Posted in cybercrime, ilmu, Internet, masyarakat

Beberapa Poin Peninjauan Ulang atas RPP Intersepsi

Kontroversi kembali merebak, Kominfo merilis draft Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Intersepsi. Tanggapan terhadap RPP Intersepsi ini bermunculan. Website majalah Tempo memuat beberapa poin kritis terkait draft RPP tersebut:

No Isu Krusial Ketentuan dalam RPP Keterangan
Dasar Pertimbangan Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Intersepsi. Ketentuan dalam bagian menimbang tersebut bertentangan dengan Pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jelas menyebutkan bahwa intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.Dengan ketentuan ini seharusnya tidak diperlukan mengenai Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Intersepsi.
Tahapan penanganan perkara Syarat-syarat Intersepsi adalah telah memperoleh bukti permulaan yang cukup (Pasal 3 ayat 1). Ketentuan ini bertentangan dengan UU KPK dan membatasi kewenangan KPK. UU KPK memungkinkan KPK melakukan penyadapan dalam tahap penyelidikan.
Perizinan/penetapan Syarat-syarat Intersepsi  adalah telah memperoleh penetapan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 3 ayat 1). Ketentuan ini mensyaratkan bahwa intesepsi baru bisa dilakukan setelah adanya izin atau penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Sukses KPK selama ini karena tidanya hambatan soal izin. Praktek mafia peradilan yang masih marak menyebabkan publik sulit mempercayai Ketua Pengadilan Negeri. Pasal ini juga bertentangan dengan UU KPK.
Penyampaian berkas Permintaan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan Intersepsi harus dilakukan dengan menyampaikan berkas: 

  1. surat perintah kepada penegak hukum yang bersangkutan;
  2. identifikasi sasaran;
  3. pasal tindak pidana yang disangkakan;
  4. tujuan dan alasan dilakukannya Intersepsi;
  5. substansi informasi yang dicari; dan
  6. jangka waktu Intersepsi.

(Pasal 3 ayat 2).

Penyampaian berkas ini memungkin proses pemeriksaan terhadap tersangka bocor atau proses keluar penetapan Ketua Pengadilan  dibuat secara berlaut-larut.Menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika KPK atau aparat penegak hukum lainnya ingin menyadap Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat pengadilan lainnya termasuk pimpinan MA?
Jangka waktu keluarnya penetapan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri dikeluarkan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sesudah permintaan diterima oleh Pengadilan Negeri.(Pasal 3 ayat 3). Ketentuan ini memungkinkan bagi pihak pengadilan untuk mengulur-ulur waktu sehingga target yang ingin disasar telah menghilang. Ketentuan dalam RPP ini juga tidak mengatur, apa yang terjadi jika Ketua Pengadilan Negeri tidak mengeluarkan izin hingga jangka waktu yang ditentukan. Sanksi apa yang diberikan ataukah apakah penyadapan menjadi sah atau dapat diteruskan?Muncul persoalan lain apakah permintaan diterima oleh Pengadilan Negeri sama artinya dengan diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri. Bagaimana jika Ketua berhalangan hadir?
Pusat Intersepsi Nasional Pusat Intersepsi Nasional adalah lembaga yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah yang berfungsi sebagai gerbang terpadu yang melakukan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan pelayanan terhadap proses Intersepsi agar proses Intersepsi berjalan sebagaimana mestinyaPusat Intersepsi Nasional merupakan perantara (gateway) antara Aparat Penegak Hukum dengan Penyelenggara Sistem Elektronik. 

(Pasal  1, juga diatur dalam Pasal 4, 5,10, 21)

Adanya Pusat Intersepsi Nasional memiliki sejumlah kelemahan 

  • Memperpanjang birokrasi perizinan
  • Memungkinkan bocornya permintaan, hasil dan pengambilan data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Pelaksanaan intersepsi Permintaan pelaksanaan Intersepsi disampaikan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik melalui Pusat Intersepsi Nasional secara tertulis dan/atau secara elektronik sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.(Pasal 4 ayat 1) Proses permintaan rekaman sangat mungkin bocor atau dibocorkan oleh Pusat Intersepsi Nasional. KPK tidak bisa secara langsung melakukan penyadapan.
Penyampaian hasil rekaman Hasil Intersepsi Rekaman Informasi sebagaimana disampaikan secara rahasia kepada Aparat Penegak Hukum yang melakukan permintaan Intersepsi melalui Pusat Intersepsi Nasional.(Pasal 5 ayat 6) Hasil rekaman sangat mungkin bocor oleh Pusat Intersepsi Nasioanal
Intersepsi dapat diketahui oleh Menteri Intersepsi dilaksanakan berdasarkan Prosedur Pengoperasian Standar (PPS) yang ditetapkan oleh Instansi Aparat Penegak Hukum dan diketahui oleh Menteri sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Kata diketahui oleh Menteri menjadi bias. Sehingga memungkinkan hasil intersepsi diketahui oleh Menteri
10. Dewan Pengawas Intersepsi Nasional Pusat Intersepsi Nasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas Intersepsi Nasional (Pasal 10 ayat 4).(Pasal 11) 

(1)       Dewan Pengawas Intersepsi Nasional beranggotakan Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, dan pimpinan instansi lainnya yang berwenang melakukan Intersepsi.

