Posted in ilmu, Internet, masyarakat, Uncategorized

Aturan Intersepsi Dalam Perjalanan Hukum di Indonesia

Kamis 24 Februari 2011 lalu saya baru mengetahui bahwa hari tersebut adalah hari pembacaan putusan Nomor 5/PUU/VIII/2010 yang pada pokoknya adalah mengenai judicial review Pasal 31 ayat 4 tentang Intersepsi. Di dalam pasal tersebut berisi bahwasannya ketentuan tentang tata cara dan prosedur penyadapan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Intersepsi sendiri memiliki perjalanan panjang dalam sistem hukum Indonesia, adapun ketentuan perundang-undangan yang mengatur Intersepsi adalah sebagai berikut:

(1) Bab XXVII WvS Tentang Kejahatan Jabatan, Pasal 430 – 434

(2) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,

(3) UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

(4) UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi,

(5) Perpu No 1 Tahun 20002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,

(6) UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

(7) UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

(8) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan

(9) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika1.

(10) Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi

Adapun dalam judicial review kemarin adalah mengenai Pasal 31 ayat 4. Sebelum memasuki amar putusan Mahkamah Konstitusi, ada baiknya kita melihat bunyi Pasal 31 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun amar putusan dari Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Amar Putusan

Berdasarkan hal tersebut maka Pasal 31 ayat 4 dinyatakan tidak berlaku. Hal ini berimplikasi bahwasannya tata cara penyadapan berlaku berdasarkan Undang-undang yang secara khusus sampai ada Undang-undang tersendiri yang mengatur Intersepsi, contohnya KPK berwenang melakukan intersepsi atas dasar Undang-undang No. 30 Tahun 2002. Saya jadi teringat kontroversi masalah PP penyadapan ini.

Dalam sejarah Indonesia, Mahkamah Konstitusi pernah membuka rekaman intersepsi dari Anggodo Widjodjo yang dikenal dengan kasus “Cicak vs Buaya” yang melibatkan Bibit S. Rianto dan Chandra Martha Hamzah. Inilah mungkin pertama kalinya di Indonesia (atau didunia mungkin) sebuah pengujian atas sebuah undang-undang atas konstitusi dengan memakai rekaman sebagai bukti.

Pasca dibongkarnya rekaman Intersepsi tersebut, Kementrian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan sebuah Rancangan Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut RPP) yang dapat dikatakan kontroversial. Beberapa akademisi dan praktisi hukum berpendapat bahwa munculnya RPP Intersepsi ini merupakan upaya untuk menggembosi kinerja KPK pasca pemutaran rekaman tersebut di ruang sidang Mahkamah Konstitusi.

Adapun pasal yang memicu pro kontra tersebut adalah sebagai berikut:

BAB II

PERSYARATAN INTERSEPSI

Pasal 3

(1)       Syarat-syarat Intersepsi adalah:

  1. dilakukan untuk tindak pidana tertentu atau tindak pidana yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih;
  2. telah memperoleh bukti permulaan yang cukup;
  3. diajukan secara tertulis atau elektronik oleh pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pimpinan instansi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang;
  4. telah memperoleh penetapan Ketua Pengadilan Negeri;
  5. dilakukan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang setiap 12 (dua belas) bulan  sesuai dengan keperluan; dan
  6. sesuai dengan persyaratan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

(2)     Permintaan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan Intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus dilakukan dengan menyampaikan berkas:

  1. surat perintah kepada penegak hukum yang bersangkutan;
  2. identifikasi sasaran;
  3. pasal tindak pidana yang disangkakan;
  4. tujuan dan alasan dilakukannya Intersepsi;
  5. substansi informasi yang dicari; dan
  6. jangka waktu Intersepsi.

(3)     Penetapan Ketua Pengadilan Negeri dikeluarkan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sesudah permintaan diterima oleh Pengadilan Negeri.

Oleh beberapa akademisi dan praktisi, pasal tersebut dianggap akan dapat menghambat kinerja untuk melakukan intersepsi oleh subyek hukum yang dibolehkan melakukan intersepsi oleh undang-undang. Gempuran keras berdatangan dari segala penjuru yang mengakibatkan RPP Intersepsi ini ditunda. Poin “penetapan Pengadilan Negeri” itulah yang menjadi kontroversial, karena dapat dianggap merintangi kinerja aparat jika harus meminta penetapan terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri, padahal birokrasi di Indonesia sudah merupakan rahasia umum bagaimana kebobrokan kinerjanya.

Poin yang ditolak dalam RPP Intersepsi oleh sebagian kalangan akademisi dan praktisi ini muncul kembali di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi (selanjutnya disebut RUU TIPITI, saya menyebutnya RUU TIPITI ver 2.0) yang diluncurkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika dengan sedikit perubahan yang lunak. Di dalam RUU TIPITI yang pembahasannya dimulai pada Senin, 4 Oktober 2010 pukul 10.00 WIB bertempat di Hotel Akmani tersebut, poin pada RPP Intersepsi yang ditolak dimunculkan pada Pasal 7 RUU TIPITI2.

Adapun bunyi pasalnya sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Intersepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih;

b. kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, telah memperoleh bukti permulaan yang cukup;

c. kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, diajukan secara tertulis atau elektronik oleh pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pimpinan tertinggi institusi penegak hukum lainnya kepada Ketua Pengadilan Negeri;

….

d. Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan intersepsi tanpa penetapan pengadilan terlebih dahulu tetapi dalam waktu paling lama 1×24 (satu kali dua puluh empat) jam penyidik wajib meminta penetapan pengadilan.

Pasal 8

(1) Permintaan penetapan Intersepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

…..

Pasal 29

(1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Melihat teknis intersepsi, permintaan penetapan pengadilan sebenarnya bukan usaha untuk merintangi kinerja KPK atau lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk itu, tetapi lebih kepada aspek prosedural agar transparansi penyadapan menjadi jelas. Pada dasarnya Intersepsi adalah dibolehkan atas nama hukum, tetapi aturan atau dasar untuk melakukan Intersepsi haruslah jelas agar tidak terjadi abuse of power dikemudian hari. Regulasi atas Intersepsi haruslah mengacu kepada perundang-undangan yang ada agar dalam pelaksanaannya terjadi “lawful interception” demi kepastian hukum.

___________

1. Risalah Sidang Perkara Nomor 5/PUU/VIII/2010 tertanggal 8 April 2010

2. Undangan rapat pleno penyempurnaan naskah RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi (RUU TiPiTI), tertanggal 27 September 2010 dengan Nomor XXX/DJAT.1/Kominfo/09/2010 (Nomor awal penulis samarkan) dengan draft naskah terlampir.

 

2 thoughts on “Aturan Intersepsi Dalam Perjalanan Hukum di Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s