Posted in Uncategorized

Tanggapan Atas RUU Konvergensi

RUU Konvergensi Telematika menimbulkan kontroversi. Beberapa pengguna dan produsen internet Indonesia sempat memunculkan wacana bahwa RUU Konvergensi ini dapat “membunuh” industri Telematika dalam negeri. Pertentanganpun terjadi di beberapa elemen. Rumusan pasal dari naskah akademikpun dipermasalahkan karena terkadang sinkronisasinya bias. Berikut ini adalah rangkuman tanggapan yang disarikan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi atas public hearing RUU Konvergensi Telematika.

MASUKAN DALAM KONSULTASI PUBLIK RUU KONVERGENSI TELEMATIKA

20 Oktober 2010

NO. MASUKAN
1
  • Antisipasi implikasi dari konvergensi telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 tidak berarti bahwa perlu dibentuk Undang-Undang baru, namun dapat juga dilakukan melalui harmonisasi Undang-Undang yang telah ada.
  • Rancangan Undang-Undang Konvergensi Telematika terkesan hanya bentuk perubahan dari Undang-Undang Telekomunikasi, sehingga apabila pembahasan akan tetap dilanjutkan, hendaknya pembahasan difokuskan untuk membahas perubahan Undang-Undang Telekomunikasi saja;
  • Penggunaan istilah Telematika dikhawatirkan menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari, mengingat istilah Telematika tidak berlaku umum di dunia pertelekomunikasian.
2
  • Perlu dibuat Roadmap penyusunan RUU Konvergensi Telematika serta timeline pembahasan RUU dimaksud;
  • Perlu ditetapkan kewajiban bagi Pemerintah untuk segera menyiapkan roadmap (rencana jangka panjang)industri ICT.
  • Terkait dengan maraknya pengenaan retribusi oleh pemerintah daerah, untuk itu kiranya RUU Konvergensi Telematika dapat memberikan batasan-batasan atas pengenaan retribusi di daerah;
  • ICT fund hendaknya bukan dari dana USO karena filosofi ICT fund dan USO berbeda.
3
  • ”Telematika” bukanlah suatu istilah yang baku. Untuk itu diusulkan untuk menggunakan istilah ”Teknologi Informasi dan Komunikasi/TIK”. Hal ini mengingat di Internasional lebih dikenal istilah ”ICT”
  • Konvergensi Telematika meliputi juga bidang Penyiaran, namun hal ini tidak terlihat dalam batang tubuh RUU Konvergensi Telematika.
4
  • Walaupun RUU Perubahan UU Penyiaran telah masuk Prolegnas Prioritas 2010, namun hendaknya kita jangan terpaku dengan hal-hal yang bersifat administatif dan tetap membahas RUU Konvergensi Telematika secara komprehensif, artinya RUU Konvergensi Telematika juga memasukkan pengaturan mengenai Penyiaran.
  • Permasalahan di dunia penyiaran yang makin kompleks, yaitu dengan makin banyaknya bisnis model dalam dunia penyiaran namun tidak didukung dengan regulasi yang memadai.
5
  • batasan ”kepentingan umum” maupun ”ketertiban umum” dalam Pasal 37 tidak tegas.
  • kewajiban pelayanan universal yang menjadi tanggung jawab pemerintah merupakan hak warga negara, namun yang diatur dalam RUU hanya sebatas perlindungan konsumen, sehingga seolah-olah hak warga negara secara umum direduksi dan yang dijamin hanya hak pengguna.
6
  • Patut diperhatikan bahwa kewajiban negara untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga Negara tidak hanya menciptakan peluang usaha namun juga harus memajukan dunia industri yang telah ada.
  • Terkait Pasal 28 UUD 1945, sepatutnya negara tidak mengatur mengenai konten, karena merupakan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
  • Perlu dijelaskan terkait 5W 1H (Why, What, Who, When, Where & How) dari RUU Konvergensi Telematika.
7
  • Untuk industri yang memiliki heavy capex sepatutnya diberlakukan regulasi yang lebih ringan,mengingat besarnya modal yang telah dikeluarkan.
8
  • Dengan adanya pembahasan ketiga RUU yaitu RUU Telematika, Penyiaran dan ITE,tercermin tidak adanya penyatuan ketiganya, padahal konsep konvergen sendiri hendaknya merupakan penyatuan dari ketiga unsur tersebut. Untuk itu yang diperlukan disini adalah konsep berpikir yang konvergen.
  • Perlu dijelaskan mengenai dasar pengenaan BHP telematika.
  • Pengaturan mengenai penomoran IP yang dikelola oleh Pemerintah tidak sesuai dengan praktek yang terjadi di negara lain.
9
  • Perlu dijelaskan terlebih dimana letak persinggungan/irisan dari ketiga UU yang ada;
  • Pengaturan mengenai resources harus jelas;
  • Right of way belum diatur dalam RUU konvergensi telematika;
  • Telepon umum seharusnya masuk dalam layanan USO;
  • Perlu roadmap dari perkembangan teknologi;
  • Pengaturan cost based dalam sharing infrastruktur perlu ditinjau lagi karena hal ini berkaitan dengan isu interkoneksi yang pada saatnya nanti semua teknologi berbasis IP sehingga akan menyulitkan penghitungannya.
  • Apakah PNBP dari BHP akan dipergunakan untuk mendukung industri kreatif?
11
  • Ketentuan mengenai pemisahan pembukuan dalam penyelenggaraan telematika diusulkan untuk dihapus;
  • Pasal 8 ayat (4) huruf b ditukar posisinya dengan huruf a

