebih abstraktif, dan karena itu memerlukan sesuatu yang konkret terus. Padahal pasal tentang perusakan, membuat keributan, dan masuk ke rumah orang lain tanpa persetujuan, sudah berlaku umum di mana-mana. Semua itu masuk tindak pidana. Jadi tidak perlu dispesifikasi seperti ini. Dengan adanya penekan itu, seakan-akan ada pengrusakan khusus dan ada perusakan umum. Menurut saya, itu tidak perlu dalam hukum pidana. Sebab, intinya sama: pengrusakan milik orang lain.
sumber: Islamlib.com
Posted in Uncategorized

Kita Dukung Syariat Universal Dalam KUHP

Sayangnya, draft RUU KUHP tersebut hingga kini sulit didapatkan publik karena tidak tersosialisasikan secara baik. “Proses pembuatan UU KUHP tidak bisa dilakukan seperti orang menyapu lantai secara terburu-buru,” kata Prof. Dr. Achmad Ali sembari memberi analogi. “Bila terburu-buru, bukannya membersihkan lantai, tapi justru menebarkan debu kesana kemari,” demikian ungkap Guru Besar bidang hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Berikut ini petikan wawancara Ulil Abshar-Abdalla dari Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) dengan Prof. Dr. Achmad Ali, pakar hukum yang pernah menjabat staf ahli Jaksa Agung (alm) Prof. Dr. Baharuddin Lopa. Wawancara ini disiarkan Radio 68H Jakarta dan jaringannya secara live dan interaktif dengan pendengar di seluruh Indonesia pada tanggal 18 April 2002. Berikut petikannya:

ULIL ABSHAR-ABDALLA: Gagasan KUHP baru ini mengundang pro dan kontra di berbagai media. Apa pendapat anda mengenai dimasukkannya unsur-unsur syariat Islam dalam rancangan KUHP kita?

PROF DR. ACHMAD ALI: Saya kira, statemen Yusril Ihza tersebut dalam rangka menjawab aspirasi yang muncul di beberapa daerah, terutama di Sulawesi Selatan, yang menginginkan penegakan syariat Islam di daerah yang mayoritas Muslim. Tapi, hemat saya, kalaupun dimasukkan nilai-nilai Islam dalam KUHP nasional, lebih tepat disebut nilai-nilai yang agamis. Saya pernah melihat secara sepintas, rancangan KUHP yang akan menjadi KUHP baru itu. Memang terlihat di sana, sudah ada perubahan atau kemajuan yang lebih bersifat agamis. Itupun bukan hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja, tapi bagi semua penganut agama karena sudah diuniversalisasikan.

Contohnya dalam KUHP yang ditransfer seratus persen dari KUHP Belanda (wetboek van staatrecht volk), misalnya pasal 824, hanya mengancam pidana bagi pelaku perzinahan yang salah satu atau keduanya sudah terikat dengan perkawinan dengan orang lain. Konsekuensinya, KUHP kita sekarang ini hanya bisa menangkap pezinah, jika ia seorang suami dari orang lain atau istri dari laki-laki lain. Bila pelaku zina adalah seorang bujangan dan gadis yang melakukan atas dasar suka sama suka, maka KUHP pasal 824 tidak bisa menjerat. Saya melihat, sudah ada kemajuan di dalam rancangan konsep KUHP kita ke depan. Kalau hal itu bisa diundangkan, maka pezina yang belum atau sudah terikat perkawinan dapat dijerat pasal-pasal KUHP nanti. Tapi, hukuman bagi pelaku yang belum terikat perkawinan memang lebih ringan daripada pelaku yang sudah terikat.

ULIL: Apakah anda sudah menerima rancangan UU KUHP baru ini

PROF. ALI: Saya belum memilikinya. Tapi saya sempat melihat sekilas dan sempat membacanya dalam waktu sekian menit sewaktu saya berceramah bersama dengan Menteri Kehakiman dan HAM di Makassar. Kebetulan, waktu itu dia membawa rancangan KUHP itu. Yang saya mau periksa pada saat itu adalah masalah perzinahan tadi, dan nyatanya memang seperti itu.

ULIL: Apa perbedaan nilai-nilai Islam dengan syariat Islam? Apa ada perbedaan prinsipil antara keduanya?