(2)       Dewan Pengawas Intersepsi Nasional diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.

(3)       Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Intersepsi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim audit.

Selain Pusat Intersepsi Nasional dibentuk pula Dewan Pengawas Intersepsi Nasional. Ketidakjelasan soal Dewan Pengawas memungkinkan dewan untuk membuka atau memiliki data-data penyadapan meskipun bersifat rahasia.Komposisi dewan pengawas dan pertanggungjawaban kepada Presiden akan menyulitkan jika aparat penegak hukum ingin menyadap Jaksa Agung/Kapolri/pimpinan instansi lainnya/Menkominfo atau bahkan Presiden beserta dengan keluarga/orang dekatnya.
11. Larangan (1)      Penyelenggara Sistem Elektronik, Aparat Penegak Hukum, dan pihak-pihak yang terkait dengan Intersepsi dilarang membocorkan rahasia dan/atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain yang tidak berwenang, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.(2)      Penyelenggara Sistem Elektronik, Aparat Penegak Hukum, dan pihak-pihak yang terkait dengan Intersepsi dilarang meminjamkan, menyewakan, menjual, memperdagangkan, mengalihkan, dan/atau menyebarkan Alat dan Perangkat Intersepsi kepada pihak lain yang tidak berwenang. 

(Pasal 15)

Ketentuan ini hanya mengatur soal larangan, tapi bagaimana jika larangan ini dilanggar? tidak jelas proses hukum selanjutnya atau mengacu kepada UU yang mana?.
12. Sanksi (1)      Penyelenggara Sistem Elektronik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 9; dan Pasal 15 dikenai sanksi administratif.(2)      Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 

  1. teguran tertulis;
  2. denda administratif;
  3. pemberhentian sementara;
  4. tidak diberikan perpanjangan izin; dan/atau
  5. pencabutan izin.

(3)      Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

(Pasal 16)

Sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera. Sanksi hanya ditujukan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik, bukan kepada aparat penegak hukumnya.
13. Menghentikan sementara kegiatan Penyelenggara Sistem Elektronik atau mencabut izin yang dimiliki Penyelenggara Sistem Elektronik Atas permintaan Jaksa Agung, dalam keadaan yang penting dan mendesak serta untuk melindungi kepentingan umum, Menteri dapat langsung menghentikan sementara kegiatan Penyelenggara Sistem Elektronik atau mencabut izin yang dimiliki Penyelenggara Sistem Elektronik.(Pasal 18) Pengertian “ dalam keadaan yang penting dan mendesak serta untuk melindungi kepentingan umum” adalah sangat subjektif. Jika jaksa Agung merasa terganggu dengan suatu intersepsi maka dia dapat gunakan pasal ini untuk hentikan intersepsi atau menghentikan sementara atau mencabut kegiatan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Pendapat saya:

Saya akan menanggapi tanggapan atas Pasal 3 ayat 1 diatas. Pembuatan RPP Intersepsi ini melibatkan aparat penegak hukum. Ada dari pihak kejakasaan, kepolisian, dan beberapa instansi lainnya. Permintaan intersepsi atas penetapan pengadilan merupakan prosedur yang lumrah digunakan di beberapa negara seperti Amerika dan Inggris, walau sistem hukumnya berbeda dengan kita, tetapi dalam hal teknologi dan informasi sistem hukum Indonesia ada beberapa yang mengadaptasi hukum luar negeri (tercermin salah satunya dalam UU ITE yang mengadopsi nilai-nilai convention of cybercrime Uni Eropa). Penetapan pengadilan negeri sendiri untuk mencegah adanya abuse of power dari lembaga tertentu yang diberikan kewenangan melakukan intersepsi.

Penetapan pengadilan sendiri merupakan sarana alternatif jika terjadi masalah dikemudian hari, misalnya ada aparat penegak hukum yang melakukan abuse of power, maka dapat ditelusuri melalui pengadilan negeri instansi manakah yang melakukannya. Permintaan penetapan pengadilan sendiri dapat meminimalisir suatu penyelewengan intersepsi dibandingkan dengan melakukan intersepsi tanpa ada check and balance dari negara in casu pengadilan negeri kepada lembaga negara. Intersepsi sendiri pada hakikatnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, untuk itu diperlukan kejelasan motif melakukan intersepsi, bukti awal yang kuat untuk melakukannya dan peraturan yang jelas.

Memang menjadi persoalan bagaimana jika aparat hukum sendiri yang melakukan dan menyalahgunakan wewenangnya, tetapi harus ditinjau dari berbagai aspek mengenai konteks intersepsi sendiri. Dengan demikian permintaan penetapan pengadilan negeri bukan merupakan hambatan aparat penegak hukum dalam melakukan intersepsi.

 

 

3 thoughts on “Beberapa Poin Peninjauan Ulang atas RPP Intersepsi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s