 

12
  • Penggunaan istilah ”telematika” dapat menimbulkan kerancuan;
  • Pengaturan mengenai class licensed mengapa dihilangkan?
  • Perlu dijelaskan terkait penyelenggaraan telematika komersial dan non-komersial;
  • RUU Konvergensi Telematika terlalu banyak menggunakan kata ”dapat” sehingga tidak ada kepastian hukum, dan juga terlalu banyak ketentuan pelimpahan pengaturan lebih lanjut ke PP;
  • RUU Konvergensi Telematika hanya mengatur mengenai perkembangan teknologi IP, sehingga dikhawatirkan apabila ada perkembangan teknologi baru, tidak tercover dalam RUU ini;
13
  • Kata ”setiap orang” dalam pasal-pasal sanksi diusulkan diubah menggunakan kata ”barang siapa”
  • Ketentuan peralihan perlu dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan;
14
  • Perlu dibuatkan blue print RUU Konvergensi Telematika;
  • Agar lebih memberikan kejelasan mengenai struktur industri, maka kiranya perlu juga disampaikan konsep Ppnya;
  • Ketentuan mengenai pembukuan terpisah harus lebih diperinci lagi;
  • Perlu diberikan penjelasan lebih lanjut terkait alat dan/atau perangkat yang wajib sertifikasi;
  • Apakah PJT dapat dikenakan sanksi terkait dengan penyelenggaraan layanan yang larangan jika dihubungkan dengan user generated content;
15
  • Sanksi pidana tidak perlu ditetapkan secara detail hingga penyebutan besaran pidana maupun denda;
  • Ketentuan Peralihan hanya menyebutkan mengenai UU Telekomunikasi, bagaimana dengan UU Penyiaran dan UU ITE?
16
  • Ketentuan mengenai sanksi denda sebaiknya diatur di level PP saja;
  • Apakah penyelenggara diperbolehkan menyelenggarakan ketiga perizinan?
  • Bagaimana dengan penyelenggara yang tidak tercakup dalam ketentuan Pasal 9, apakah akan dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan?
17
  • Bagaimana pengaturan mengenai TKDN dalam RUU dapat mendukung dan meningkatkan industri Telematika?
  • Ketentuan mengenai lokal content dinilai terlalu mengekang dunia industri
18
  • Dapatkah USO Telematika digunakan untuk membangun sektor pendidikan?
19
  • Penambahan definisi konektivitas
  • Penyempurnaan definisi KPU
  • Penambahan ayat (2) pada Pasal 13 tentang Kategori Perizinan
  • Penambahan ayat (2) pada Pasal 17 tentang Izin Spektrum Frekuensi Radio
  • Penyempurnaan Pasal 26
  • Penyempurnaan Pasal 32
  • Penyempurnaan Pasal 38 ayat (2)
  • Penyempurnaan Pasal 39 tentang Badan Regulasi
  • Penyempurnaan Pasal 45 ayat (2) dan (3) tentang TKDN
20
  • Pengenaan BHP Nomor akan memberatkan penyelenggara karena adanya penambahan regulatory charge.