PROF. ALI: Bagi saya, perzinahan bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan juga syariat Islam. Larangan berzina bukan hanya larangan Islam. Semua agama melarang. Walaupun sangat kental nuansa keislamannya, tapi juga sesuai dengan norma-norma agama lain. Hal ini tidak perlu dipersoalkan karena menyangkut sesuatu yang bisa diterima secara umum.

Menurut saya, undang-undang bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Pembentukan undang-undang selalu dipengaruhi kultur, sosial, dan moralitas masyarakat yang membentuknya. Jangan lupa bahwa KUHP kita yang sekarang ini yang notabene ditransfer dari KUHP Belanda, merupakan cerminan dari kultur Barat yang individualis dan sekuler. Orang Belanda kala itu tidak memandang buruk persetubuhan asalkan tidak terikat perkawinan. Hal ini tidak cocok dengan nilai masyarakat Indonesia yang religius. Semua agama melarang perzinahan. Di Indonesia mayoritas juga beragama Islam. Jadi nilai-nilai Islam yang universal seharusnya bisa tertampung dalam perundang-undangan nasional, sepanjang tidak merugikan umat beragama lain.

ULIL: Dalam Al-Qurán, perzinahan mendapat sanksi rajam. Apakah sanksi punitif berupa rajam dapat ditampung dalam KUHP baru?

PROF. ALI: Seingat saya, KUHP baru tersebut tidak sampai merajam. Saya tidak tahu kalau ada perubahan-perubahan selanjutnya. Hanya saja, dalam KUHP sekarang, semua persetubuhan di luar perkawinan dapat dijerat hukum. Tapi jenis hukumannya, setahu saya, belum ada yang sampai pada taraf rajam. Memang KUHP baru tersebut sekadar memperluas makna zina tidak sekadar pasangan yang sudah menikah.

ULIL: Kira-kira apa yang perlu diatur selain zina?

PROF. ALI: Hemat saya, soal perjudian. Perjudian, apapun bentuknya, dilarang oleh semua agama sehingga jika dimasukkan dalam KUHP secara menyeluruh, tidak ada lagi istilah perjudian yang legal dan ilegal. Semua judi kita anggap sebagai tindak pidana. Dengan demikian, tidak muncul logika: “Kalau judi tidak bisa diberantas, sebaiknya dilokalisir saja.” Kalau begitu logikanya, pencurian yang tidak bisa diberantas, juga bisa dilokalisir. Pembunuhan yang tidak bisa diberantas kita lokalisir juga. Koruptor juga begitu. Ini cara berfikir yang tunggang langgang dan tidak logis. Contoh lain adalah masalah pelacuran.

Dalam KUHP kita sekarang, masalah pelacuran tidak diatur. Yang bisa dijerat KUHP lama yang sekarang masih berlaku hanya germo dan mucikarinya. Kalau sudah diatur nantinya dalam KUHP baru, pelacuran bisa juga dijerat hukum.

ANWAR (SURABAYA): Bagaimana kita menghadapi dunia yang tidak seragam. Artinya, kita masih hidup dunia, bukan di surga. Jadi ada yang baik dan ada buruk. Dalam soal judi, apa tidak sebaiknya dilokalisasikan saja. Toh ada orang yang punya hobi pribadi dengan berjudi. Syariat Islam, saya kira, jangan diterapkan karena negara kita bukan negara agama tapi negara kesatuan dan kebangsaan.

PROF. ALI: Saya kira, pendapat tersebut keliru. Kita memang tidak di akhirat, tapi di dunia. Maka dari itu kita harus memberlakukan hukum. Bukan hanya hukum agama, tapi juga hukum nasional. Jadi, semua kejahatan harus ada ganjarannya dan sepanjang itu sesuai dengan konstitusi negara dan hukum nasional, hal itu tidak jadi masalah. Pencuri harus ada ganjarannya. Bukan berarti karena kita berada di alam dunia lantas kita biarkan saja pencurian. Jadi kejahatan apapun harus diberikan ganjaran hukum.

ULIL: Bagaimana kalau ada anggapan bahwa perjudian dan pelacuran tidak menyangkut hak orang lain, tapi termasuk hak milik pribadi. Bagaimana menyikapi pandangan seperti itu?

