Posted in Uncategorized

Kita Dukung Syariat Universal Dalam KUHP

Sayangnya, draft RUU KUHP tersebut hingga kini sulit didapatkan publik karena tidak tersosialisasikan secara baik. “Proses pembuatan UU KUHP tidak bisa dilakukan seperti orang menyapu lantai secara terburu-buru,” kata Prof. Dr. Achmad Ali sembari memberi analogi. “Bila terburu-buru, bukannya membersihkan lantai, tapi justru menebarkan debu kesana kemari,” demikian ungkap Guru Besar bidang hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Berikut ini petikan wawancara Ulil Abshar-Abdalla dari Kajian Islam Utan Kayu (KIUK) dengan Prof. Dr. Achmad Ali, pakar hukum yang pernah menjabat staf ahli Jaksa Agung (alm) Prof. Dr. Baharuddin Lopa. Wawancara ini disiarkan Radio 68H Jakarta dan jaringannya secara live dan interaktif dengan pendengar di seluruh Indonesia pada tanggal 18 April 2002. Berikut petikannya:

ULIL ABSHAR-ABDALLA: Gagasan KUHP baru ini mengundang pro dan kontra di berbagai media. Apa pendapat anda mengenai dimasukkannya unsur-unsur syariat Islam dalam rancangan KUHP kita?

PROF DR. ACHMAD ALI: Saya kira, statemen Yusril Ihza tersebut dalam rangka menjawab aspirasi yang muncul di beberapa daerah, terutama di Sulawesi Selatan, yang menginginkan penegakan syariat Islam di daerah yang mayoritas Muslim. Tapi, hemat saya, kalaupun dimasukkan nilai-nilai Islam dalam KUHP nasional, lebih tepat disebut nilai-nilai yang agamis. Saya pernah melihat secara sepintas, rancangan KUHP yang akan menjadi KUHP baru itu. Memang terlihat di sana, sudah ada perubahan atau kemajuan yang lebih bersifat agamis. Itupun bukan hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja, tapi bagi semua penganut agama karena sudah diuniversalisasikan.

Contohnya dalam KUHP yang ditransfer seratus persen dari KUHP Belanda (wetboek van staatrecht volk), misalnya pasal 824, hanya mengancam pidana bagi pelaku perzinahan yang salah satu atau keduanya sudah terikat dengan perkawinan dengan orang lain. Konsekuensinya, KUHP kita sekarang ini hanya bisa menangkap pezinah, jika ia seorang suami dari orang lain atau istri dari laki-laki lain. Bila pelaku zina adalah seorang bujangan dan gadis yang melakukan atas dasar suka sama suka, maka KUHP pasal 824 tidak bisa menjerat. Saya melihat, sudah ada kemajuan di dalam rancangan konsep KUHP kita ke depan. Kalau hal itu bisa diundangkan, maka pezina yang belum atau sudah terikat perkawinan dapat dijerat pasal-pasal KUHP nanti. Tapi, hukuman bagi pelaku yang belum terikat perkawinan memang lebih ringan daripada pelaku yang sudah terikat.

ULIL: Apakah anda sudah menerima rancangan UU KUHP baru ini

PROF. ALI: Saya belum memilikinya. Tapi saya sempat melihat sekilas dan sempat membacanya dalam waktu sekian menit sewaktu saya berceramah bersama dengan Menteri Kehakiman dan HAM di Makassar. Kebetulan, waktu itu dia membawa rancangan KUHP itu. Yang saya mau periksa pada saat itu adalah masalah perzinahan tadi, dan nyatanya memang seperti itu.

ULIL: Apa perbedaan nilai-nilai Islam dengan syariat Islam? Apa ada perbedaan prinsipil antara keduanya?

PROF. ALI: Bagi saya, perzinahan bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan juga syariat Islam. Larangan berzina bukan hanya larangan Islam. Semua agama melarang. Walaupun sangat kental nuansa keislamannya, tapi juga sesuai dengan norma-norma agama lain. Hal ini tidak perlu dipersoalkan karena menyangkut sesuatu yang bisa diterima secara umum.

Menurut saya, undang-undang bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit. Pembentukan undang-undang selalu dipengaruhi kultur, sosial, dan moralitas masyarakat yang membentuknya. Jangan lupa bahwa KUHP kita yang sekarang ini yang notabene ditransfer dari KUHP Belanda, merupakan cerminan dari kultur Barat yang individualis dan sekuler. Orang Belanda kala itu tidak memandang buruk persetubuhan asalkan tidak terikat perkawinan. Hal ini tidak cocok dengan nilai masyarakat Indonesia yang religius. Semua agama melarang perzinahan. Di Indonesia mayoritas juga beragama Islam. Jadi nilai-nilai Islam yang universal seharusnya bisa tertampung dalam perundang-undangan nasional, sepanjang tidak merugikan umat beragama lain.

