Posted in ilmu, masyarakat

Pornografi di dalam UU Pornografi

Tulisan di bawah ini diambil dari notes Facebook Drs. Adami Chazawi, pakar hukum pidana Universitas Brawijaya Malang, yang tiada lain tiada bukan adalah dosen saya dahulu ketika kuliah mengambil mata kuliah Kejahatan Terhadap Subyek Hukum, semoga bermanfaat

Catatan dibawah ini, merupakan cuplikan dari Buku Tindak Pidana Pornografi
Menurut UUP, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pengertian pornografi menurut UUP lebih luas dari pengertian dari sudut etimologi. Bukan sekedar gambar atau tulisan yang isinya memuat kecabulan atau porno. Melainkan semua wujud benda yang isinya memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan. Dalam batasan pornografi menurut UUP tersebut mengandung dua unsur pokok, yaitu:

o Unsur tampakan/wujudnya pornografi.
o Unsur sifat yang terkandung dalam tampakan/wujud pornografi.

Unsur wujud pornografi dapat pula disebut objek pornografi. Menurut KUHP adalah tulisan, gambar dan benda, yang diperluas termasuk alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Wujud pornografi menurut UUP telah diperluas sedemkian rupa, sehingga termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Diluar wujud yang disebutkan dalam batasan pornografi tersebut, masih mungkin ada wujud lain yang belum disebutkan oleh UUP, yang pada masa yang akan datang bisa terjadi. UUP memberi hak dan peluang pada hakim untuk menetapkan sendiri jika ternyata ada wujud pornografi yang lain diluar yang disebutkan dalam rumusan. Dapat dilakukan oleh hakim, karena batasan pornografi dibuat secara terbuka dengan mencantumkan frasa “atau bentuk pesan lainnya” dalam rumusan.

Ketika masih RUU Pornografi disebutkan pula secara limitatif dan terbuka wadah atau tempat wujud pronografi yang disebut barang pornografi, yaitu semua benda yang materinya mengandung pornografi antara lain dalam bentuk buku, surat kabar, majalah, tabloid dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan dengan film, video, video compact disc, digital video disc, compact disc, personal computer-compact disc read only memory, kaset dan rekaman hand phone dan/atau alat komunikasi lainnya. Namun wadah pornografi tersebut tidak disebut lagi dalam UUP. Dirasa memang tidak begitu penting menentukan secara limitatif wadah dari wujud-wujud pornografi. Dengan dua alasan.

o Pertama, sifat celaan/melawan hukum pornografi bukan terletak pada wadahnya pornografi, tetapi pada isi atau makna yang terdapat dalam wujud atau tampakan pornografi.
o Kedua, akal orang berdasarkan kenyataan dan pengalaman dapat dengan mudah memikirkan, mengukur dan menentukan wadah-wadah dari setiap wujud pornografi. Dicontohkan wujud pornografi gambar atau tulisan, dapat dipikirkan dan ditetapkan melekat diatas kertas yang berwujud buku, tabloit dan lainnya, atau di dalam keping VCD atau CD atau flasdish dan lain-lain.

Di dalam tampakan atau wujud pornografi mengandung 3 sifat. Tiga sifat yang melekat yang tidak terpisahkan dengan wujud pornografi. Sifat tersebut ialah:
1) memuat kecabulan;
2) memuat eksploitasi seksual; dan
3) melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Tiga sifat tersebut merupakan unsur pornografi, namun bukan merupakan unsur normatif tindak pidana pornografi. Namun apabila dalam suatu kasus yang diusung jaksa ke sidang pengadilan, ternyata salah satu sifat tersebut tidak ada dalam benda pornografi yang didakwakan, maka ketiadaan sifat tersebut menjadi alasan peniadaan pidana. Berupa alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang tidak tertulis. Jadi masuk pada dasar pembenaran, meskipun perbuatannya telah memenuhi unsur suatu tindak pidana pornografi. Terhadap pembuatnya tidak boleh dipidana.