PROF. ALI: Saya kira, itu pandangan yang sangat individualistik. Pandangan individualis seperti ini tidak sesuai dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Lebih lagi, negara kita berdasarkan Pancasila yang memuat butir Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, ajaran-ajaran Tuhan harus diterapkan. Namun demikian, nilai-nilai toleransi harus tetap terjaga dalam penetapan nilai-nilai hukum di Indonesia. Tidak boleh ada paksaan dari suatu kelompok agama untuk kelompok agama lain. Dalam Islam, prinsip “bagi kamu agamamu dan bagi kami agama kami” harus tetap ditegakkan.

HENDRI (PADANG): Saya merasa ada standar ganda dalam penerapan undang-undang di Indonesia. Contohnya fakir miskin ‘kan dijamin UUD 1945. Tapi kenapa penekanannya hanya pada perjudian dan perzinahan yang sebagian para pelakunya mungkin ada yang terpaksa mencari nafkah melalui judi atau pelacuran? Kalau begitu tidak konsisten, dong!

PROF. ALI: Saya kira, prinsip utamanya adalah karena sesuatu belum ideal, maka kita jangan langsung meninggalkan idealitas. Logikanya jangan seperti itu. Kalau alurnya seperti itu, bisa merembet pada hal lainnya. Karena pegawai negeri masih miskin, apakah lantas kita memperbolehkan korupsi? Jalan pikiran seperti ini perlu diluruskan agar kita bisa menegakkan hukum. Saya kira kalau sudah ada KUHP yang mengatur masalah perjudian, sudah tidak ada lagi nantinya
lokalisasi seperti yang lagi marak dibicarakan sekarang. Karena tidak ada KUHP yang mengatur, maka sekarang muncul ide tentang lokalisasi judi.

ULIL: Apakah dalam satu negara yang mengakui banyak agama, dimungkinkan adanya KUHP untuk umat beragama yang berbeda-beda? Karena ada asumsi kalau umat Islam punya KUHP seperti itu, bagaimana umat Hindu, Kristen dan lain-lain?

PROF. ALI: Justru karena kita menganut negara kesatuan, maka KUHP kita hanya satu. Sekarang, pembuat undang-undang harus pandai-pandai merumuskan perundang-undangan yang tidak merugikan kepentingan umat beragama lain. Jadi yang berlaku secara nasional dan cocok dengan nilai agamis semua agama, baru bisa disepakati. Sementara itu, aspek yang khas Islam hanya diperlakukan bagi umat Islam dan tidak dipaksakan pada umat beragama lain. Jadi tergantung bagaimana memformulasikan undang-undang.

PAK ALI (JAKARTA): Kenapa baru sekarang muncul aspirasi soal KUHP baru dan tidak diantisipasi dari dulu? Setelah ribut-ribut, baru ada rancangan seperti itu?

PROF. ALI: Saya kira, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali untuk selamanya. Jadi kita dukung saja masuknya unsur syariat universal dalam KUHP sepanjang nilai-nilai toleransi tetap dianut dan diperhatikan. Jangan ada kesan paksaan terhadap penganut agama lain.

MAMA LULU (JAKARTA): Mungkin solusinya adalah perjudian dan pelacuran bisa sama-sama mendapat perhatian yang seimbang dari pemerintah.

PROF. ALI: Idealnya, antara undang-undang dan perhatian terhadap fakir miskin berjalan secara simultan. Jangan sampai memberlakukan hukum yang keras, tapi pemerintah melupakan kewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya. Ini perlu didengarkan pemerintahan kita. Masalah kesejahteraan ini, juga menyangkut koruptor-koruptor di negara kita. Selagi bangsa ini terus dimangsa para koruptor, saya kira, susah bagi pemerintah untuk memakmurkan rakyatnya. Sebab, uang negara dan rakyat, termasuk utang luar negeri, habis dikantongi pejabat saja.

ULIL: Masalah KUHP baru adalah masalah publik yang menyangkut orang banyak. Tapi rancangan KUHP baru ini kok lain dan agak misterius. Tiba-tiba sudah akan diajukan ke DPR tanpa didiskusikan di masyarakat?

