Posted in Uncategorized

Saran Dari Asossiasi Pengusaha Warnet-Komunitas Telematika (APWKomIntel)

Berikut ini adalah draft final saran dari Apwkomintel terhadap Rancangan Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia yang ditujukan kepada bapak Gatot pada alamat email gatot_b@postel.go.id, selamat membaca:

Saran Dari Asossiasi Pengusaha Warnet-Komunitas Telematika (APWKomIntel)

Menanggapi diluncurkannya Rancangan Peraturan Menteri mengenai Konten Multimedia yang menurut kami terkesan represif dan membatasi kebebasan berekspresi di Indonesia, maka kami dari Asossiasi Pengusaha Warnet-Komunitas Telematika (APWKomIntel) memberikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri sebagai berikut:

  1. Pada hakikatnya kebebasan berkespresi dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 di mana setiap warga negara bebas mengekspresikan baik itu pemikiran maupun tindakan selama dalam koridor peraturan perundang-undangan.
  2. Bahwasannya dalam membuat sebuah peraturan baik itu berupa perundang-undangan maupun peraturan dibawahnya haruslah mempertimbangan kondisi sosiologis, hukum, politik, ekonomi, serta edukasi masyarakat.
  3. Bahwasannya sesuai dengan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No. 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah disusun sebuah hierarkhi. Hierarkhi dimaksudkan disini adalah antara peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
  4. Dalam membuat sebuah peraturan, haruslah dengan detail dijabarkan siapa yang menjadi subyek hukum dan obyek hukum agar tidak terjadi konflik hukum.
  5. Dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dunia Internet, maka haruslah tetap mengacu pada Undang-Undang No. 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dan/atau Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang hingga hari ini masih menyisakan masalah serta belum terdapat solusi dari legislatif dan yudikatif.
  6. Pada BAB I Ketentuan Umum pasal 1 butir 6-10 disebutkan perihal konten, sistem elektronik, maupun dokumen elektronik. Konten dan dokumen elektrnoik sudah barang tentu dikeluarkan oleh sebuah sistem elektrnonik. Di dalam UU ITE terdapat pula definisi baik itu dokumen elektronik maupun sistem elektronik yang mensyaratkan bahwasannya penyelenggara sistem elektronik yang mengeluarkan suatu dokumen elektronik diatur di dalam Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU ITE (lihat pasal 16 UU ITE) tentunya hal ini menimbulkan sebuah permasalahan kembali mengingat sampai detik ini Peraturan Pemerintah tentang sistem elektronik belum dibuat dan hal ini secara jelas merupakan ketimpangan yang nyata sehingga Rancangan Peraturan Menteri ini bagi kami adalah sebuah pemaksaan.
  7. Pada BAB I Ketentuan Umum pasal 1 butir 11, disebutkan perihal Penyelenggara Jasa Multimedia. Bagi kami definisi tersebut adalah definisi yang rancu. Penyelenggara sesua dengan RPM masih tergolong bias karena di dalam praktek, ada beberapa klasifikasi terhadap penyelenggara, apakah penyelenggara yang dimaksud adalah penyelenggara dalam negeri, ataukah dalam negeri ataukah yang lainnya, atau apakah penyelenggara dimaksud termasuk juga penyelenggara konten.
  8. Pada BAB II Pasal 3 mengenai konten yang dilarang, disebutkan tentang Pornografi dan konten yang melanggar kesusilaan. Tentang Pornografi setidak-tidaknya kita harus merujuk pada Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dimana definis Pornografi tertuang di dalam BAB I pasal 1 butir kesatu. Kalau kita melihat definisi tersebut masih terdapat kerancuan, karena hal itu bersifat subyektif. Kalau kita ambil contoh pornografi adalah tidak memakai baju bagi laki-laki dan perempuan (telanjang dada) maka bagaimanakah dengan kondisi pakaian adat masyarakat di daerah yang berbeda antara satu dengan lainnya. Tentu hal ini dapat menimbulkan pertentangan seperti Undang-Undang Pornografi itu sendiri.