 

MASUKAN DALAM RAPAT PAD RUU KONVERGENSI TELEMATIKA

30 SEPTEMBER 2010

NO. MASUKAN
1 perlu dilakukan pengharmonisasian RUU Konvergensi Telematika dengan RUU Keantariksaan
2
  1. Pasal 20 RUU perlu diharmonisasikan dengan Pasal 281 dan Pasal 282 UU Penerbangan;
  2. Pasal 20 huruf a yaitu “…navigasi dan keamanan lalu lintas pelayaran” diubah menjadi “…navigasi dan transportasi.”
  3. Pasal 20 huruf c yaitu “…penyelenggaraan telematika untuk dinas bergerak penerbangan” diubah menjadi “…penyelenggaraan telekomunikasi penerbangan untuk pelayanan aeronautika tetap, pelayanan aeronautika bergerak dan pelayanan radio navigasi aeronautika”
3 Perlu dikedepankan terkait kontribusi industri terhadap pengamanan informasi
4 RUU Konvergensi Telematika dan Peraturan Pelaksanaannya harus applicable
5 RUU Konvergensi Telematika jangan sampai tumpang tindih dengan UU yang telah ada
6 RUU Konvergensi Telematika hendaknya juga mengatur mengenai pemberian insentif/stimulus kepada dunia industri
7
  1. Usulan agar Pasal 3 yaitu ”….meningkatkan hubungan antarbangsa” dihapus
  2. Tujuan Indonesia sebagai negara industry-based belum tercermin dalam Pasal 3 RUU
8
  1. Pasal 65 ayat (2) tentang masa peralihan yaitu 1 tahun dinilai terlalu singkat
  2. Perlu pemetaan antara RUU Konvergensi dengan UU yang telah ada
9 Setuju dengan ketentuan TKDN, perlu ditingkatkan lagi.
10
  1. Peran Pemerintah adalah penerima pendelegasian pelaksanaan dan buka sebagai pembina
  2. Pasal 6 RUU menyebutkan Menteri sebagai administrasi telematika di Indonesia, perlu diperjelas hal ini berdasarkan konvensi yang mana dan apakah konvensi dimaksud menggunakan istilah telematika atau telekomunikasi
  3. Pasal 9 menyebutkan ”….bidang usahanya mencakup….”. penggunaan kata ”mencakup” dapat diartika ganda sehingga perlu dicari kata yang lebih tepat.
11
  1. Judul RUU diusulkan diubah dengan ”RUU tentang elekomunikasi dan Telematika”
  2. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan ”Telematika dikuasai oleh Negara…” hal ini perlu dikaji lagi karena ada unsur-unsur telematika yang tidak bisa dikuasai oleh negara contohnya Hak Kekayaan Intelektual
12 Badan Regulasi apakah indenpenden atau tidak?
13 RUU Konvergensi Telematika perlu juga mengatur mengenai pertahanan keamanan negara
14
  1. RUU Konvergensi Telematika lebih fokus pad layanan telematika sehingga UU Telekomunikasi yang telah ada tidak perlu dihapus
  2. Perlu diperjelas lagi ruang lingkup pengaturan RUU Konvergensi Telematika
15 Penyelenggaraan telematika untuk pertahanan keamanan negara dilakukan oleh Negara dan bukan oleh operator swasta, sehingga keamanan informasi tetap terjaga
16
  1. bagaimana ruang lingkup untuk setiap layer penyelenggaraan telematika
  2. untuk tiap penyelenggara, apakah akan less regulated atau heavy regulated?
17 Sejauh mana pengaturan mengenai konten dalam RUU?

 

MASUKAN NARASUMBER DALAM RAPAT PEMBAHASAN RUU KONVERGENSI TELEMATIKA

28 SEPTEMBER 2010

NO. MASUKAN
1 Di dalam Pasal 1 angka 21 Ketentuan Umum, Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang telematika. Pada kenyataannya Menteri Kominfo saat ini memiliki ruang lingkup di bidang komunikasi dan informatika.
2 (1)        Definisi Telematika dalam Ketentuan Umum menyebutkan penyiaran berbasis IP, sehingga apakah telekomunikasi berbasis IP, Teknologi Informasi berbasis IP serta konten berbasis IP tidak diatur? 