PROF. ALI: Saya kira, bukan hanya menyangkut KUHP. Di Indonesia, kelemahan pembuat undang-undang kita adalah masalah sosialisasi. Mestinya proses pembuatan undang-undang, sebelum diundangkan harus menjalani tahap-tahap sosialisasi yang cukup panjang dan melibatkan banyak unsur masyarakat. Itu pun tidak sekadar formalitas. Jadi tahapan-tahapan sosialisasi itulah yang kelihatan kurang sekali. Akibatnya, banyak produk perundang-undangan yang menjadi undang-undang yang disebut Prof. Gunar Myrdall sebagai soft legislation. Undang-undang dibuat tergesa-gesa. Ibarat menyapu lantai secara tergesa-gesa, yang terjadi malah bukan membersihkan lantai, tapi menyebar debu ke mana-mana.

ULIL: Bagaimana sebaiknya kita menyikapi RUU KUHP ini?

PROF. ALI: Yang saya pertanyakan juga, apakah pemerintah sudah melalui tahapan-tahapan sosialisasi seperti yang saya bicarakan tadi. Karena saya belum mengikuti secara persis, maka saya tidak bisa mengatakan sudah dilalui atau belum. Kalau memang belum dilakukan, saya kira, perlu sosialisasi lebih giat lagi. Saya mengamati memang banyak yang belum mengetahui masalah RUU KUHP Islam. Ke depan pemerintah perlu lebih hati-hati, teliti dan mendengarkan aspirasi dari bawah dalam proses pembuatan undang-undang. Prosedur yang dipakai juga harus benar dengan tetap memakai prinsip umum dalam pemberlakuan KUHP. Proses sosialisasi dan mendengarkan aspirasi sangat perlu karena hukum menyangkut proses menggali, memahami dan menghayati nilai yang hidup dalam masyarakat.

PAK YOGI (GARUT): Bagaimana bisa memasukkan nilai-nilai Islam dalam kasus-kasus seperti pacaran yang sudah intim ibarat suami-isteri dan bersifat sangat pribadi atau dalam peminjaman uang yang milyaran?

PROF. ALI: Dalam Islam pun harus ada pembuktian. Perlu ada pembuktian melalui saksi. Jadi kita tidak bisa langsung tuduh tanpa bukti. Jadi harus ada proses dalam KUHP menyangkut saksi dan bukti. []

sumber: Islamlib.com

Posted in Uncategorized

Islam Harus Berpihak Pada Yang Tertindas (Dedikasi Untuk Munir, SH.)

Tak banyak orang tahu tentang pergulatan keislaman Munir SH, pejuang HAM dari Kontras. Dan kepada Kajian Utan Kayu, ia menumpahkan pergulatannya itu. Selama ini, Munir yang menjadi ikon dari pejuang demokrasi, kerap bersuara kritis terhadap penindasan, kekerasan negara dan ketidakadilan melalui LSM Kontras dan YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia). Apa yang melandasi kiprah dan aktivitas Munir dalam menyuarakan demokrasi dan HAM? Adakah Islam menjadi energi bagi pilihan hidup yang ia ambil sekarang ini?

Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab Cak Munir, mantan aktivis HMI, dalam wawancara yang dilakukan Ulil Abshar-Abdalla dari Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) yang disiarkan Radio 68 H dan jaringannya di seluruh Indonesia pada 1 Agustus 2002:

Mas Munir, sebagai pejuang HAM, Anda tentu memiliki pandangan yang menarik tentang bagaimana Islam bermakna dalam profesi Anda. Dapatkah Anda menceritakannya?

Saya kira begini, dulu saya pernah mengikuti jalur beragama ekstrim, yang “radikal.” Kurang lebih 5 hingga 6 tahun antara tahun 1984-1989, isi tas saya tidak pernah kosong dari senjata tajam. Itu atas nama pertikaian agama. Sebetulnya, ketika saya berada dalam ruang ekstrimitas agama, ada semacam perasaan kehilangan fungsi agama itu sendiri. Misalnya, saya mempertanyaakan: Apakah benar, Islam memerintahkan saya untuk menjadi sangat eksklusif dalam beragama dan atau menutup diri dari komunitas lain? Pada masa itu, mulai ada pertentangan dalam diri saya: Apakah Islam itu untuk Allah ataukah untuk manusia atau untuk membangun masyarakat secara umum?

