Posted in Internet, masyarakat, Uncategorized

Siaran Pers dan Ustadz

Saya  sedikit kaget tadi malam membaca siaran pers dari Kementrian Komunikasi dan Informatika menyikapi masalah pemutaran film yang mengandung unsur LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, and Transgender). Bukan karena masalah kontroversinya filmnya, tetapi masalah siaran pers resmi dari instansi pemerintah yang bukan dibawah naungan Kementrian Agama dengan membawa suatu agama ke dalam ranah yang bukan menjadi haknya, saya kutipkan siaran pers tersebut:

(Jakarta, 28 September 2010). Dalam beberapa waktu terakhir ini telah muncul pemberitaan di beberapa media massa, yang menyebutkan bahwa Kementerian Kominfo telah memberikan sponsorship dan persetujuan terhadap pelaksanaan festival film yang kontennya di antaranya terkait dengan kehidupan kaum homoseksual.

Terhadap pemberitaan tersebut, Kementerian Kominfo melalui siaran pers ini menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1.     Tidak benar, bahwa Kementerian Kominfo telah telah memberikan sponsorship dan persetujuan terhadap pelaksanaan festival film yang kontennya di antaranya terkait dengan kehidupan kaum homoseksual.

2.     Memang benar, bahwa pada tanggal 22 September 2010 ada seorang wartawan AFP yang menanyakan masalah penyelenggaraan festival tersebut, kemudian respon kami adalah sebagai berikut:


a.     Di Indonesia yang namanya festival film sudah cukup sering diadakan baik nasional maupun  internasional, termasuk yang diselenggarakan oleh instansi yang permanen terkait maupun  lembaga-lembaga kebudayaan asing seperti CCF, Erasmus Huis dan Guthe Institute.

b.     Namun demikian, apapun jenis dan format festival film tersebut harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan etika serta norma sosial, budaya dan keagamaan yang berlaku di Indonesia. Jika tidak, selain harus berhadapan dengan ketentuan yang berlaku, juga mudah menimbulkan reaksi keras dari masyarakat.

c.     Kementerian Kominfo sama sekali tidak dalam kapasitas untuk memberikan persetujuan atau tidak, karena tugas pokok dan fungsi Kementerian Kominfo sama sekali tidak terkait dengan masalah ferfilman. Bidang tersebut menjadi kewenangannya Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

3.     Klarifikasi ini sangat diperlukan untuk mencegah adanya penyalah gunaan informasi yang menimbulkan kerancuan dan kegelisahan masyarakat umum.

4.     Sangat tidak mungkin bagi Kementerian Kominfo untuk memberikan sponsorship atau persetujuan terhadap pelaksanaan festival film yang kontennya di antaranya terkait dengan kehidupan kaum homoseksual, dengan alasan:

a.     Tugas pokok dan fungsi Kementerian Kominfo tidak ada satu pun yang terkait dengan bidang          perfilman.

b. Secara personal leadership adalah tidak mungkin bagi Kementerian Kominfo yang  untuk kini di bawah kepemimpinan Menteri Kominfo Tifatul Sembiring, dan dua pejabat  sebelumnya yaitu Sofyan A. Djalil dan kemudian Mohammad Nuh, yang notabene  ketiganya adalah Ustadz untuk memberikan suatu persetujuan pada kegiatan seni dan  kebudayaan yang bertentangan dengan kaidah Islam

c.     Saat ini, khususnya sejak tanggal 10 Agustus 2010, Kementerian Kominfo masih terus melakukan  kegiatan upaya konkret pemblokiran situs porno pada layanan internet dengan seluruh penyelenggara  ISP di Indonesia. Sehingga tidak mungkin Kementerian Kominfo memberikan dukungan pada kegiatan  apapun yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan etika masyarakat yang berlaku.

Saya tidak mengetahui apakah motivasi untuk menyisipkan kata “agama Islam” dan “ustadz” kedalam siaran pers Kementrian Komunikasi dan Informatika tersebut. Berikut ini adalah screenshoot yang saya dapatkan dari google yang masih sempat menyimpan cachenya, dan satu lagi dari salah seorang sahabat yaitu Mohamad Guntur Romli ketika sedang hangat membicarakan siaran pers tersebut:

Bukti no. 1

Bukti no. 2

Kita tentu mempertanyakan mengapa siaran pers “ceroboh” (yang saat ini sudah direvisi) tersebut dapat dikeluarkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika yang seharusnya netral agama, saya masih dapat memaklumi jika yang mengeluarkan adalah Kementrian Agama (walaupun sebenarnya tidak etis menjargonkan salah satu agama atas nama sebuah institusi), apakah ini merupakan cerminan dari internal kementrian komunikasi yang secara terstruktur memang seperti itu adanya? Wallahu ‘alam.

13 thoughts on “Siaran Pers dan Ustadz

  1. lho kok jadi ustad dan agama ???
    btw, untuk festival film apalagi itu adalah film indie mungkin akan menampilkan suatu dokumentary yg mana bisa jadi merupakan bagian yang kontroversial yang bisa membawa dampak negatif.
    nah, kita lihat disini, pemutaran film yang bertema gay, lesbian …another. apakah salah. ??
    kenapa ga kita lihat pada kenyataan film lokal khususnya misteri yg menjual tubuh wanita, esek-esek.
    gay, lesbian or everything dari film dokumenter adalah suatu dokumentasi dari suatu bagian hidup nyata. apakah mempunyai dampak buruk ???

  2. Saya tidak terkejut lagi dengan statement dari Kemkominfo ini; memperjuangkan nilai2 yang dianggap sesuai kaidah moral bangsa Indonesia telah menjadi semacam personal crusade bagi Pak Tif (ini adalah pendapat sebuah media asing; saya lupa sumbernya).

    Yang disayangkan adalah statement ini menggunakan jargon agama yang akan segera ditangkap oleh para demonstran di jalanan sebagai legitimasi pemerintah atas aksi mereka. Doh…

    Kunjungan dari Depok nih😀

  3. Secara personal leadership adalah tidak mungkin bagi Kementerian Kominfo yang untuk kini di bawah kepemimpinan Menteri Kominfo Tifatul Sembiring, dan dua pejabat sebelumnya yaitu Sofyan A. Djalil dan kemudian Mohammad Nuh, yang notabene ketiganya adalah Ustadz untuk memberikan suatu persetujuan pada kegiatan seni dan kebudayaan yang bertentangan dengan kaidah Islam

    Menurut pendapat saya ini hanya untuk menegaskan bahwa kaidah islam tidak membenarkan budaya tersebut dan sebagai muslim yang dianggap tahu (baca ustads) mana mungkin sampai membenarkan bahkan mensponsori. Media seringkali tidak proposional dan tidak lengkap secara argumentasi dalam menjelaskan sesuatu hal

  4. terlalu membesar-besarkan aja, toh mayoritas di Indonesia memang itu agamanya… yg penting tidak menyudutkan satu agama tertentu hingga agama tersebut merasa terdzolimi…

    kalo saya tinggal di negara barat yg mayoritas bukan muslim, dan mendapati siaran pers serupa dari agama mereka, saya pun bisa terima, karena lumrah sang Penguasa sedikit menunjukkan identitas kepercayaan/agama mereka, selama mereka tidak mengusik kebebasan beragama yg saya percaya dan sesuai dengan etika moral dan budaya setempat… gitu aja kok repot… hehehe… IMHO

    salam kunjungan dari member deBlogger =)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s