  9. Pada BAB II Pasal 5-7 merupakan indikasi pasal karet dan jika ada salah satu pihak yang merasa “tersinggung”. Masih segar dalam ingatan kita kasus Prita Mulyasari yang dirampas kemerdekaannya oleh pasal sampah 27 ayat 3 UU ITE yang hingga hari ini pasal tersebut masih berdiri kokoh sehingga seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke bersatu membantu Prita Mulyasari. Namun hal itu belum membuat pasal direvisi, walaupun mulai dari menteri hingga anggota DPR berkoar bahwasannya akan merevisi pasal tersebut. Tentu kita tidak ingin membuat kezhaliman kedua kalinya dengan membuat peraturan pada pasal 5-7 RPM-Konten tersebut. Pemberitaan juga haruslah dapat diakses oleh semua pihak tanpa ada tendensi kepentingan tertentu oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Kita ambil contoh misalnya kasus Korupsi, jika pasal 5-7 diterapkan maka otomatis pihak yang “diberitakan” akan merasa dirinya dilecehkan sehingga sangat mungkin sekali kejadian Prita akan terulang kembali. Mengenai konten pasal 6 butir b, kita tentu masih terngiang tindakan Menteri Komunikasi dan Informatika serta jajaran Departemen Komunikasi dan Informatika kala itu yang memberikan surat kepada salah satu ISP untuk memblokir IP Adress salah satu penyedia blog yang berakibat terblokirnya seluruh url blog yang berada pada penyedia dan penyelenggara blog tersebut. Ini seperti membunuh tikus ditumpukan padi dengan membakar gudang tempat penyimpanan padi tersebut, lagi-lagi rakyat yang tidak mengetahui permasalahanlah yang terkena imbasnya.
  10. Pada BAB III pasal 8 disana dijelaskan perihal pemantauan terhadap konten oleh penyelenggara. Ini    merupakan pemangkasan terhadap hak privasi setiap warga negara Indonesia di mana hal masalah konten yang seharusnya hanya bisa di baca dan dilihat antar pengguna dapat dilihat dan dipantau oleh penyelenggara. Ini masalah privasi individu. Kami contohkan email, jika antar user mengirimkan konten yang bersifat pribadi dipantau oleh penyelenggara, dimanakah letak privasinya?. Satu hal yang fatal lainnya adalah disebutkan “melakukan pemeriksaan” kami beranggapan statemen tersebut adalah merupakan bahasa halus dari “intersepsi” atau bahasa mudahnya adalah penyadapan, jika yang kami maksudkan ini benar, maka Peraturan Menteri ini setidaknya telah melangkahi 2 perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu tentang larangan intersepsi, pada pasal 40 Undang-Undang Telekomunikasi dan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang ITE.
  11. Selain masalah kekacauan antara lawfull interception yg perkenankan oleh RPM ini dan unlawfull interceptions pada UU ITE, masalah lain adalah apakah penyelenggara telekomunikasi bisa atau sanggup memonitor konten dan memilah milah apakah masalah pornografi, masalah perjudian, masalah HKI, masalah penceraman nama baik dll. Jadi ini tidak mungkin dilakukan oleh Penyelenggara telekomunikasi atau Internet yang menerima dan menyalurkan konten dari telekom operator, ISP hingga warnet. Catatan: lihat saja berbagai macam konten yang dianggap harus dimonitor dan dilaporkan jika terjadi pada pasal 3, 4, 5,6, 7 yang sepertinya terlalu banyak dan luas, tanpa ada sumberdaya yang jelas utk menanganinya.
  12. Pada BAB III pasal 9 b tentang keharusan memasukan data pribadi dengan benar. Kami jadi teringat tentang perturan registrasi SIM Card oleh mantan Menkominfo Sofyan Djalil kepada seluruh pengguna SIM Card pra bayar perdana. Registrasi ini dimaksudkan agar seluruh pengguna memasukan identitas yang benar baik dari KTP, SIM, dan identitas lainnya. Tetapi pada prakteknya registrasi ini menjadi sebuah peraturan yang mandul. Sangat sukar untuk mengetahui user memasukan identitas asli ataukah palsu dan bukanlah perkara mudah untuk melakukan identifikasi user, kami berpendapat peraturan semacam ini akan sama nasibnya dengan registrasi SIM Card perdana terdahulu.
  13. Pada BAB III pasal 9 ayat 2 tentang larangan terhadap penyelenggara jasa yang mencantumkan tidak bertanggung jawab atas konten. Sebenarnya penekanannya juga harus pada pembuat konten. Kami berikan contoh mudah, misalkan ada pembuat blog terorisme yang mana ketika memasukan data palsu sehingga membuat penyedia blog meloloskan konten, kalau menilik dari contoh tersebut maka beban pertanggungjawaban terletak pada penulis blog, bukan pada penyelengara jasa karena penyelenggara blog hanya sebagai perantara saja agar informasi dapat diakses publik. Sama seperti misalkan percetakan, “isi diluar tanggungjawab percetakan”, karena percetakan hanyalah berfungsi sebagai pihak pencetak saja, bukan kontennya. Pasal 8 dan Pasal 9 sebetulnya melanggar hak privacy pelanggan dari penyelenggara internet yang mentransmisikan, mengirim konten multimedia tersebut. Dan tanpa penjelasan yang detail apakah harus menunggu lebih dahulu laporan dari polisi dan pengadilan untuk dapat memeriksa konten dan memblokir konten pelanggannya.