Dalam situasi tarik-menarik pada masa itu, saya menemukan bahwa agama diturunkan untuk manusia. Saya setuju dengan Gus Dur, kalau Tuhan tidak perlu bodyguard untuk mengawal diri-Nya. Intinya, agama harus menjadi maslahat bagi manusia. Seringkali kita bicara masalah rahmat Islam untuk semesta, tapi kita tidak tahu maknanya. Akhirnya, ekstremitas itu saya tinggalkan karena saya tidak mungkin menjadi komunitas yang eksklusif. Karena Islam harus mendukung peradaban, maka dia harus bekerja pada wilayah-wilayah yang memang memperbaiki kehidupan manusia. Agama dipergunakan untuk memperbaiki kehidupan.

Sebaliknya, ekstremitas beragama itu bisa menghancurkan peradaban manusia. Intoleransi, apapun bentuknya akan menghancurkan peradaban. Banyak orang beranggapan bahwa mereka sedang membangun. Akan tetapi, yang mereka bangun justru simbol-simbol yang menghancurkan peradaban.

Pengalaman kehidupan Anda menarik bila dikaitkan dengan banyaknya orang yang lebih enjoy menjadi member of second community —entah agama atau etnis—ketimbang menjadi orang Indonesia?

Saya kira, kadang bentuk-bentuk perbedaaan itu melahirkan ekstremitas. Tidak hanya agama, tapi etnis juga. Ekstremitas itu selalu saja memutlakkan diri sendiri dan menafikan orang lain. Ini kadang-kadang terjadi tidak hanya antaragama, tapi juga antar faksi-faksi berfikir dalam agama. Itu antara lain dapat kita baca dari sejarah Indonesia; berapa banyak darah tertumpah atas dasar perbedaaan cara berfikir faksi-faksi agama. Anti gerakan tarekat misalnya, pengasingan orang dan pembunuhan, semuanya atas nama ekstremitas. Dari situ, seolah-olah hidup ini menjadi perang memperebutkan kapling di surga yang berapa hektarnya pun belum bisa kita diukur. Ini yang menjadi masalah.

Ada yang menarik dari uraian Anda tadi. Tadi Anda mengaku mengalami masa ekstrimitas beragama, lantas berubah. Pada titik mana terjadi perubahan itu?

Berubah ketika saya berhadapan dengan antitesia lain yang saya kira juga cukup ekstrim. Yaitu, mempertanyakan kembali tentang apakah beragama itu kekuasaan? Nah, itu pertanyaan dari dosen saya kala itu, Bapak Malik Fadjar (ini Menteri Pendidikan Nasional, Red). Dia mengatakan: “Saya tidak pernah mengetahui seorang pemuda sebodoh Anda, yang kemana-mana membawa semangat untuk berperang dengan instrumen agama, demi menguasai orang lain.” Menurut dia saya orang yang amat liberal. Bagi saya, Islam itu amat liberal dan dapat menerima perbedaan-perbedaan. Islam tidak punya kewenangan, ketika dia tidak bisa memberikan tempat bagi yang lain. Nah, pertanyaan “bagi yang lain” itu, betul-betul menjadi antitesis dari pikiran-pikiran mainstream di beberapa kelompok yang waktu itu saya ikuti. Aliran ekstrim yang saya ikuti, ternyata tidak memberikan ruangan pada yang lain.

Anda shock ketika Pak Malik Fadjar mengingatkan itu pada Anda?

Saya shock sekali. Ini saya ingat betul karena saya tidak pernah berkeringat di kota Malang yang dingin, kecuali dari statement itu. Tapi saya telah menemukan sesuatu, yang bersifat inspiring (mengilhami, Red),

Tahap yang kedua, kebetulan dulu saya aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan saya mempunyai seorang mentor di HMI. Kritik Pak Malik kedua mengatakan: “Kau pelajari deh, Islam yang benar! Kalau kamu Anak HMI, baca deh Nilai Identitas Kader (baca: Nilai-nilai Dasar Perjuangan atau NDP). Nah, dari situ dievaluasi, apakah benar HMI untuk perang-perangan atau menjalankan misi sosial?”

