Posted in ilmu, masyarakat, NgeJunk

Zina: Sebuah Kejahatan Tanpa Korban

Indonesia kali ini dihebohkan dengan beredarnya video porno mirip artis papan atas. Tak kurang mulai dari wakil presiden, kapolri, analis forensik digital, hingga tukang becakpun turun tangan menganalisis. Sebagian ada yang menyesalkan terjadinya tindakan itu, sebagian lain ada yang menikmati video porno yang terdiri dari 2 file tersebut. Analisis mulai dari yang benar-benar pakar hukum pidana, analisis dari seorang forensik digital sampai analisis orang yang mengaku sebagai ahli IT menghiasi layar kaca. Media-media mulai dari elektronik hingga cetak berlomba-lomba untuk mengupdate dan menjadi yang terdepan dalam mengabarkan, bahkan gaung piala dunia yang terjadi setiap 4 tahun sekali kalah pamor dengan video mirip artis tersebut.

Sebagian orang ada yang mengatakan itu adalah perzinahan, sebagian orang ada yang tidak membenarkan dan menyalahkan, bagi mereka itu adalah urusan private. Di dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam ranah pidana, terdapat sebuah aturan tentang perzinahan. Lingkup pidana masalah kesusilaan ini bukan merupakan sebuah pelanggaran, tetapi merupakan sebuah kejahatan. Ranah kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan terhadap kesusilaan/kesopanan. Sebelum kita memasuki apa itu perzinahan seperti yang dibicarakan masyarakat, kita terlebih dahulu mengetahui bahasa hukum yang terkait dengan permasalahan ini. Kejahatan kesusilaan ditujukan pada kejahatan yang menyerang sisi kesusilaan yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Contoh mudah adalah andai di dalam perjalanan jauh seorang wanita tiba-tiba diremas buah dadanya, meraba organ sensitif lainnya, meperlihatkan alat vital ke muka umum dan sebagainnya.

Lalu selanjutnya kita harus paham terlebih dahulu tentang definisi persetubuhan dan zina di dalam hukum positif Indonesia. Di dalam Arrest tertanggal 5 Februari 1912 yang dikeluarkan oleh Hooge Raad, yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, di mana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani. Kalau menurut definisi kedokteran forensik yang dimaksud persetubuhan adalah perpaduan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan dengan penetrasi yang seringan-ringannya dengan atau tanpa mengeluarkan mani yang mengandung sel mani.

Perbedaan antara definisi hukum dengan definisi kedokteran forensik terletak di dalam apakah alat kelamin tersebut mengeluarkan mani atau tidak. Kalau kita melihat dari perspektif hukum, sesuai dengan Arrest dari Hooge Raad itu, apabila alat penis tidak sampai masuk kedalam vagina walaupun mengeluarkan air mani, atau masuk tetapi tidak sampai keluar menurut pengertian bersetubuh diatas belum terjadi persetubuhan, tetapi telah terjadi percobaan persetubuhan, hal ini dapat dipidana sesuai dengan ketentuan pasal 53 KUHP. Selanjutnya adalah mengenai zina, pengertian zina di dalam hukum positif Indonesia adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri ataupun suaminya, dengan kata lain apabila bukan dalam ikatan perkawinan dan dalam kondisi saling suka dan tanpa ada daya paksa, maka persetubuhan tersebut tidak masuk dalam kategori zina. Hal ini kita harus ingat bahwa KUHP kita merupakan warisan dalam zaman kolonial dahulu yang membawa alam pikiran dan kebiasaan Belanda ke dalam ranah Indonesia. Di barat sendiri melakukan hubungan seks asalkan tidak merupakan pengkhianatan perkawinan maka tidak dapat dipidana. Dalam kondisi di Indonesia, sebenarnya perzinahan itu berarti dilakukannya persetubuhan baik pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan, hal ini dikarenakan definisi zina tersebut merupakan turunan dari perzinahan yang terdapat di dalam hukum pidana Islam yang dipakai masyarakat yang tersebar di Indonesia dan mengakar di dalam masyarakat kita.

Sekarang ada baiknya kita melihat pasal 284 KUHP yang dimaksudkan sebagai pasal perzinahan (overspel) itu:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

l. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel),

padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,

b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal

diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal

diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan

perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah

kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar,

dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan

diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan

belum dimulai.

(5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama

perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang

menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Pada pasal 284 ayat 1 KUHP tersebut setidak-tidaknya ada beberapa unsur pokok yang harus kita kaji bersama, yaitu:

1. Seorang laki-laki yang melakukan perzinahan, padahal pasal 27 KUHPerdata berlaku untuk dirinya.

2. seorang perempuan yang melakukan perzinahan, padahal pasal 27 KUHPerdata berlaku untuk dirinya.

3. seorang laki-laki turut berzina dengan seorang perempuan yang telak kawin

4. seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki-laki yang diketahuinya bahwa pasal 27 KUHPerdata berlaku baginya.

Unsur-unsur diatas dapat kita simpulkan lebih detail lagi bahwasannya:

1. Ketika melakukan persetubuhan dengan pasangan bukan suami maupun isterinya yang telah ada ikatan perkawinan.

2. bagi pelaku terdapat penundukan diri terhadap pasal 27 KUHPerdata tentang asas monogami perkawinan.