  14. Pada BAB III pasal 10 tentang Sistem Elektronik sama dengan tanggapan nomor 6.
  15. Pada BAB III pasal 14 tentang penghapusan konten, terkait dengan hal ini, setidak-tidaknya haruslah mengacu pada hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai lex generalis dan perundang-undangan yang khusus mengatur hal itu sebagai lex specialis, harus ada parameter yang jelas terhadap isi konten bukan bersumber dari penilaian subyektif semata saja.
  16. Pada BAB III pasal 17 tentang barang bukti, belum ada hukum positif yang memberikan penjelasan secara detail perihal pembuktian atas barang bukti digital di Indonesia. Adapun terkait masalah pembuktian setidak-tidaknya haruslah mengacu pada sistem pembuktian yang sudah tersertifikasi Internasional, baik itu berupa digital forensic maupun kelembagaan tersetifikasi untuk menjaga agar barang bukti bebas dari kontaminasi pihak-pihak luar di mana barang bukti digital sangat mudah sekali atau rentan terhadap editing. Contoh mudah adalah kasus Prita Mulyasari di mana barang bukti email (digital) yang dibawa ke persidangan diragukan keabsahannya karena source asli dari email tersebut tidak dapat ditemukan, sukar untuk masalah pembuktian jikalau sistem hukum di Indonesia masih berjalan ditempat seperti saat ini, jangan sampai rakyat kecil yang menjadi korban, bukan hanya itu saja aparat penegak hukum di Indonesia masih banyak yang belum paham masalah ICT sehingga dapat menyebabkan terhambatnya proses hukum berkaitan dengan ranah digital.
  17. Pada BAB III pasal 22 tentang Tim Konten Multimedia, disini haruslah jelas apa parameter dari seorang anggota Tim Konten Multimedia, tidak bisa sembarangan dalam menentukan personality daris ebuah tim, jangan sampai seseorang yang bukan pakar atau ahli dibidangnya dijadikan tim konten karena hanya berdasarkan pemilihan subyektif, harus jelas track recordnya dalam bidang ICT (Information Communication and Technology). Tim Konten Multimedia ini dapat diambil dari akademisi maupun praktisi yang mumpuni di bidangnya, dan setidak-tidaknya haruslah memiliki background terkait dengan hal tersebut.
  18. Dengan level perundangan yang hanya berbentuk Peraturan Menteri dan membentuk tim konten pada level Dirjen APTEL dibawah Kementerian Kominfo, akan sulit untuk mengharapkan kerjasama daerah-daerah yang hanya mengakui hieraki peraturan dan perundangan yang terendah adalah Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden, sehingga level peraturan menteri bisa diabaikan oleh pimpinan daerah misalnya DKI Jakarta apakah akan tunduk pada Permen ?
  19. Kewenangan dirjen dan menteri pun terbatas untuk dapat melakukan koordinasi Interdepartement (interdep) ,  apalagi dengan staholder organsisasi  non government, Semestinya levelnya pada minimal Keputusan Presiden RI.
  20. Mengapa Kementerian Kominfo tidak fokus pada menyelesaikan RPP yang belum kunjung selesai, sehingga UU ITEnya menjadi korban, karena jika pasal tidak ditunjang dengan PP, semestinya tidak layak digunakan dan ditunda penggunaannya. Akan timbul kasus seperti kasus bu Prita vs RS Omni  jika dipaksakan. Tanpa kepastian hukum karena UU ITEnya masih belum bisa digunakan dengan layak karena belum adanya PP, maka percuma saja usaha lain seperti membuat RPM ini yang akhirnya juga mengacu pada UU ITE yang memang belum layak digunakan.

Jadi fokuskan usaha pada menyelesaikan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) dan jangan membuat RPM yang makin membinggungkan dan tumpang tindih. Jika sudah ada masalah yang belum selesai, jangan menambah masalah baru sehingga membuat suasana menjadi lebih rumit.

Itulah beberapa poin tanggapan kami atas Rencana Peraturan Menteri tentang Konten Multimedia, semoga tanggapan kami atas RPM tersebut dapat memberikan pencerahan atas legislasi di Indonesia, dan kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama Kementrian Komunikasi dan Informatika yang memberikan ruang bagi publik untuk meberikan tanggapan atas Rencana Peraturan Menteri tersebut

Tim Penyusun:

  1. Ardi Sutedja, CISA, CSIRM
  2. Narliswandi Piliang
  3. Rudi Rusdiah BE,MBA
  4. Sam Ardi, CEH, CHFI

Didiskusikan terbuka dan difasilitasi oleh Milis APW:

http://tech.groups.yahoo.com/group/APWKomitel/messages

Website: http://apwkomintel.org

2 thoughts on “Saran Dari Asossiasi Pengusaha Warnet-Komunitas Telematika (APWKomIntel)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s