Setelah saya pelajari, saya menemukan, Islam mengakui bahwa dalam relasi sosial ada ketidakadilan; ada yang menzalimi dan yang dizalimi; Islam harus memihak pada pihak yang dizalimi. Jadi, Islam tidak memihak kepada Islam, tapi memihak pada yang dizalimi demi menciptakan keadilan. Dan Islam itu, saya kira keadilan, bukan untuk menciptakan eksklusivisme sebagaimana yang kita lihat. Temuan itu memang membuat saya terpisah dari komunitas “ekstrem” di mana pertama saya tumbuh. Tapi saya menemukan komunitas baru yang bisa menerima perbedaaan-perbedaaan. Saya kira, normal saja kalau dalam kehidupan, kita menemukan antitesis-antitesis yang menawarkan Islam dengan watak sebenarnya.

Anda beruntung mengalami masa ekstrimitas, menemukan mentor yang baik dan mendapatkan pencerahan-pencerahan. Nah, untuk yang sekarang dalam fase ekstrimitas, bisakah mereka menemukan pencerahan seperti Anda?

Saya kira bisa. Hanya saja, persoalanan utamanya terletak pada ekstrimitas yang berorientasi pada kekuasaan politik, ketimbang pemahaman yang dalam tentang pahitnya intoleransi dengan pihak-pihak lain. Jadi, ekstrimitas akibat haus jabatan politik itu lebih berbahaya daripada semata-mata karena ia dangkal secara keagamaan. Nah, sekarang ini, saya kira, gejala ekstremitas lebih banyak bernuansa politik. Bukan ekstremitas dalam bingkai keyakinan yang sifatnya lebih mendasar.

Pendapat Anda yang menyebut ekstrimitas lebih sebagai gejala politik ketimbang gejala keagamaan itu menarik sekali. Bisa berbicara lebih spesifik lagi?

Ya, saya kira, ekstrimitas banyak lahir manakala situasi sosial-politik memungkinkan terbangunnya suatu model keterdesakan. Jadi, situasi sosial-politik itu menempatkan komunitas-komunitas ke dalam situasi ancaman terus-menerus. Meskipun, kemud
ian memang ada justifikasi-justifikasi keagamaan yang memberikan pembenaran atas kondisi keterdesakan secara politik terhadap ruang (space) kekuasaan. Ini dapat dilihat misalnya dari pembenaran terhadap penggunaan ayat-ayat yang mengatakan, bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela dan seterusnya (walan tardlâ ‘anka al-Yahûd wala al-Nashârâ hattâ tattabia millatahum, Red). Ini dilakukan orang, tanpa melihat konteks sejarah mengapa ayat itu muncul, dan dalam kondisi seperti apa dan lain-lain. Tapi, itu diintrodusir terus menerus, seolah-olah permusuhan dengan Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah berhenti, suatu yang permanen, merupakan keputusan Allah yang diciptakan untuk sepanjang masa.

Nah, saya kira, banyak penggunaan justifikasi-justifikasi untuk kebutuhan-kebutuhan tatkala ada persoalan keterdesakan. Keterdesakan itu dapat muncul dalam bentuk politik populasi atau jumlah, seperti ketakutan akan islamisasi ataupun kristenisasi. Di masing-masing agama, ada kekhawatiran semacam itu. Ada juga yang merasa, space agama akan tertutup, ketika Islam kalah secara politik, sehingga orang khawatir akan susah salat di masjid, susah mengaji. Perasaan itu menjadi ancaman serius yang mendorong kita harus menguasai dan lain-lain. Juga ada keinginan untuk memaksakan kewajiban agama, karena dengan begitu dia merasa beragama secara benar.

Dalam konteks ini, muncullah gagasan-gagasan keharusan negara memaksakan agama. Ektremitas akhirnya muncul dan berkembang di wilayah-wilayah semacam itu. Sementara, ketika masalah politik populasi agama tidak menjadi soal, orang tidak perlu menjadi ekstrim terhadap isu-isu yang membuat mereka mengumpul dan mengeras. Misalnya, orang yang tidak meminta negara sebagai alat agama tidak akan menjadi ekstremis yang giat memaksakan negara dengan atribut agama. Nah, gejala ini yang saya kira lebih muncul dan berkembang kuat ketimbang yang lain. Ini termasuk gejala internasional, dimana kegalauan terhadap dominasi negara-negara besar, dengan mudah memicu model ekstremitas tertentu dengan agama.