(2)        Perlu penjelasan mengenai apa yang dimaksud alat dan perangkat telematika;

(3)        Perlu dipertimbangkan pencantuman asas perlakuan yang sama (equal treatment) dalam Pasal 2?

(4)        Tujuan telematika dalam Pasal 3 apakah telah mencakup juga bidang pendidikan, atau kebudayaan.

(5)        Hak penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 diasumsikan sebagai right of way. Untuk itu perlu dilakukan kroscek dengan peraturan terkait, contohnya UU Agraria

(6)        Diusulkan agar RUU mengakomodir ketentuan agar bangunan bertingkat dapat dikategorikan sebagai fasilitas publik

(7)        Pemisahan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 akan sulit dilakukan mengingat sifat penyelenggaraan telematika yang konvergen serta cost yang timbul akan besar.

(8)        Terkait pengaturan dalam Pasal 30, patut dicermatika dalam hal Menteri telah memberikan persetujuan, namun ditolak oleh KPPU;

(9)        Terkait pengaturan dalam Pasal 31, akan ditemukenali kesulitan dalam penentuan tingkat efektifitas dan efisiensi usaha;

(10)    Perlu pembinaan industry konten;

(11)    Patut dipertimbangkan adanya sistem reward bagi penyelenggara yang kinerjanya bagus.

3 (2)        Terkait butir konsideran, diusulkan untuk ditambahkan mengenai peranan infrastruktur telematika itu sendiri, mengingat bahwa pada saat ini infrastruktur telematika merupakan salah satu penunjang pembangunan nasional yang memiliki peran strategis, oleh karena itu ketersediannya harus dapat menjangkau seluruh wilayah NKRI. 

(3)        Frekuensi radio dan orbit satelit adalah sumber daya alam terbatas yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, untuk itu yang perlu diatur disini adalah aspek pemanfaatan dan peruntukkannya.

(4)        Mengingat konvergensi memungkinkan terjadinya penyelenggaraan jasa-jasa yg tidak hanya bertumpu pada transport, namun juga terkait konten. Sehingga perlu pengaturan yang menunjang industri kreatif dengan memperhatikan kearifan lokal. Untuk itu, distribusinya konten harus terjamin serta pemanfaatannya yg bertanggungjawab.

(5)        Mendukung terwujudnya masyarakat indonesia yg e-oriented.

(6)        Meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan teknologi IT secara efektif dan bijak sehingga mewujudkan masyarakat Indonesia yang berbasis pengetahuan/knowledge-based society.

(7)        RUU Konvergensi Telematika diupayakan untuk mengarah kepada pemisahan pembukuan, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi praktek subsidi silang, dll. yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat;

(8)        Perlu perumusan kewajiban pelayanan universal yang lebih cermat,artinya bentuk USO akan seperti apa? Kalau jadi PNBP, susah untuk dikembalikan ke sektor.

4 (1)        Pelindungan data pelanggan belum tercover. 

(2)        Terkait open access, pengaturan mengenai infrastruktur bersama agar lebih diperjelas.

(3)        Proporsi badan regulasi hanya pemerintah dan unsur non pemerintah dengan jumlah yang sama.

5 (1)        Pasal 16 (3) a, perencanaan dan pengalokasian spektrum frekuensi radio harus memperhatikan perkembangan teknologi, diharapkan dalam pengaturn lebih lanjut, diatur mengenai teknologi netral sehingga dapat membawa keuntungan tidak hanya bagi industri namun juga bagi konsumen karena harga yang tidak tinggi. 

(2)        Pasal 17 (2), ketentuan penggunaan frekuensi radio yang tidak saling menggangu, namun pada kenyataannya, masih ditemukenali adanya ternyata interferensi masih bermasalah.

(3)        Pasal 33 mengatur mengenai infrastruktur bersama, dimana pengaturan mengenai menara bersama telah ada, untuk itu dalam RUU dapat dibuat lebih spesifik,terkait apakah penggunaan bersama sampai pada tingkat core atau hanya sebatas tower atau pipa saja?

(4)        Semangat pengaturan TKDN adalah untuk memajukan industry dalam negeri, namun perlu dicermati bagaiman leveragenya?

