Posted in ilmu, masyarakat, Refleksi

Akhir Petualangan Penipu Ulung

Sally Yustiawati akhirnya dapat ditangkap setelah sekian tahun sejak medio 2006 berpetualang mengincar mangsa demi sebuah kehidupan mewah. Perempuan yang mempunyai nama lengkap Rasellya Rahman Taher ditangkap pada 27 Maret 2011 bersama seorang pria yang diduga adalah kekasihnya di sebuah hotel, Denpasar, Bali. Beberapa modus yang sering dipakai oleh Sally antara lain sebagai perantara untuk rekrutmen SPG, penyedia pulsa yang mempunyai koneksi dengan salah satu operator, agen property, dan sebagai pengusaha. Berbagai bujuk rayu dan tipu daya dia lancarkan kepada mangsanya, bahkan tak segan-segan Sally tidur dengan mangsanya untuk memuluskan aksi kriminalnya.

Sasaran Sally juga random, tak peduli mahasiswa, staf, wartawan media terkenal, akademisi bahkan office boy sudah pernah ia “lahap”. Berbagai tak hanya dunia nyata, Sally juga melebarkan jangkauannya lewat dunia cyber. Social media seperti facebook telah ia manfaatkan untuk menipu mangsanya. Bagi anda yang pernah menjadi korban dari Sally silahkan anda melaporkan hal tersebut kepada aparat kepolisian. Pasal 378 KUHP yang membayangi hidupnya sejak tahun 2006, di tahun 2011 ini akan menjadi pelajaran bagi aksinya tersebut.

Continue reading “Akhir Petualangan Penipu Ulung”

Posted in ilmu, masyarakat

Lawful Interception dan Unlawful Interception

Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen saat ini sedang dibahas secara intensif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Badan Intelijen Negara. Salah satu poin penting dari RUU Intelijen tersebut adalah pemberian mandat kepada lembaga intelijen untuk melakukan intersepsi (penyadapan) terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan suatu negara. Selain lembaga intelijen, beberapa institusi negara saat ini sudah memiliki kewenangan untuk melakukan intersepsi berdasarkan amanat undang-undang yang secara limitatif mengaturnya sehingga kaidah lawful interception terpenuhi.

Lawful interception sendiri berarti suatu penyadapan dan pengawasan terhadap aktifitas komunikasi secara sah atas nama hukum dari suatu lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan yang ditentukan oleh peraturan tertentu kepada individu maupun kelompok. Agar suatu intersepsi itu sah dimata hukum, haruslah di dasarkan pada aturan atau perundangan yang mengaturnya dan teknis serta prosedur yang memadai.  Aspek tersebut dapat dihubungkan dengan aspek pengamanan terhadap forensik bukti digital manakala akan diajukan pada persidangan.

Continue reading “Lawful Interception dan Unlawful Interception”

Posted in Diary, ilmu, Internet, masyarakat

Linimas(s)a: Sebuah Film Dokumenter

Kali ini posting saya di blog akan sedikit berbeda. Kalau biasanya para pembaca mengenal blog saya sebagai blog yang serius membahas cyber law dan cybercrime, kali ini saya akan membahas hal yang berbeda walaupun di dalamnya akan terdapat sedikit pembahasan dengan hukum.

 

DVD ver. Beta & Stiker Linimas(s)a

Jumat 18 Februari 2011 lalu saya berkesempatan untuk mengunjungi #3GMerapi di Yogyakarta atas undangan teman blogger untuk mempererat ukhuwah bloggeriyah dan bagi saya sendiri sebagai ajang bertemu teman-teman yang hampir jarang dapat ditemui karena kesibukannya. Acara tersebut salah satunya merupakan nonton bersama sebuah tayangan dokumenter tentang perjalanan social media dan pengaruhnya terhadap beberapa peristiwa di Indonesia. Sebut saja peristiwa “Gecko dan Alligator” , Prita Mulyasari, tak ketinggalan tentang bencana alam meletusnya Gunung Merapi.

Continue reading “Linimas(s)a: Sebuah Film Dokumenter”

Posted in ilmu, Internet, masyarakat, Uncategorized

Aturan Intersepsi Dalam Perjalanan Hukum di Indonesia

Kamis 24 Februari 2011 lalu saya baru mengetahui bahwa hari tersebut adalah hari pembacaan putusan Nomor 5/PUU/VIII/2010 yang pada pokoknya adalah mengenai judicial review Pasal 31 ayat 4 tentang Intersepsi. Di dalam pasal tersebut berisi bahwasannya ketentuan tentang tata cara dan prosedur penyadapan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Intersepsi sendiri memiliki perjalanan panjang dalam sistem hukum Indonesia, adapun ketentuan perundang-undangan yang mengatur Intersepsi adalah sebagai berikut:

(1) Bab XXVII WvS Tentang Kejahatan Jabatan, Pasal 430 – 434

(2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,

(3) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

(4) UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,

(5) Perpu No 1 Tahun 20002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,

(6) UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

(7) UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

(8) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan

(9) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika1.

(10) Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi

Continue reading “Aturan Intersepsi Dalam Perjalanan Hukum di Indonesia”