Itu kan menyangkut cara pandang tertentu: memandang Islam terancam dari banyak arah sehingga harus melawan. Menurut Anda, apakah pemandangan semacam itu cukup tepat?

Saya kira, cara pandang terhadap agama memang banyak ditentukan konteks di mana suatu masyarakat hidup. Makanya, mazhab-mazhab dalam Islam juga hidup dalam konteks dan pembelajaran sejarah masing-masing. Kalau dilihat dalam konteks itu, bisa saja agama menjadi alat resisten bagi mereka yang ditindas. Tapi, semestinya muncul tidak dalam bentuk ekstrimisme agama yang melawan terhadap sesama, yang sebetulnya tidak dapat diidentifikasi sebagai penindas. Saya sepakat kalau Islam menjadi enerji bagi kaum tertindas untuk melawan penindasan. Tapi bukan dalam bentuk perang melawan agama tertentu. Misalnya saja, relasi kita menjadi miskin bukan karena ada Kristen, tapi lebih karena ada kekuasaan modal, struktur dan lain-lain. Saya kira, agama bisa menjadi energi bagi orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap penindasan, asalkan lawannya jelas. Tapi, tidak lantas agama menjadi alat manipulasi kekuasaan untuk menghantam lawan-lawan, dengan simbol yang meneriakkan slogan kafir, murtad dan lain-lain.

Jadi agama lebih tampak sebagai simbol perlawanan yang bersifat vertikal?

Simbol perlawanan vertikal, memang. Sebetulnya, saya meyakini, Islam menawarkan agama bagi orang yang tertindas; memberi jawaban terhadap problem sosial di mana orang ditindas tidak begitu saja diam, tapi memberi perlawanan. Sementara, elemen-elemen non-tertindas, secara langsung memiliki kewajiban untuk membantu mereka dan menjamin tercapainya titik yang diinginkan untuk memberhentikan penindasan. Itu yang saya kira disebut sebagai masyarakat Islam.

Dalam konteks semacam itu, jelas bahwa apa yang saya lihat dari ekstrimitas yang terjadi, bukan ekstrimitas dalam arti yang cupet seperti itu. Ini ekstrimitas space: menyangkut sebuah wilayah atau batas-batas kekuasaan. Bukan ekstiemitas yang menentang apa yang dianjurkan agama: memerangi penindasan; memerangi apa yang oleh agama dianggap nihil, yaitu kemiskinan. Memerangi kemiskinan adalah kewajiban, karena kemiskinan mendekatkan orang kepada kekufuran; membuat tiada, menjadi sesuatu yang tidak bermakna. Maka, melawan kemiskinan adalah perintah dan penting bagi umat Islam. Nah, di ruang ini, Islam tidak menyuruh memerangi agama lain, tapi memerangi suatu model penindasan dan penciptaan pemiskinan secara tidak sah. Itu saya kira satu hal penting untuk menjadi landasan Islam untuk membangun masyarakat dan perdaban.

Apakah pemaknaan agama seperti itu yang memotivasi Anda untuk membela yang tertindas dan menjunjung nilai-nilai HAM?

Saya kira begini. Saya lahir dari suatu keluarga yang ketat dalam soal agama, dalam arti ketat yang normatif. Saya merasa, agama yang ketat dalam artian yang normatif itu tidak cukup. Beragama itu harus melampaui tapal batas normativitas yang selama ini dianut orang, seperti asumsi bahwa beragama cukup dengan salat lima hari dan lain-lain. Inilah yang dikritik Cak Nur sebagai kesalehan simbolik, saleh formal. Kita perlu ingat, bahwa dalam salat itu ada deklarasi-deklarasi, di mana orang diwajibkan menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya salat yang mendeklarasikan “inna shalâtî wanusukî wamahyâya wamamâti…” (sesungguhnya salat, ritual, hidup dan matiku…, Red) bercampur dengan korupsi dan ketidakpedulian terhadap kemiskinan dan lain-lain. Dengan begitu, saya adalah orang yang dikecam Allah sebagai orang yang lalai, menjadi tidak bermakna dan terhina.