(5)        Industri kreatif konten perlu diatur lintas instansi;

(6)        Terkait kewajiban merahasiakan data pengguna dalam Pasal 45, disampaikan bahwa sering terdapat permintaan-permintaan khusus untuk membuka data tersebut, namun perlu diketahui sejauh mana otoritasnya;

(7)        Penyelenggara layanan aplikasi telematika dalam Pasal 8 dan Pasal 13 harus mendapat izin dari Menteri, apakah hal ini berarti konten perlu izin Menteri juga?

(8)        Konten merupakan bagian tak terpisah dari komputer itu sendiri, sehingga perlu diatur oleh Pemerintah.

6 (1)        Ada beberapa pilihan untuk judul, antara lain sebagai berikut: 

(a)          Apabila judul UU Konvergensi Telematika, maka existing law masih ada.

(b)          Apabila judul UU Telematika, maka existing law hilang.

(c)          Diusulkan judulnya adalah “UU Telekomunikasi dan Informatika”.

(2)        Perlu benchmarking terkait bentuk pengaturan telematika di negara lain;

(3)        Pasal 1 angka 14 menyyebutka “aplikasi adalah nilai…”, hal ini dapat menimbulkan masalah.

(4)        Pasal 2 diusulkan untu ditambahakan asas kehati-hatian;

(5)        Norma bahwa Telematika dikuasai oleh Negara dalam Pasal 4 ayat (1) berate bahwa konten selaku salah satu unsure telematika juga dikuasai oleh negara.

(6)        Pasal 8 ayat (1) prlu dijelaskan lagi, agar tidak menimbulkan kerancuan dalam masyarakat, hal ini bias dilakukan dengan memasukkan contoh penyelenggaraan dalam Penjelasan Pasal;

(7)        Pasal 8 ayat (2) kiranya tidak perlu dimasukkan dalam batang tubuh karena pada prinsipny telah diakomodir dalam Pasal 2 yaitu asas penyelenggaraan telematika;

(8)        Konten sebaiknya tidak dikenakan BHP;

(9)        Pasal 25 ayat (1) terkait kata “…..tertentu” kiranya perlu dijelaskan lebih rinci apa yang dimaksud tertentu;

(10)    Mengingat telematika merupakan industri hulu sampai hilir, maka perlu pembatasan kepemilikan saham agar tidak terjadi cross ownership;

(11)    Rumusan Pasal 32 menunjukkan konvergensi didominasi oleh telecomunication sector.

(12)    Rumusan Pasal 35 yang menyebutkan hak pengguna, sebaiknya diubah menjadi rumusan kewajiban bagi penyelenggara;

(13)    Privasi dan data protection belum secara jelas diatur dalam RUU;

(14)    Tentang kategorisasi data yg dapat diungkapkan kepada penyidik, sepatutnya APH minta traffic data terlebih dahulu.

7 (1)     Harmonisasi antara RUU konvergensi Telematika dengan RUU perubahan UU Penyiaran; 

(2)     Mengingat Telematika dikuasai oleh Negara, maka sepatutnya infrastruktur disediakan oleh Negara;

(3)     Dalam hal penyelenggaraan telematika tidak menggunakan sumber daya terbatas, maka hendaknya tidak dikenakan BHP.

8 (1)     Di beberapa Negara lain, dana USO diarahkan kepada mereka yang kekurangan; 

(2)     Badan regulasi dalam RUU terkesan hanya beranggotakan 2 (dua) orang karena yang diatur hanya pengangkatan ketua dan wakil ketua;

(3)     Telematika sepatunya diawasi oleh badan independen;

(4)     Perlu diperjelas lagi ketentuan terkait penggunaan nomor dan pengalamatan IP;

(5)     Terkait capex yang masih dikuasai oleh industry asing, sehingga banyaknya pembelanjaan ke luar negeri.

9 (1)        Telematika dikuasai negara, penjelasannya hanya frekuensi saja. Bagaimana dengan yg lain? 

(2)        Masalah administrasi telematika, penjelasannya hanya administrasi telekomunikasi. bagaimana dengan broadcasting dan data telecomunication?

