Posted in ilmu, Internet, masyarakat

Siapakah yang Disebut Ahli ?

Pertanyaan diatas sering ditanyakan kepada saya baik dalam kopdar maupun suasana formal seperti diperkuliahan. Dalam beberapa kasus sering dipergunakan keterangan ahli (saya tidak suka terhadap penyebutan saksi ahli) dalam mengungkap suatu kejahatan. Dalam kasus korupsi dipergunakan ahli hukum pidana korupsi, dalam kasus makanan expired dipergunakan ahli dari BPPOM, dalam kasus yang berhubungan dengan teknologi dan informasi dipergunakan akademisi maupun praktisi.

Keterangan ahli memang terkait dengan alat bukti untuk membentuk keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara. Hal itu tertuang dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP):

Alat bukti yang sah ialah:

a.keterangan saksi;

b.keterangan ahli;

c.surat;

d.petunjuk;

e.keterangan terdakwa.

Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Tidak ada keterangan siapakah atau bagaimana kualifikasi yang termasuk kriteria ahli maupun keterangan ahli itu sendiri berdasarkan KUHAP. Saya akan membandingkan dengan kriteria atau siapa yang disebut ahli dari beberapa ketentuan perundangan diluar Indonesia:

  1. Pasal 343 Nev. SV.: Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu apa yang dimintai pertimbangannya.1
  2. California Evidence Code: A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates.2

Spesifikasi seorang ahli lebih jelas kita dapat melihatnya pada California Evidence Code dengan beberapa kriteria diantaranya seperti keilmuan dan pengetahuan sesuai bidangnya, training atau pelatihan, pengalaman kerja (praktisi), atau bahkan pendidikan khusus. Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai lex specialis dari KUHAP didalam penjelasan Pasal 43 ayat 5 butir h memberikan definisi tersendiri terhadap ahli:

Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut

Berdasarkan hal tersebut ahli adalah seseorang yang memiliki parameter berdasarkan akademis maupun praktisi dalam bidang teknologi informasi, sifatnya opsional. Background pendidikan misalnya adalah ketika menempuh pendidikan formal mengambil teknik informatika ataupun ilmu komputer; atau memiliki pengalaman bekerja yang khusus berhubungan dengan teknologi informasi seperti seorang penetration tester, system administrator, dan sebagainya.

Jangkauan teknologi informasi juga sangat luas, maka dibutuhkan pula seorang ahli yang memiliki spesifikasi khusus dalam kasus tertentu. Jadi tidak tepat asal mempunyai background teknologi informasi dapat dijadikan ahli dipersidangan, tidak tepat juga jika orang tersebut tidak memiliki pengalaman dibidang teknologi informasi.

Posted in cybercrime, ilmu, Internet

Kejahatan Konvensional vs Cybercrime

Kemarin sore saya membongkar lemari buku di gudang tidak sengaja menemukan buku karya Andi Hamzah yang berjudul Aspek-aspek Pidana Dibidang Komputer. Buku ini merupakan buku pertama di Indonesia yang membahas tentang cybercrime dan merupakan buku rintisan pengkajian cybercrime saat ini. Andi Hamzah dalam bukunya tersebut berusaha mencari rumusan yang tepat dari sisi aspek hukum pidana Indonesia dan membandingkannya dengan beberapa bentuk cybercrime saat itu.

buku

Continue reading “Kejahatan Konvensional vs Cybercrime”

Posted in cybercrime, Internet, masyarakat, Uncategorized

Carder dan Narkotika

Kemarin Sabtu saya membaca koran dan menemukan ada sebuah berita mengenai penangkapan hacker (carder?) di Surabaya, Jawa Timur. Awalnya saya menganggap berita ini biasa saja tetapi setelah membaca keseluruhan isi berita tersebut saya diantara heran campur bingung. Hacker, selanjutnya saya sebut carder saja, tertangkap pihak kepolisian bukan karena berhasil dilakukan penelusuran terhadap kejahatannya didunia maya, tetapi akibat teler disebuah warung.

Berawal dari laporan seseorang yang sedang teler tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan seseorang tersebut dan pada akhirnya diketahui pria tersebut adalah carder dan produsen/peracik dari heroin. Ia meracik heroin dengan mengandalkan bahan-bahan dari internet. Barang-barang yang digunakan untuk meracik narkotika tersebut menurut pengakuannya berasal dari luar Indonesia dan sistem pembayarannya menggunakan kartu kredit orang lain (tindakannya disebut carding, oleh sebab itu saya memilih menggunakan kata carder untuk pelaku dari pada hacker yang memiliki makna umum).

Continue reading “Carder dan Narkotika”

Posted in cybercrime, ilmu, masyarakat, Uncategorized

Hubungan Hukum dan Teknologi Informasi bag. 2

Bulan ini saya baru saja selesai membaca dua disertasi tentang cyber law, yaitu disertasi dari Edmon Makarim dan disertasi dari Agus Raharjo. Disertasi Edmon Makarim memberikan kerangka konseptual tentang pertanggung jawaban dari penyelenggara sistem elektronik berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), sedangkan disertasi dari Agus Raharjo memberikan doktrin hukum atas pola hibrida tindak pidana dalam kaitan dengan cyber law.

Saya tertarik membahas disertasi yang kedua (sebelumnya saya pernah membahas thesis dari Agus Raharjo tentang hacker dan berlanjut di Facebook). Disertasi yang cukup tebal itu dapat dijelaskan secara sistematis menggunakan bagan yang dapat dipahami oleh awam sekalipun.

Continue reading “Hubungan Hukum dan Teknologi Informasi bag. 2”