Posted in ilmu, masyarakat

CDR

Kemarin malam saya baru mengetahui bahwa di Indonesia saat ini,  call detail record (selanjutnya disebut CDR) dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat sipil tak berwenang. Sependek yang saya ketahui CDR itu bersifat rahasia karena menyangkut privasi pelanggan telekomunikasi. Bagaimana sebenarnya kaidah catatan informasi penggunaan jasa telekomunikasi ini berdasarkan hukum positif di Indonesia? Bagaimana prosedur untuk memperolehnya? Bagaimana kedudukan dari catatan informasi milik pelanggan dalam hukum pidana dalam hal pembuktian tindak pidana?

Pertanyaan tersebut akan saya jawab berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi sebagai berikut.

1. Hakikat catatan pemakaian jasa telekomunikasi

Pasal 18 

  1. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat / merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi.
  2. Apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya.
  3. Ketentuan mengenai pencatatan/perekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Berdasarkan UU Telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam segala jenis bentuk pemakaian jasa oleh pelanggan terhadap jasa telekomunikasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara jasa. Dengan demikian, bentuk dan isi rekaman pemakaian jasa telekomunikasi hanya berada di operator telekomunikasi.

2. Catatan pemakaian jasa telekomunikasi dalam hal tindak pidana

Pasal 41 

Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42 

  1. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.
  2. Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:
    1. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
    2. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
  1. Ketentuan mengenai tata cara permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan pasal tersebut, yang BERHAK membuka rekaman pemakaian jasa telekomunikasi, selain pengguna pada Pasal 18 yang berkepentingan memakai jasa, adalah Jaksa Agung dan/atau Kapolri dan penyidik untuk tindak pidana tertentu. Selain dari yang disebutkan dalam UU Telekomunikasi HARAM hukumnya diberi rincian pemakaian atau sekedar informasi. Tata cara permintaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, untuk hal tindak pidana dan demi kelancaran proses peradilan, maka rekaman rincian pemakaian jasa telekomunikasi dapat dibuka, dengan catatan berdasarkan permintaan aparat penegak hukum.

3. Prosedur permintaan detail catatan dan rekaman pemakaian jasa telekomunikasi

Pasal 87

Dalam hal untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas

  1. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
  2. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 88

Permintaan perekaman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 disampaikan secara tertulis dan sah kepada penyelenggara jasa telekomunikasi dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 89

(1).       Permintaan tertulis perekaman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sekurang-kurangnya memuat:

  1. obyek yang direkam;
  2. masa rekaman; dan
  3. periode waktu laporan hasil rekaman.

(2).       Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memenuhi permintaan perekaman informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya dalam waktu 1 kali 24 jam terhitung sejak permintaan diterima.

(3).       Dalam hal teknis rekaman tidak dimungkinkan, penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memberitahukan kepada Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan atau Penyidik.

(4).       Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan selambat-lambatnya 6 (enam) jam setelah diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(5).       Hasil rekaman informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan secara rahasia kepada Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian dan atau Penyidik.

Penjelasan Pasal 88 yang dimaksud dengan “tertulis” dan “sah” adalah dibuat dan disampaikan oleh instansi yang berwenang secara tertulis serta dibubuhi cap instansi dan tanda tangan pejabat yang berwenang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

  • Ada permintaan tertulis dari Jaksa Agung dan/atau Kapolri
  • Permintaan tertulis tersebut ditembuskan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika
  • Rekaman harus merinci obyek yang direkam, masa rekaman, dan waktu laporan
  • Hasil rekaman disampaikan secara tertulis kepada Jaksa Agung dan/atau Kapolri atau penyidik secara RAHASIA, bukan diumbar ke publik.

4. Sanksi pidana

Pasal 57 

Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bagi penyelenggara jasa telekomunikasi in casu operator yang melanggar ketentuan diatas dikenakan pertanggungjawaban pidana, karena tindakan membocorkan rekaman detail pemakaian jasa telekomunikasi tersebut merupakan kejahatan. Dengan demikian, jika ada operator yang memberikan akses, memberikan informasi, dan atau membuat dapat diketahuinya detail rekaman pemakaian jasa telekomunikasi oleh pelanggan dapat dipidana berdasarkan ketentuan UU Telekomunikasi.

Dengan demikian, dengan alasan apapun, siapa saja tidak berhak membuka detail rekaman pemakaian jasa telekomunikasi tanpa kewenangan yang dimiliki berdasarkan UU Telekomunikasi dan PP No. 52 Tahun 2000.

6 thoughts on “CDR

  1. Dulu, waktu saya masih di callcentre, kami diberikan priviledge untuk bisa mengakses CDR pelanggan. Bukan apa-apa, karena biasanya pelanggan ada yang suka ngaku-ngaku kalau pulsanya terpotong padahal nggak ngapa-ngapain. Dari cdr itulah kami mengecek dan menganalisis ke mana hilangnya pulsa tersebut (kalau memang hilang), apakah karena ada pemakaian, terkena sms push, dll.

    Tapi sekarang (menurut info terakhir dari mantan anak-anak saya) akses melihat cdr sudah sangat dibatasi. Hanya bagian yang berwenang saja yang memiliki akses. Misalnya bagian penanganan tiket pengaduan, mereka sudah pasti mendapat hak login untuk melihat cdr pelanggan. Itupun untuk kepentingan penyelesaian tiket komplain.

    1. Hmmm, menarik pada “bagian yang berwenang”. Berarti yang bisa akses tetap operator kan? Bukan sipil eksternal yang ujug-ujug dapet CDR macem dapet durian runtuh kan?😀

  2. Selain pembatasan, mestinya juga ada audit trail siapa yang melihat, kapan, dan dari device (terminal) mana. Jadi kalo ada hal login untuk membuka data CDR, itu sudah ke ara yang baik.

  3. Waktu saya masih di operator juga punya akses ke CDR, dengan catatan tidak boleh diinformasikan detailnya sekalipun itu ke pelanggan. Sebagai data ricek aja terkait misal keluhan pelanggan. Jadi cuma bisa ngomong

    “..pak/bu, untuk.. sudah/tidak sesuai … maka kami follow up, bla..bla..”

    ga boleh misal pelanggan tanya, nomer yang saya hubungi terakhir kali, dsb.

  4. Dear samardi.wordpress.com

    Pagi,

    Kami dari Humas Merdeka.com bermaksud menawarkan content yang sesuai dengan tipikal blog Anda yang bisa digunakan secara gratis. Content ini sangat mudah aplikasinya dan sangat membantu Anda dalam Reblogging.
    Jika Anda berminat, silahkan kunjungi http://content.merdeka.com/ dan dapatkan contentnya.

    Terima kasih atensinya, kami menunggu kabar baik dari Anda.

    Salam,

    Humas Merdeka.com
    Selvie Chummairoch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s