Posted in Uncategorized

Hak Cipta dan Mp3

Kementrian Komunikasi dan Informatika kembali akan melakukan blokir terhadap beberapa website yang dianggap sebagai “sarang” rekaman suara atau mp3 yang melanggar hak cipta. Salah satu alasannya adalah karena adanya laporan dari penggiat industri musik yang merasa dirugikan atas download gratis mp3 tersebut, menurut Tifatul Sembiring hal itu juga dianggap melanggar Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Ada beberapa ketentuan perundang-undangan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam ranah Hak Cipta terkait rekaman suara/mp3, adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. UU ITE

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 25)

2. Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta)

(1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;

g. arsitektur;
h. peta;
i. seni batik;
j. fotografi;
k. sinematografi;

l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. (Pasal 12 ayat 1)

Sedangkan untuk masalah download mp3 bajakan, maka UU ITE tetap merujuk kepada UU Hak Cipta. UU ITE hanya menyebutkan tentang media penyebaran dari ilegal konten yang disebutkan dalam UU Hak Cipta melalui perantaraan internet. Tindak pidana yang diatur dalam UU Hak Cipta adalah mengenai tindak pidana membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan pelaku. Pasal 49 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa pelaku yang telah memiliki Hak Cipta atas suatu karya tertentu berhak memilikihak ekslusif untuk memberi izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Pada rumusan pasal tersebut, terdapat unsur subyektif dan unsur obyektif sebagai berikut:

Unsur subyektif: kesalahan: dengan sengaja.

Unsur obyektif: melawan hukum: tanpa hak; perbuatan: membuat, memperbanyak, dan menyiarkan; obyek: rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan.

1. dengan sengaja

Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui, karena sifatnya maka kehendak/menghendaki selalu diarahkan melakukan suatu tindak pidana tertentu. Dalam konteks Pasal 72 ayat (1) tersebut berarti bahwa petindak menghendaki untuk mewujudkan perbuatan membuat, memperbanyak, atau menyiarkan. Pembuat mengetahui bahwa apa yang dibuatnya, diperbanyak, atau disiarkan adalah melanggar hukum dan dia juga menyadari bahwa tujuannya tersebut tidak mendapat persetujuan dari pemegang Hak Cipta.

2. tanpa hak

Tanpa hak atau tanpa persetujuan dalam UU Hak Cipta ini hakikatnya adalah sama, yaitu melawan hukum. Maksud dari pencatuman unsur “tanpa hak” adalah agar orang yang berhak melakukan tindakan tidak menjadi sasaran pidana karena mempunyai hak untuk itu. Untuk dapat membuktikan unsur “tanpa hak” maka setidaknya harus membuktikan 2 hal:

  • Ciptaan tersebut telah terbukti dibuat, diperbanyak, dan disiarkan kepada khalayak ramai menggunakan media apa saja
  • Tanpa izin dari pemegang hak cipta

3. Membuat, memperbanyak, dan menyiarkan

Tindak pidana membuat merupakan tindak pidana formil tidak murni, yaitu untuk selesainnya suatu suatu perbuatan membuat diperlukan adanya sebagian hasil dari perbuatan membuat. Membuat sendiri berarti menjadikan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Memperbanyak/menggandakan sendiri berarti membuat suatu ciptaan menjadi berlipat ganda atau menjadi banyak. Perbuatan menyiarkan adalah suatu perbuatan dengan wujud dan cara apapun terhadap karya cipta baik itu berupa rekaman suara dan/atau gambar kepada khalayak ramai. Substansi pada tindak pidana menyiarkanadalah pada menyebarkan karya cipta tersebut.

Berdasarkan UU Hak Cipta tersebut, maka yang dapat dikenai pidana dalam kasus mp3 bajakan adalah orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memperbanyak, menyiarkan mp3 tersebut dengan menggunakan media internet dan mengunggahnya dalam repository online dimaksudkan untuk diunduh oleh netter.

2 thoughts on “Hak Cipta dan Mp3

  1. aneh2 wong siji iki , lha mbajak kan akeh tujuane salah satune golek ilmu , iyo lek kate niru dll iku sing masalah,piye trus iki sam diapakne iki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s