Posted in cybercrime, Diary, Internet, masyarakat

Diary: RUU Ratifikasi Convention of Cybercrime

Hari Selasa lalu saya mendapat tugas dari salah seorang dosen untuk segera merampungkan revisi bahan ajar Cyber Criminilogy di kampus. Sekitar 2 jam saya bergelut dengan draft yang nantinya akan menjadi diktat mata kuliah tersebut. Setelah selesai saya mencoba mencari beberapa komparasi regulasi yang mengatur tentang internet dari berbagai kawasan di dunia. Paling atas dalam pencarian, saya mendapati Convention of Cybercrime di Budapest menjadi rujukan utama regulasi internet.

Membaca Convention of Cybercrime yang disahkan tahun 2001 itu saya jadi teringat draft Rancangan Undang-Undang Ratifikasi Convention of Cybercrime yang Indonesia susun. Seingat saya, saya dulu pernah diberikan draft RUU tersebut untuk ditanggapi. Untuk meyakinkan itu saya mencari Surat Keputusan dari Kementrian Komunikasi dan Informatika tentang pembuatan RUU Ratifikasi ini dan ada dalam laptop saya.

Inti dari RUU Ratifikasi tersebut adalah sebagasi berikut:

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  :  UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN EUROPEAN UNION CONVENTION ON CYBERCRIME, 2001 (KONVENSI UNI EROPA TENTANG KEJAHATAN MELALUI INTERNET, 2001).

Pasal 1 

(1)   Mengesahkan European Union Convention on Cybercrime, 2001 (Konvensi Uni Eropa tentang Kejahatan Melalui Internet, 2001) dengan Pensyaratan (Reservation) terhadap Pasal 9 ayat (4) tentang Pelanggaran Terkait Pornografi Anak.

(2)  Salinan naskah asli European Union Convention on Cybercrime, 2001 (Konvensi Uni Eropa tentang Kejahatan Melalui Internet, 2001) dengan Pensyaratan (Reservation) terhadap Pasal 9 ayat (4) tentang Pelanggaran Terkait Pornografi Anak dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang- Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Indonesia sendiri melakukan reservasi tentang pornografi, yaitu Indonesia tidak tunduk pada isi konvensi pada aturan yang membahas child pornography karena untuk konteks hukum di Indonesia, yang dilarang adalah seluruh jenis pornografi. Membaca draft tersebut, khususnya dalam reservasi, menimbulkan beberapa pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya membuka SK yang ada dalam laptop saya yang berisi tim penyusun, narasumber, serta jadwal rapat pembahasan RUU tersebut.

SK yang ada di laptop saya memuat beberapa nama narasumber pembahas. Periodesasi pembahasan RUU tersebut sudah sejak zaman Menkominfo Sofyan Djalil (S.K. Nomor: 20A/KEP/M.KOMINFO/1/2009) dan dilajutkan oleh Tifatul Sembiring (S.K. Nomor: 9/KEP/M.KOMINFO/1/2010) Adapun narasumber tersebut adalah sebagai berikut:

S.K. zaman Sofyan Djalil
S.K. zaman Tifatul Sembiring

Nah, karena saya sudah lupa pernah dapat draft tersebut, timbul keinginan saya untuk berdiskusi dengan salah satu narasumber yang ada di SK, setelah saya cermati, narasumber yang saya kenal akrab hanya dua orang, yaitu Barda Nawawi Arief dan Edmon Makarim. Berdasarkan hal itu, tidak lama kemudian, saya menuju ke narasumber yang tampak di depan mata, ya guru saya sendiri, Barda Nawawi Arief.

Saya menemui beliau di ruang sidang Guru Besar. “Prof, kok gak pernah cerita kalau nyusun RUU Ratifikasi Convention of Cybercrime sih?”. Beliau menjawab “Saya memang dapat surat dari Kominfo seperti yang you ketahui dari CV yang dulu saya kasihkan ke youSayapun bertanya “Gini Prof, kok Indonesia ini melakukan reservasi soal pornografi?”. Beliau menjawab “Apa? Lho sudah ada pembahasan?”. Saya sedikit bingung lalu bertanya “Lho Prof, ini pembahasan sudah dari tahun 2009 dari zaman menkominfonya masih Sofyan Djalil, dan di SK tersebut, yang dilanjutkan oleh Tifatul Sembiring, nama Prof. Barda ada. Prof. Barda gak tau?”. Beliau menjawab “Saya ini gak pernah dikasih tau jadwal dan dilibatkan dalam proses, cuma diberitahu saja! You bawa sini SKnya!”.

Saya langsung keluar menuju ruangan saya dan mengambil SK tersebut dan menunjukan kepada Prof. Barda. “Prof. ini SKnya, 2 periode menkominfo, dalam SK itu nama Prof. Barda tercantum”. Dengan heran beliau berkomentar “Wah gak bener ini, saya gak pernah dikasih tau, tapi nama saya muncul di SK, kucluk ini namanya”. Saya sedikit tertawa (gak berani ketawa keras suaranya). Beliau lalu bercerita asal muasalnya, “You tau gak mengapa saya bisa ada di SK tersebut? Dulu saya yang nguji Petrus Reinhard Golosse waktu ambil di UI. Asal muasal mengapa saya bisa terlibat adalah karena Petrus Golosse bilang kalau “untuk urusan hukum pidana dan cybercrime, Prof. Barda yang bisa”, karena itu nama saya dicantumkan. Saya dulu memang pernah disurati tapi belum berbentuk SK, saya tunggu kabar selanjutnya, eh sama Kominfo gak dikabari, dan sekarang nama saya ada di SK” dengan ekspresi mengerutkan dahi.

Kali saya tidak kuat nahan tawa maka saya di depan beliau saya tertawa, menertawakan kekacauan administrasi dan birokrasi sebuah institusi yang bernama Kementrian Miskomunikasi Komunikasi dan Informatika. Beliau berkata “Heran saya, 2 tahun pembahasan saya tidak dikabari, tetapi nama saya tercantum. Untuk urusan seperti ini pasti ada anggaran untuk narasumber, jika caranya seperti ini, lalu anggarannya lari kemana? Dipek dhewe apa ya?” Tambah tertawa saya mendengar hal tersebut.

Saya keluar dari ruangan tersebut, karena ya itu tadi…tidak enak jika tertawa lebar di depan beliau. Ini baru masalah RUU Ratifikasi Convention of Cybercrime, bagaimana dengan rapat-rapat RUU lainnya? Mengurus satu orang saja tidak beres, bagaimana mau mengurus seluruh rakyat Indonesia?

Pinggir pantai, 5 Maret 2012

Sam.

Ditulis sambil menikmati poffertjes dan ice cream.

3 thoughts on “Diary: RUU Ratifikasi Convention of Cybercrime

  1. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Nama saya Tyas mahasiswi Undip Semarang. Saya ingin tanya apakah sejauh ini Indonesia telah melakukan kriminalisasi atas cybercrime dan memiliki UU terkait cybercrime (khususnya computer related offences)? Sepengetahuan bapak, apakah masyarakat Indonesia sering terlibat dalam transnational cybercrime baik sebagai korban atau pun pelaku? Kira-kira kasus transnational cybercrime apa yang bapak anggap paling fenomenal yang pernah terjadi di Indonesia? Apakah ada peranan organisasi internasional dalam pengungkapannya? Saya sangat tertarik sekali dengan ranah keilmuan bapak yaitu mengenai cybercrime. Jika berkenan saya ingin menimba ilmu lebih lanjut dari bapak mengenai hal tersebut. Mungkin saya boleh tahu email bapak, pak? Terima kasih banyak, pak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s