Sifat kecabulan yang pertama adalah alternatif dengan sifat eksploitasi seksual yang disebutkan kedua. Pada ketiga-tiga sifat yang menjadi isi pornografi itulah tempat-lekatnya sifat melawan hukum materiil maupun formil pornografi. KUHP menyebutnya dengan sifat yang melanggar kesusilaan. Disebabkan dalam benda pornografi terkandung isi dan makna dapat membangkitkan nafsu syahwat. Diwujudkan dalam norma, misalnya Pasal 533 KUHP Sehingga semua perbuatan dengan cara apapun terhadap dan yang berhubungan dengan benda pornografi menjadi terlarang dan terhadap pembuatnya patut disalahkan dan dijatuhi pidana. Sifat melawan hukum perbuatan pornografi yang diletakkan pada “dapat membangkitkan syahwat” seperti dalam KUHP ini dapat dilihat pada pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama (dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta) dalam perkara majalah Mayapada di tahun 1971. Pengadilan tingkat pertama menafsirakan arti “sifat melanggar kesusilaan” (aanstotellijk voor de eerbarheid) dalam Pasal 282 KUHP menyatakan bahwa, segala sajian baik yang berupa tulisan, gambar, benda maupun peragaan yang melanggar perasaan kesusilaan atau perasaan kesopanan, yang dapat merangsang nafsu birahi atau menimbulkan pikiran yang tidak senonoh pada seorang normal yang hidup dalam masyarakat.

Tiga sifat yang ada dalam pornografi tersebut diatas adalah mutlak. Tiga sifat celaan tersebut nampak baik pada perbuatan maupun objek pornografi yang dilarang dalam Pasal 4 UUP. Demikian juga jelas terdapat pada 6 parameter yang digunakan Badan Sensor Filem (BSF) dalam hal melakukan pemotongan filem.

– Pertama, adegan seorang pria atau wanita dalam keadaan atau mengesankan telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping atau belakang;
– Kedua, penonjolan langsung (close up) alat—alat vital, paha bauh dada atau pantat, baik dengan penutup atau tanpa penutup;
– Ketiga, adegan ciuman yang merangsang, baik oleh pasangan lain jenis atau sejenis;
– Keempat, adegan, gerakan, atau suara persenggamaan atau memberikan kesan persenggamaan;
– Kelimat, gerakan onani, lesbian, homo, atau oral seks;
– Keenam, adegan yang dapat menimbulkan kesan tidak etis.

Kecabulan asal katanya cabul yang artinya keji dan kotor, tidak senonoh, jorok, jijik atau menjijikkan, muak atau memuakkan dengan kata apapun yang menggambarkan suatu yang buruk, jahat, memalukan dan perlu dihindari. Ukuran sesuatu wujud kecabulan seperti subuah foto telanjang diukur dari nilai-nilai (disebut nilai kesusilaan) yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau ditolak, bahwa kenyataannya ada nilai-nilai kesusilaan yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat. Dapat ditangkap dan diterima oleh akal manusia. Hanya manusia yang berakal saja yang mampu menangkap, mengerti dan merasakan adanya nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Hanya manusia yang berakal dan berakhlak saja yang dapat menghormati dan patuh pada nilai-nilai kesusilaan umum tersebut. Akal dan akhlak adalah syarat yang diperlukan untuk menegakkan nilai-nilai moral kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam kecabulan terkandung unsur syahwat. Meskipun syahwat itu bukan celaan, karena merupakan anugrah Tuhan. Sesuatu yang dianugrahkan Tuhan tidak mungkin dicela, tidak mungkin cabul. Tidak mungkin ada nilai-nilai yang mencela sesuatu anugrah Tuhan. Pornografi yang mengandung unsur syahwat menjadi celaan, karena syahwat tersebut ditampakkan, diwujudkan dalam suatu wadah yang dapat dilihat, diketahui dan didengar orang banyak. Karena ditampakkan, maka tampakan syawat tersebut dapat membangkitkan syahwat orang yang melihat, mengetahui atau mendegarnya. Kecabulan pornografi justru terletak dan disebabkan oleh penampakannya. Oleh karena itu wajar faktor yang menyebabkan sesuatu menjadi cabul disebabkan oleh cara penyajiannya atau hasil penyajiannya.