ULIL: Dalam Al-Qurán, perzinahan mendapat sanksi rajam. Apakah sanksi punitif berupa rajam dapat ditampung dalam KUHP baru?

PROF. ALI: Seingat saya, KUHP baru tersebut tidak sampai merajam. Saya tidak tahu kalau ada perubahan-perubahan selanjutnya. Hanya saja, dalam KUHP sekarang, semua persetubuhan di luar perkawinan dapat dijerat hukum. Tapi jenis hukumannya, setahu saya, belum ada yang sampai pada taraf rajam. Memang KUHP baru tersebut sekadar memperluas makna zina tidak sekadar pasangan yang sudah menikah.

ULIL: Kira-kira apa yang perlu diatur selain zina?

PROF. ALI: Hemat saya, soal perjudian. Perjudian, apapun bentuknya, dilarang oleh semua agama sehingga jika dimasukkan dalam KUHP secara menyeluruh, tidak ada lagi istilah perjudian yang legal dan ilegal. Semua judi kita anggap sebagai tindak pidana. Dengan demikian, tidak muncul logika: “Kalau judi tidak bisa diberantas, sebaiknya dilokalisir saja.” Kalau begitu logikanya, pencurian yang tidak bisa diberantas, juga bisa dilokalisir. Pembunuhan yang tidak bisa diberantas kita lokalisir juga. Koruptor juga begitu. Ini cara berfikir yang tunggang langgang dan tidak logis. Contoh lain adalah masalah pelacuran.

Dalam KUHP kita sekarang, masalah pelacuran tidak diatur. Yang bisa dijerat KUHP lama yang sekarang masih berlaku hanya germo dan mucikarinya. Kalau sudah diatur nantinya dalam KUHP baru, pelacuran bisa juga dijerat hukum.

ANWAR (SURABAYA): Bagaimana kita menghadapi dunia yang tidak seragam. Artinya, kita masih hidup dunia, bukan di surga. Jadi ada yang baik dan ada buruk. Dalam soal judi, apa tidak sebaiknya dilokalisasikan saja. Toh ada orang yang punya hobi pribadi dengan berjudi. Syariat Islam, saya kira, jangan diterapkan karena negara kita bukan negara agama tapi negara kesatuan dan kebangsaan.

PROF. ALI: Saya kira, pendapat tersebut keliru. Kita memang tidak di akhirat, tapi di dunia. Maka dari itu kita harus memberlakukan hukum. Bukan hanya hukum agama, tapi juga hukum nasional. Jadi, semua kejahatan harus ada ganjarannya dan sepanjang itu sesuai dengan konstitusi negara dan hukum nasional, hal itu tidak jadi masalah. Pencuri harus ada ganjarannya. Bukan berarti karena kita berada di alam dunia lantas kita biarkan saja pencurian. Jadi kejahatan apapun harus diberikan ganjaran hukum.

ULIL: Bagaimana kalau ada anggapan bahwa perjudian dan pelacuran tidak menyangkut hak orang lain, tapi termasuk hak milik pribadi. Bagaimana menyikapi pandangan seperti itu?

PROF. ALI: Saya kira, itu pandangan yang sangat individualistik. Pandangan individualis seperti ini tidak sesuai dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Lebih lagi, negara kita berdasarkan Pancasila yang memuat butir Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, ajaran-ajaran Tuhan harus diterapkan. Namun demikian, nilai-nilai toleransi harus tetap terjaga dalam penetapan nilai-nilai hukum di Indonesia. Tidak boleh ada paksaan dari suatu kelompok agama untuk kelompok agama lain. Dalam Islam, prinsip “bagi kamu agamamu dan bagi kami agama kami” harus tetap ditegakkan.

HENDRI (PADANG): Saya merasa ada standar ganda dalam penerapan undang-undang di Indonesia. Contohnya fakir miskin ‘kan dijamin UUD 1945. Tapi kenapa penekanannya hanya pada perjudian dan perzinahan yang sebagian para pelakunya mungkin ada yang terpaksa mencari nafkah melalui judi atau pelacuran? Kalau begitu tidak konsisten, dong!

PROF. ALI: Saya kira, prinsip utamanya adalah karena sesuatu belum ideal, maka kita jangan langsung meninggalkan idealitas. Logikanya jangan seperti itu. Kalau alurnya seperti itu, bisa merembet pada hal lainnya. Karena pegawai negeri masih miskin, apakah lantas kita memperbolehkan korupsi? Jalan pikiran seperti ini perlu diluruskan agar kita bisa menegakkan hukum. Saya kira kalau sudah ada KUHP yang mengatur masalah perjudian, sudah tidak ada lagi nantinya
lokalisasi seperti yang lagi marak dibicarakan sekarang. Karena tidak ada KUHP yang mengatur, maka sekarang muncul ide tentang lokalisasi judi.