3. Pelaku sedang terikat perkawinan.

Alasan utama Belanda memasukan zina kedalam kejahatan adalah bahwa tujuan utamanya adalah melindungi kesakralan dan kesucian perkawinan. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimanakah jika salah satu pihak tidak tunduk pada pasal 27 KUHPerdata dan tidak terikat perkawinan ? kalau hal yang demikian itu maka sesuai yang saya jelaskan diatas tadi keduanya dianggap tidak melakukan perzinahan ataupun turut serta melakukan perzinahan. Pasal ini memberikan perbedaan antara masyarakat yang tunduk dengan KUHPerdata yaitu Belanda, Timur Asing, dan yang sengaja menundukan diri dengan yang tidak tunduk pada hukum Belanda seperti masyarakat adat yang mempunyai hukum Islam misalnya. Pada pasal 3 dikatakan delik perzinahan ini adalah delik aduan absolut, dimana baru bisa diadakan penyidikan dan penyelidikan manakala salah satu pihak yang merasa dirugikan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

Di dalam kejahatan pastilah ada yang dinamakan korban dan pelaku. Di dalam kajian viktimologi, yaitu cabang dari hukum pidana yang khusus mendalami dan mempelajari perihal korban kejahatan, Hans Von Hentig mengeluarkan sebuah teori yang dikenal dengan Duet Frame of Crime (dua bingkai kejahatan) yang merupakan teori sebuah kejahatan di mana di dalamnya terdapat relasi antara penjahat dan korban. Dengan kata lain dalam sebuah kejahatan, mainstreamnya ada pada hubungan penjahat dan korban sehingga timbulah sebuah delik. Secara umum definisi korban adalah setiap orang yang menderita suatu akibat karena peristiwa tertentu, sedangkan dalam hukum pidana yang sempit korban adalah setiap orang yang menderita suatu akibat karena peristiwa tertentu. Sarjana viktimologi menklasifikasikan setidaknya ada beberapa macam korban, yaitu:

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah.

2. Korban yang karena kelalaiannya.

3. Korban yang sama salahnya dengan pelaku

4. Korban yang lebih bersalah dari pelaku

5. Korban yang karena kesalahannya.

Kalau kita melihat perzinahan di dalam konteks hukum positif Indonesia, maka antara korban dan pelaku kedudukannya adalah setara, yaitu korban sama salahnya dengan pelaku sesuai dengan poin nomor 3 diatas. Diantara keduanya terdapat sikap batin yang dituangkan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan suatu perbuatan yang memang diketahuinya melanggar peraturan.

Perzinahan sendiri pembuktiannya sangatlah sulit mengingat ketertutupan antara korban dan pelaku. Kejahatan seperti ini sebenarnya tidak memiliki korban karena baik pria dan wanita yang melakukannya atas dasar kerelaan bersama, di mana yang menjadi pelaku adalah sekaligus menjadi korban, sehingga disebut di dalam kriminologi (yang khusus membahas asal mula suatu delik) sebagai crime without victim atau kejahatan tanpa korban mengingat efek dari suatu delik itu adalah dirinya sendiri. Sangat mustahil terjadi perzinahan apabila keduanya tidak saling rela, dan kalau ini terjadi pastilah ada daya paksa dan itupun lingkupnya bukan lagi perzinahan, tetapi adalah pemerkosaan yang aturannya berbeda.

7 thoughts on “Zina: Sebuah Kejahatan Tanpa Korban

    1. Saya sedang tidak membahas perzinahan dalam konteks hukum agama, tapi dalam konteks hukum positif Indonesia, perkara itu zina mata atau sebagainnya itu diluar konteks postingan di atas🙂

      1. baca 2-3 bali bisa nangkep isi yang disampaikan…😆 *maklum otak cupet*

        Kalau baca ttg zina diatas, permasalahannya yang saya fokuskan adalaah pada hukum yang mengtur.. sistem yang dipakai dalam menafsirkan zina ternyata masih menggunakan sistem barat…

        setahuku dan *katanya*kalau pada dasarnya sumber UUD 45 itu adalah hukum kolonial belanda. Nah kalau kita masih mengkiblatka dengan UU orng barat, ya antara zina dan perkosaan sama saja…

        *komentar gak nyambung*:mrgreen:
        ..

  1. @jurug: ada beberapa poin mengapa kesusilaan masuk ke dalam sebuah delik, diantaranya:

    1. Kejahatan kesusilaan itu ditujukan kepada anak dibawah umur
    2. Kejahatan kesusilaan itu sebagai pengkhianatan perkawinan
    3. Kejahatan kesusilaan itu sasarannya ada pada kepentingan umum

    Dari beberapa poin diatas para meter yang digunakan adalah parameter KUHP, nuansanya adalah nuansa Belanda, para ahli hukum Indonesia sepakat dengan hal ini. Untuk itulah mengapa tim hukum di BPHN sedang mengembangkan apa yang disebut RUU-KUHP yang bernuansakan Indonesia. Sebenarnya jika dikatakan berkiblat juga tidak, karena jika yang dimaksud dengan berkiblat bagi saya adalah segala sesuatu baik sistem, teori, dan perundangan mendasarkan pada hukum Belanda. Tetapi saat ini ada beberapa yang sudah murni buatan Indonesia seperti KUHAP dan beberapa undang-undang lainnya. Proses memerlukan waktu tidak seperti kita membuat mie instant, kita tunggu saja hasil dari para stakeholder itu🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s