Dalam konteks ini, ketika saya berani salat, maka konsekuensinya saya harus berani memihak yang miskin, dan mengambil pilihan hidup yang sulit untuk memeriahkan perintah-perintah itu, seperti membela korban, sebab saya telah menghadapkan wajahku. Menghadap kemana? Kepada keadilan. Kalau saya menipu proses-proses keadilan, ke mana wajah ini saya hadapkan? Padahal, deklarasi itu terhitung lima kali sehari kita lakukan ketika salat, bahkan lebih (salat sunnah, Red). Jadi, bagi saya, tidak ada alasan umat Islam untuk tidak berpihak pada yang tertindas. Itu menjadi pilihan dan keyakinan saya. Membangun masyarakat yang adil juga termasuk perjuangan membela agama. Masyarakat yang adil tidak mesti menuntut semua orang menjadi Islam, tapi bagaimana cita Islam tentang keadilan dapat hidup dalam masyarakat.

Secara pribadi, apakah Anda masih perlu mengidentifikasi diri sebagai muslim yang taat dan saleh ketika memperjuangkan keadilan, atau malah perjuangan itu sudah bertengger di atas nama-nama dan simbol-simbol?

Saya tidak tahu apakah dapat menilai diri saleh atau tidak. Yang jelas, saya adalah bagian masyarakat yang meyakini bahwa membangun keadilan yang inklusif dan tidak memihak pada diri sendiri, keadilan bagi semua, adalah enerji yang paling penting yang ditawarkan Islam. Saya akan meninggalkan Islam kalau tidak menawarkan itu. Saya memilih Islam kalau Islam menawarkan itu. Dan, saya tentu tidak bisa memaksa orang untuk mengakui bahwa Islam itu inklusif, maka kau harus ikut. Kalau begitu, Islam malah menjadi tidak inklusif. Tapi bagi saya, ketika mengambil pilihan, maka pilihan itu harus mengontrol perilaku saya.

Dalam proses itu, orang tidak perlu dipaksa untuk ikut dan dia punya hak untuk membangun proses-proses yang lain. Tapi, di atas itu, agama tetap menjadi enerji dan penting untuk memberi ruang demi melawan ketidakadilan. Dalam hal ini, saya masih meyakini bahwa Islam bisa diharapkan. Islam yang inklusif, tidak untuk dirinya sendiri, dan tidak untuk mengejar kekuasaan, masih menjadi enerji penting bagi kaum yang tidak diuntungkan.

Apakah Anda merasa nyaman bila berhadapan dengan ekspresi keagamaan yang masih menonjolkan simbol-simbol identitas?

Saya kadang membayangkan bagaimana kelompok non-muslim berhadapan dengan kelompok muslim yang menonjolkan atribut fisik keislaman dan merasa paling benar. Jangankan mereka yang non-muslim, saya saja yang muslim merasa minoritas kalau berhadapan dengan orang yang berjenggot panjang dan berkening hitam-hitam. Kadang saya merasa terancam dalam artian (khawatir) akan didominasi dalam ukuran-ukuran kebenaran. Menurut saya, (simbol-simbol identitas) ini, kontraproduktif dengan keharusan mengenalkan Islam itu sendiri. Menurut saya, atribut itu bagian produk budaya yang berkembang seiring peradaban manusia. Hemat saya, perlu ada pembedaan antara kultur Arab pada masa Nabi dengan Islam itu sendiri. Itu dua hal yang berbeda.

Jadi, tidak selamanya yang mendominasi Islam itu Arab, sehingga simbol-simbol budaya seperti pemakaian jubah menjadi otomatis Islam. Memakai jubah itu memang hidup di Timur Tengah. Orang Afganistan dulunya juga berjubah dan berjenggot, tapi tidak serta-merta mereka menjadi ukuran keislaman. Menurut saya, penggunaan simbol-simbol yang berpotensi menimbulkan distance atau jarak dengan yang lain, justeru merugikan Islam sendiri. Jadi harus dihindari. Kalau masyarakat bisa menerima, perilakunya tidak menjadi ancaman, maka itu wajar saja. Itu seperti kita melihat orang yang berdasi. Jadi perlu ditegaskan, bahwa memakai dasi atau jubah tidak menjadi ancaman, apalagi mendominasi kebenaran. Jadi, baju adalah kultur, bukan pembenar untuk dominasi. Saya kira begitu.
sumber: Jawa Pos, Kajian Islam Utan Kayu