UUP tidak memberikan keterangan apapun mengenai eksploitasi seksual. Kata eksploitasi mengandung arti pendayagunaan atau pemanfaatan sesuatu untuk kepentingan atau keuntungan sendiri. Eksploitasi dalam konteks batasan pornografi menurut UUP adalah pendayagunaan atau pemanfaatan seksual untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Sifat eksploitasi seksual melekat langsung pada tampakannya, misalnya pada gerak tubuh. Seorang penyanyi dangdut yang menyanyi di panggung sambil bergoyang pinggul menirukan gerakan atau goyangan seorang perempuan yang sedang melakukan senggama atau sedang disenggamai laki-laki. Seolah-olah dia sedang melakukan senggama, padahal sedang bernyanyi. Sifat seksual dari gerakan tubuh ketika bergoyang mengikuti irama lagu, melekat pada kemiripan atau meniru gerakan perempuan ketika sedang bersenggama. Terhadap artis yang menyanyi dapat disebut “menyanyi dengan mengeksploitasi seksual”. Memanfaatkan gerakan meniru perempuan bersenggama dapat disebut memanfaatkan seksual untuk kepentingan ekonominya sendiri atau kepentingan lainnya misalnya popularitas.
Dari contoh hipotetis tersebut diatas, dapat diketahui bahwa antara sifat kecabulan, sifat eksploitasi seksual, dan sifat melanggar kesusilaan tidak terpisahkan. Tetapi dapat dibedakan. Artis penyanyi dangdut yang bergoyang menirukan gerakan perempuan bersenggama tadi, sifat tercelanya terletak pada tiga sisi.

o Sisi pertama pada sifat dari gerakannya mengandung kecabulan.
o Sisi kedua mengandung eksploitasi seksual, yakni memanfaatkan gerakannya sedemikian rupa untuk tujuan ekonomi atau popularitas.
o Sisi ketiga, dan dengan demikian melanggar nilai-nilai kesusilaan.

Untuk menerapkan Pasal 29 tidak penting menerapkan arti kecabulan, arti eksploitasi seksual maupun arti melanggar noma kesusilaan yang menjadi unsur pornografi menurut UUP. Hal mengenai nilai-nilai sulit diukur. Rumusan tindak pidana Pasal 29 sudah jauh lebih baik dari pada rumusan Pasal 282 dan 283 KUHP. Untuk membuktikan terjadinya pornografi Pasal 29 khususnya 6 unsur keadaan menyertai benda pornografi, jauh lebih mudah dari pada membuktikan unsur “isinya melanggar kesusilaan” dalam Pasal 282 dan 283 KUHP. KUHP masih menggunakan istilah-istilah yang menjadi unsur tindak pidana dengan nilai-nilai, seperti melanggar kesusilaan umum atau dapat membangkitkan syahwat anak muda. Mengapa lebih mudah? Oleh sebab unsur Pasal 29 semuanya diobjektifkan, dan tidak lagi mengukurnya dari sudut nilai. Enam keadaan menyertai pada objek pornografi semuanya bersifat objektif. Meskipun demiikian, latar belakang dan jiwa norma Pasal 29 tetap untuk menegakkan nilai-nilai moral kesusilaan umum, sama dengan Pasal 282 dan 283 atau 533 KUHP

One thought on “Pornografi di dalam UU Pornografi

  1. bos, fontnya bisa digede-in sedikit? pusing bacanya ;))
    anyway, definisi pornografi itu sulit, karena sangat subyektif, klo aku sih tergantung user aja😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s