Posted in ilmu

Rahasia Negara

Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, pasal-pasal yang diuji adalah sebagai berikut: Pasal 1 ayat(4), ayat (6), ayat (8), Pasal 4, Pasal 6 ayat (3), Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, Pasal 22 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), ayat (4), Pasal 26, Pasal 29 huruf d, Penjelasan Pasal 29 huruf d, Pasal 31, Penjelasan Pasal 32 ayat (1), Pasal 34, Penjelasan Pasal 34 ayat (1), Pasal 36, Pasal 44, dan Pasal 45 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut beberapa LSM tersebut, pasal-pasal yang diujikan mengandung multitafsir, rentan abuse of power, dan membawa kinerja intelijen seperti zaman Orde Baru. Dalam persidangan dihadirkan beberapa saksi korban dari operasi intelijen Kopassus “Tim Mawar” zaman Orde Baru. Para pemohon menghadirkan beberapa ahli untuk menganalisis dan mendukung pengujian mereka terhadap UU Intelijen agar dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan UUD 1945. Beberapa ahli diajukan oleh kuasa pemohon seperti Dr. Rachmat Syafaat, S.H. (ahli Hukum Tata Negara FH UB) dan Jaleswari Pramodhawardani (pengamat intelijen).

Pihak pemerintah menghadirkan beberapa saksi ahli dari berbagai kompetensi bidang. Beberapa ahli tersebut diantaranya adalah Prof. Dr. Muladi, S.H. (Guru Besar Hukum Pidana FH UNDIP), Prof. Arief Hidayat, S.H. (Guru Besar Politik Hukum/Hukum Tata Negara FH UNDIP), Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej (Guru Besar Hukum Pidana FH UGM), Prof. Dr. H.A.S. Natabaya (ahli hukum tata negara), dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H (ahli hukum tata negara).

Beberapa saat yang lalu saya baru mendapatkan putusan lengkap judicial review tersebut. Pada pokoknya permohonan dari pemrohon ditolak seluruhnya. Berikut adalah inti putusan Mahkamah Konstitusi tentang judicial review Undang-Undang Intelijen Negara:

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

Saya tidak ingin berpolemik mengenai “kebebasan berekspresi”, “rezim otoriter”, atau “operasi intelijen”, karena itu bukan kompetensi dan bidang keahlian saya. Saya hanya akan memberikan catatan sedikit mengenai pembocoran rahasia negara.

Catatan

Rumusan tentang pembocoran informasi yang bersifat rahasia negara terdapat dalam Pasal 26 UU Intelijen jo Pasal 45 dan Pasal 46 UU Intelijen. Adapun bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 26

Setiap Orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Setiap Orang yang dengan sengaja mencuri, membuka, dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 45

Setiap Orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan bocornya Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 46

(1) Setiap Personel Intelijen Negara yang membocorkan upaya, pekerjaan, kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau Personel Intelijen Negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh puluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Personel Intelijen Negara dalam keadaan perang dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka bagi siapa saja, baik orang maupun badan hukum dilarang membocorkan rahasia negara. Dalam hukum pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap larangan, terdapat beberapa jenis delik. Jenis delik tersebut adalah sebagai berikut:

  • Delik commisionis, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, seperti pencurian, penggelapan, penipuan.
  • Delik ommisionis, yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan, contohnya: tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan pertolongan.
  • Delik commissionis per omissionen comissa, yaitu delik yang berupa pelanggaran, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, contohnya seorang ibu yang membunuh anaknya karena tidak meberi susu.

Hukum pidana merupakan hukum yang mengantur kepentingan negara dan masyarakat (bersifat hukum publik) sehingga dalam rumusan Pasal 26 sebagai addressat disebutkan bahwa yang dapat dikenai UU Intelijen dalam hal membocorkan rahasia negara adalah setiap orang dan badan hukum. Perbedaan dengan kesengajaan ataukah karena kealpaannya menyebabkan sebuah rahasia bocor terdapat dalam Pasal 44 dan Pasal 45.

Pada Pasal 45 UU Intelijen kesengajaan merupakan faktor utama, sedangkan pada Pasal 45 karena kealpaannya. Substansi dari rahasia negara sendiri terdapat dalam Pasal 25 UU Intelijen sehingga tidak dapat dipisahkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 UU Intelijen. Pasal 25 UU Intelijen memberikan pembatasan yang cukup jelas mengenai rahasia negara. Kealpaan pada Pasal 45 UU Intelijen merupakan delik commissionis per ommissionen commissa dikarena kan untuk menetukan terjadinya suatu delik, maka harus ada kealpaan dari petindak dalam rumusan materiil sebuah Undang-undang.

Teori Kesengajaan

Unsur dari kesalahan yang fundamental adalah mengenai kesengajaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak meberikan definisi “sengaja”. Sati-satunya petunjuk mengenai kesengajaan adalah dalam Memorie van Toelichting (MvT) yang mengartikan kesengajaan sebagai “mengehndaki dan mengetahui” (willens dan wettens). Dengan demikian kesengajaan berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Dalam hukum pidana, segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan batin petindak yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui, terbagi 2 teori, yaitu:

  • Teori kehendak (wilstheorie) dan
  • Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstelling theorie)

Von Hoppel berpendapat inti dari kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang. Menurut Frank, sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Pada Pasal 44 UU Intelijen disebutkan mengenai kesengajaan membocorkan rahasia negara. Hal ini harus dipahami bahwa petindak mengetahui dan menghendaki akan membocorkan rahasia tersebut dan mengakibatkan rahasia negara tersebut dapat diketahui publik. Berdasarkan hal ini maka delik membocorkan rahasia negara termasuk delik materiil. Untuk mengetahuinya maka harus dibuktikan unsur kesengajaan tersebut.

Wartawan atau awak media lainnya, berdasarkan UU Intelijen ini, dilarang membocorkan rahasia negara meskipun tugas dan wewenang pers adalah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain dalam UU Intelijen ini, mengenai rahasia negara juga terdapat pembatasan yang cukup tegas dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menerangkan bahwa hal yang bersifat rahasia merupakan hal yang dikecualikan diakses publik. Dengan demikian, bagi saya dari segi formulasi dan inti rumusan pasal berdasarkan kaidah hukum pidana tidak ada masalah yang berarti.

Permasalahannya adalah bagaimana ketika sebuah informasi yang bersifat rahasia negara tersebut diketahui oleh masyarakat luas karena terdapat proses hukum seperti persidangan? Sifat persidangan adalah terbuka untuk umum (kecuali ditentukan lain), informasi yang bersifat rahasia tersebut yang tadinya hanya diketahui oleh orang-orang tertentu menjadi dapat diketahui publik karena adanya kasus “pembocoran rahasia negara” yang masuk ranah hukum. Akibatnya adalah ada bukti sebuah “rahasia negara” yang bocor. Bandingkan dengan informasi yang bersifat rahasia intelijen (andai bocor) karena tidak ada publikasi justru tidak diketahui publik dan aman-aman saja (siapa sangka itu sebuah rahasia negara!) sehingga dianggap angin lalu. Bagi saya ini merupakan masalah tersendiri, tapi…apa boleh lacur, sudah diputus sama Mahkamah Konstitusi kan?🙂

Download Putusan Mahkamah Konstitusi

One thought on “Rahasia Negara

  1. Ya Allah Om, postingannya panjang bener, Om…😐
    *nyembah ke jari yang ngetik postingan blog sepanjang ini*

    Trus, blogku piye?! 😥 *nangis*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s