10 (1)        Patut dicermati bahwa PP yang akan dibentuk banyak sekali; 

(2)        Perlu diperjelas kewenangan Pemerintah dan kewenangan Badan Regulasi;

(3)        Perlu diatur mengenai kewajiban penyelenggara telematika untuk mengembalikan sumber daya terbatas yang tidak digunakan kepada Negara;

(4)        Pasal 30 mengacu kepada PP No. 10 Tahun 2010 tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan usaha;

(5)        Pengertian Industri telematika rancu;

(6)        Pasal 35 diusulkan untuk dihapus karena domainnya terlalu luas;

(7)        Ketentuan dalam WTO Agreement kiranya dapat diakomodir dalam RUU.

11 (1)     Terkait ketentuan Pasal 42, ditemukenali banyak penyalahgunaan data untuk promosi, untuk itu perlunya pemberian sanksiyang tegas 

(2)     Terkait ketentuan Pasal 28 yaitu billing system, diusulkan untuk dilakukan sertifikasi, mengingat bahwa perlengkapan tersebut bukan barang yang murah sehingga dapat diatur mengenai pengenaan BHP dari penerbitan serfikat billing system.

12 Konten dimasukkan dalam definisi telematika, namun pembahasannya tidak terlalu mendalam
13 (1)     Ada beberapa hal yg harus diperhatikan, contohnya penggunaan kalimat “…..izin dari menteri” 

(2)     Beberapa ketentuan dalam RUU tidak mencerminkan segi teknologi melainkan lebih seperti pelajaran kewarganegaraan.

14 (1)     RUU Konvergensi Telematika hendaknya mengakomodir teknologi netral; 

(2)     Pengaturan TKDN dalam Pasal 34 perlu diperkuat lagi;

(3)     Pemisahan antara kebijakan dengan regulasi dalam RUU belum terlihat;

(4)     Prioritas telekomunikasi untuk masuk ranah publik.

15 (1)     Security dari telematika jadi isu yg sangat penting. 

(2)     Pada masa yang akan datang, perekonomian Indonesia akan sangat bergantung pada kemajuan teknologi khususnya Internet;

(3)     Definisi Penyelenggara Telematika dalam Pasal 1 angka 6 ditambahkan “…..mencakup penyelenggaraan telematika untuk publik.”, sehingga penyelenggaraan telematika untuk kepentingan sendiri tidak diatur dalam RUU.

16
  1. usul nama: UU TIK Konvergen
  2. Pasal 1 no 9, 11, dan 12; definisi tentang Fasilitas Jaringan, Jaringan, dan Layanan Aplikasi harus sesuai dengan proses bisnis dan kaidah jaringan TIK global, bukan pendapat versi Indonesia karena akan menyulitkan implementasinya; utamanya terkait pasal 14 ttg pembukuan terpisah.
  3. Pasal 8; slot izin atau jenis izin di UU ini apakah rigid atau boleh di-break-down seperti UU 36 yang cuma 3 (tiga), tetapi di level PM menjadi sangat banyak sehingga kurang teratur.
  4. Tugas & Kewenangan Menteri belum jelas model implementasinya:
  5. Pasal yang kemungkinan besar tidak bisa dilaksanakan, seperti

i.   Pasal 34 ttg Pemerintah membuat kebijakan industri TIK dalam negeri; kapan batas waktunya, apa sanksi-nya.?

ii.   Pasal 36 ttg kewajiban merekam semua trafik adalah hal yang sangat mahal untuk dapat dilakukan. Apa tindakan menteri?

  1. Kewenangan Menteri di saat bencana alam atau keadaan darurat, pasal 38.
  2. Terkait BRTI:
    1. hubungan menteri dengan BRTI?
    2. Apa produk hukum BRTI?
    3. Hankamnas:
      1. Batas negara di dunia maya tergantung pada jumlah NAP dan akses SLI; karenanya perlu perhatian khusus demi hankamnas.
      2. Kewajiban semua pihak untuk ikut serta dalam hankamnas.
      3. Program USO:
        1. perlu dipertegas utamanya tentang status dana kontribusi yang seharusnya 100% untuk membangun & mengurangi digital-divide.
        2. Pada pasal 1 no 20: KPU oleh penyelenggara, pada pasal 40 oleh Pemerintah.

7 thoughts on “Tanggapan Atas RUU Konvergensi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s