ULIL: Apakah dalam satu negara yang mengakui banyak agama, dimungkinkan adanya KUHP untuk umat beragama yang berbeda-beda? Karena ada asumsi kalau umat Islam punya KUHP seperti itu, bagaimana umat Hindu, Kristen dan lain-lain?

PROF. ALI: Justru karena kita menganut negara kesatuan, maka KUHP kita hanya satu. Sekarang, pembuat undang-undang harus pandai-pandai merumuskan perundang-undangan yang tidak merugikan kepentingan umat beragama lain. Jadi yang berlaku secara nasional dan cocok dengan nilai agamis semua agama, baru bisa disepakati. Sementara itu, aspek yang khas Islam hanya diperlakukan bagi umat Islam dan tidak dipaksakan pada umat beragama lain. Jadi tergantung bagaimana memformulasikan undang-undang.

PAK ALI (JAKARTA): Kenapa baru sekarang muncul aspirasi soal KUHP baru dan tidak diantisipasi dari dulu? Setelah ribut-ribut, baru ada rancangan seperti itu?

PROF. ALI: Saya kira, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali untuk selamanya. Jadi kita dukung saja masuknya unsur syariat universal dalam KUHP sepanjang nilai-nilai toleransi tetap dianut dan diperhatikan. Jangan ada kesan paksaan terhadap penganut agama lain.

MAMA LULU (JAKARTA): Mungkin solusinya adalah perjudian dan pelacuran bisa sama-sama mendapat perhatian yang seimbang dari pemerintah.

PROF. ALI: Idealnya, antara undang-undang dan perhatian terhadap fakir miskin berjalan secara simultan. Jangan sampai memberlakukan hukum yang keras, tapi pemerintah melupakan kewajiban untuk menyejahterakan rakyatnya. Ini perlu didengarkan pemerintahan kita. Masalah kesejahteraan ini, juga menyangkut koruptor-koruptor di negara kita. Selagi bangsa ini terus dimangsa para koruptor, saya kira, susah bagi pemerintah untuk memakmurkan rakyatnya. Sebab, uang negara dan rakyat, termasuk utang luar negeri, habis dikantongi pejabat saja.

ULIL: Masalah KUHP baru adalah masalah publik yang menyangkut orang banyak. Tapi rancangan KUHP baru ini kok lain dan agak misterius. Tiba-tiba sudah akan diajukan ke DPR tanpa didiskusikan di masyarakat?

PROF. ALI: Saya kira, bukan hanya menyangkut KUHP. Di Indonesia, kelemahan pembuat undang-undang kita adalah masalah sosialisasi. Mestinya proses pembuatan undang-undang, sebelum diundangkan harus menjalani tahap-tahap sosialisasi yang cukup panjang dan melibatkan banyak unsur masyarakat. Itu pun tidak sekadar formalitas. Jadi tahapan-tahapan sosialisasi itulah yang kelihatan kurang sekali. Akibatnya, banyak produk perundang-undangan yang menjadi undang-undang yang disebut Prof. Gunar Myrdall sebagai soft legislation. Undang-undang dibuat tergesa-gesa. Ibarat menyapu lantai secara tergesa-gesa, yang terjadi malah bukan membersihkan lantai, tapi menyebar debu ke mana-mana.

ULIL: Bagaimana sebaiknya kita menyikapi RUU KUHP ini?

PROF. ALI: Yang saya pertanyakan juga, apakah pemerintah sudah melalui tahapan-tahapan sosialisasi seperti yang saya bicarakan tadi. Karena saya belum mengikuti secara persis, maka saya tidak bisa mengatakan sudah dilalui atau belum. Kalau memang belum dilakukan, saya kira, perlu sosialisasi lebih giat lagi. Saya mengamati memang banyak yang belum mengetahui masalah RUU KUHP Islam. Ke depan pemerintah perlu lebih hati-hati, teliti dan mendengarkan aspirasi dari bawah dalam proses pembuatan undang-undang. Prosedur yang dipakai juga harus benar dengan tetap memakai prinsip umum dalam pemberlakuan KUHP. Proses sosialisasi dan mendengarkan aspirasi sangat perlu karena hukum menyangkut proses menggali, memahami dan menghayati nilai yang hidup dalam masyarakat.

PAK YOGI (GARUT): Bagaimana bisa memasukkan nilai-nilai Islam dalam kasus-kasus seperti pacaran yang sudah intim ibarat suami-isteri dan bersifat sangat pribadi atau dalam peminjaman uang yang milyaran?

PROF. ALI: Dalam Islam pun harus ada pembuktian. Perlu ada pembuktian melalui saksi. Jadi kita tidak bisa langsung tuduh tanpa bukti. Jadi harus ada proses dalam KUHP menyangkut saksi dan bukti. []

sumber: Islamlib.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s