Posted in ilmu, masyarakat

Lawful Interception dan Unlawful Interception

Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen saat ini sedang dibahas secara intensif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Badan Intelijen Negara. Salah satu poin penting dari RUU Intelijen tersebut adalah pemberian mandat kepada lembaga intelijen untuk melakukan intersepsi (penyadapan) terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan suatu negara. Selain lembaga intelijen, beberapa institusi negara saat ini sudah memiliki kewenangan untuk melakukan intersepsi berdasarkan amanat undang-undang yang secara limitatif mengaturnya sehingga kaidah lawful interception terpenuhi.

Lawful interception sendiri berarti suatu penyadapan dan pengawasan terhadap aktifitas komunikasi secara sah atas nama hukum dari suatu lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan yang ditentukan oleh peraturan tertentu kepada individu maupun kelompok. Agar suatu intersepsi itu sah dimata hukum, haruslah di dasarkan pada aturan atau perundangan yang mengaturnya dan teknis serta prosedur yang memadai.  Aspek tersebut dapat dihubungkan dengan aspek pengamanan terhadap forensik bukti digital manakala akan diajukan pada persidangan.

Salah satu alur intersepsi dijelaskan dalam jurnal “Technical Aspects of Lawful Interception” yang diterbitkan oleh European Telecommunication Standards Institute digambarkan sebagai berikut:

Intersepsi sendiri sasarannya secara umum ada 2 macam, yaitu konten komunikasi (gambar, suara, dan sebagainnya) dan informasi terkait kasus tertentu. Secara global kaidah intersepsi diatur dalam Request For Comments (RFC) yang dikeluarkan oleh Internet Engineering Task Force (IETF) pada RFC 2804 dan RFC 3924. Intersepsi memang diperlukan oleh aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana, terkait dengan pengumpulan informasi dan petunjuk atas suatu peristiwa hukum.

Urgensi kewenangan intelijen negara sendiri untuk melakukan intersepsi memang sangat dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan tentang kewenangan intelijen untuk melakukan intersepsi dirumuskan dalam RUU Intelijen. Adapun rumusan tentang kewenangan intelijen untuk melakukan intersepsi sebagai berikut:

(1) Dalam melaksanakan tugas lembaga koordinasi intelijen memiliki wewenang melakukan intersepsi komunikasi dan atau dokumen elektronik serta pemeriksaan aliran dana yang diduga kuat terkait dengan kegiatan terorisme, separatisme, spionase, subversi, sabotase dan kegiatan atau yang mengancam keamanan nasional.

(2) Intersepsi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi intelijen.

(3) Dalam memeriksa aliran dana sebagaimana dimaksud ayat (1) lembaga koordinasi intelijen dapat meminta bantuan kepada Bank Indonesia, Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, Lembaga Jasa Pengiriman Uang dan Lembaga Analisis Transaksi Keuangan.

Berdasarkan hal diatas, intersepsi menjadi kewenangan penuh intelijen dan siftanya berdiri sendiri. Masalah intersepsi sendiri menjadi perdebatan cukup panjang dalam perjalanan hukum di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, salah satu rancangan undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang intersepsi, memberikan prosedur untuk melakukan intersepsi dengan penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu:

BAB II

PERSYARATAN INTERSEPSI

Pasal 3

(1)       Syarat-syarat Intersepsi adalah:

  1. dilakukan untuk tindak pidana tertentu atau tindak pidana yang ancaman pidananya lima tahun atau lebih;
  2. telah memperoleh bukti permulaan yang cukup;
  3. diajukan secara tertulis atau elektronik oleh pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pimpinan instansi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang;
  4. telah memperoleh penetapan Ketua Pengadilan Negeri;
  5. dilakukan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang setiap 12 (dua belas) bulan  sesuai dengan keperluan; dan
  6. sesuai dengan persyaratan lainnya yang ditentukan oleh undang-undang

Pokok permasalahannya adalah bagaimanakah merumuskan suatu kaidah agar intelijen negara dapat bertindak cepat dalam melakukan intersepsi terkait pertahanan dan keamanan negara. Mahkamah Konstitusi juga dalam amar putusannya dalam beberapa kasus terkait judicial review pasal-pasal yang berhubungan dengan intersepsi memberikan putusan bahwa masalah intersepsi harus diselesaikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan karena intersepsi jelas sekali terkait dengan hak asasi manusia.

Apabila aparat penegak hukum melakukan intersepsi tidak berdasarkan atau melandaskan pada kaidah hukum yang berlaku dan atas prosedur yang jelas maka akan terjadi unlawful interception. Implikasi logisnya adalah seluruh barang bukti atau alat bukti digital dari hasil intersepsi tersebut batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian dimata hukum.

Berdasarkan hal tersebut urgensi undang-undang tentang intersepsi menjadi hal yang dapat dipertimbangkan. Pada satu sisi keberadaan undang-undang tentang intersepsi menjadi jalan tengah dan cukup fair akan polemik masalah intersepsi antar lembaga negara agar tercipta lawful interception. Pada sisi lainnya keberadaan undang-undang intersepsi hanya akan menambah antrian panjang rancangan perundang-undangan yang ada di DPR, tentunya anggaran negara menjadi bertambah dan memakan waktu yang cukup panjang, bisa terjadi RUU Intelijen terbengkalai.

Andaikata tidak melalui proses penetapan pengadilan (misalkan karena urgensi bertindak cepat), intelijen dapat melakukan intersepsi tanpa ijin pengadilan, tetapi wajib melaporkan kegiatan intersepsi tersebut kepada pengadilan negeri secara berkala berdasarkan bukti awal yang cukup sehingga fungsi check and balance dan fungsi kontrol dapat terselenggara.

3 thoughts on “Lawful Interception dan Unlawful Interception

  1. terima kasih catatan ini mas.

    tentu seperti anda tulis, perlu dipertegas bagaimana intelijen dapat bertindak cepat dalam melakukan intersepsi terkait pertahanan dan keamanan negara SEMBARI tetap melindungi hak warga untuk berekspresi.

    dalam konteks negara ber’adab’, hukum ada di atas segalanya — artinya jika ada ‘unlawful’ interception, ada konsekuensi hukumnya. namun dalam konteks negara seperti indonesia (dimana hukum tak selalu di atas segalanya), gagasan dalam RUU intersepsi dan RUU intelijen ini layak dipertanyakan karena seperti memberikan cek kosong pada penguasa untuk mengintervensi wilayah sipil.

    barangkali kita perlu lebih berhati-hati melihat mana yang “seharusnya” (dalam kondisi ideal) dan mana yang “senyatanya” (dalam kondisi real).

    terima kasih meluangkan waktu menuliskan ini. sangat informatif.

    salam,
    y

    1. Hello professor🙂,

      Kekhawatiran kita pada “abuse of power”. Satu sisi intersepsi memang melanggar HAM, satu sisi lainnya intersepsi merupakan sarana yang jika digunakan dengan tepat akan berdampak terhadap hankam negara kita. Seringkali kepentingan politik diatas segalanya, dan dilakukan dengan “abuse of power” sehingga kasus demi kasus membuat masyarakat menjadi kritis dan tak ingin kecolongan untuk kedua kalinya. Thanks lho udah berkunjung ke blog saya, agak kaget juga🙂

      Sam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s