Posted in cybercrime, ilmu, Internet

Komentar Terhadap UU ITE

Tulisan saya di bawah ini merupakan rangkuman dari makalah “Kepastian Hukum Dalam Rezim Cyber Law Indonesia” yang saya tulis 4 tahun lalu sebagai bahan ajar mata kuliah “Kapita Selekta Hukum Pidana” di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang guna menanggapi pengesahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pada tulisan kali ini, pokok permasalahan adalah  masalah yuridis dalam UU ITE. Selamat membaca dan semoga bermanfaat!

Masalah Yuridis Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Setelah melalui proses yang cukup panjang, pada tanggal 21 April 2008 Indonesia memasuki rezim Cyber Law untuk pertama kalinya. Pada tanggal tersebut Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh pemerintah disahkan menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Usaha dari pemerintah tersebut perlu kita apresiasi karena demi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan penggunaan internet sebagai media pendukung kegiatan di masyarakat global. Ada beberapa hal yang perlu kita cermati bersama terkait substansi dari UU ITE, terutama banyaknya masalah yuridis di dalam UU ITE.

Tersedia di halaman Download

One thought on “Komentar Terhadap UU ITE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s