Posted in Diary, ilmu, masyarakat

Tersangka Tidak Boleh Bertemu Penasehat Hukum

Pengacara M. Nazaruddin, O.C. Kaligis, seperti yang diberitakan oleh detik.com dilarang bertemu kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini tentu saja bertentangan dengan beberapa aturan main hukum acara di Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya terjadi pada Nazaruddin saja, pada tingkat daerah, terkadang hak tersangka untuk bertemu dengan penasihat hukumnya sering kali diabaikan.

Amir Syarifuddin, seorang pengacara senior, berpendapat bahwa sebaiknya antara penasihat hukum yang dalam hal ini adalah O.C. Kaligis diperbolehkan bertemu dengan kliennya, hal ini menyangkut etika advokat dengan klien, andaikata dikemudian hari terdapat pencabutan surat kuasa maka hal itu merupakan persoalan yang lain. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana hak tersangka untuk didampingi kuasa hukumnya berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP)?

Hak tersangka dalam Pasal 54 KUHAP jelas sekali adalah bahwa tersangka berhak didampingi kuasa/penasihat hukumnya. Khusus untuk penasehat hukum, berdasarkan Pasal 69-70 KUHAP, berhak menghubungi dan mendampingi tersangka sejak saat ditangkap/ditahan dalam segala bentuk pemeriksaan. Penyidik tidak boleh melarang antara klien dan penasehat hukumnya untuk bertemu. Selain itu dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa jika tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum maka Berita Acara Pemeriksaan (BAP) batal demi hukum. Berikut ini adalah beberapa yurisprudensi yang dimaksud:

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 367 K/Pid/1998 tanggal 22 Mei 1998

Pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

  • Menyatakan penuntutan Jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima
  • Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari Rutan
  • Memerintahkan Pengadilan Negeri Sengkang untuk mengembalikan berkas perkara, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kajari Sengkang yang selanjutnya menyerahkan kepada penyidik Polri
  • Membebankan biaya dalam setiap tingkat kepada negara

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1991

Pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

  • Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya Penyidik tidak menunjuk Penasehat Hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Salah satu poin penting adanya penasehat hukum dalam pemeriksaan adalah menghindari adanya “arahan”  atau rekayasa dari penyidik (bagi yang awam hukum) dalam penyidikan. Nah..bagi anda yang sedang tersangkut kasus jika telah menunjuk penasehat hukum tetapi oleh penyidik tidak diperbolehkan menemui anda, maka saran saya, pakailah 4 peluru diatas!.

One thought on “Tersangka Tidak Boleh Bertemu Penasehat Hukum

  1. Sejak awal mengikuti perkembangan kasus Nazarudin, tebakanku awal dulu, paling ia akan bungkam ketika tersudut, seperti Gayus yang harus diam ketika banding meski pada tingkat persidangan awal, ia tampak berapi-api untuk telling the truth.

    Apa lagi yang bisa diharapkan?
    Pepatah lama bilang “Tak ada tinja yang dapat disembunyikan terlalu lama….” sayangnya karena rasa takut, tinja itu dimakan tersangka…

    Sorry agak melenceng dari issue tidak bolehnya Nazar didampingi OCK, tapi dalam kerangka besar, kulihat ada ‘petunjuk’ yang sama… penghilangan tinja itu tadi🙂

    Salam kenal *eh!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s