Posted in masyarakat

Soal Kamera Tersembunyi

Pagi ini saya membaca rubrik di Hukum Online yang ditwitkan oleh salah seorang teman di Twitter. Isi rubrik tersebut pada pokonya pertanyaan bagaimana kaidah hukum jika seseorang menggunakan kamera tersembunyi untuk merekam kegiatan sehari-hari. Bagi saya, setelah membaca rubrik tersebut, penggunaan Pasal 31 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kurang tepat (pasal tersebut membahas penyadapan). Saya tidak akan membahas rubrik tersebut, karena saya sudah menanggapi rubrik tersebut kepada Amrie Hakim lewat email.

Saya jadi teringat kasus “kamera tersembunyi” pada bulan Februari 2013 lalu di Jawa Tengah (Pengadilan Negeri Batang). Untuk lebih jelasnya posisi kasus tersebut, berikut ini dakwaan terhadap pelaku yang memasang kamera tersembunyi itu:

Continue reading “Soal Kamera Tersembunyi”

Posted in Diary

Diary: Soal Website Defacement Lagi

Membaca pemberitaan media akhir-akhir ini soal website defacement, sedikit prihatin juga, apalagi yang menjadi target adalah website Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan penelusuran saya, serangan terhadap website Polri terbagi menjadi 2, yaitu serangan untuk menuntut keadilan bagi rekan yang ditangkap oleh aparat karena mengubah DNS website lawas Presiden SBY dan serangan kedua karena tidak terima oleh perlakuan Densus 88.

Mengenai serangan pertama, mungkin karena tidak terima teman mereka yang bernama Wildan diproses di persidangan. Adapun berdasarkan kronologis surat dakwaan yang dikirimkan kepada saya kasus Wildan sebagai berikut:

Continue reading “Diary: Soal Website Defacement Lagi”

Posted in Uncategorized

Ke Solo

Jika ada kesamaan nama, tempat, cerita, dan segala tetek bengek lainnya. Itu merupakan sesuatu yang disengaja. Cerita ini ditulis apa adanya berdasarkan kejadian yang sebenarnya.

Saya lupa tepatnya, sekitar bulan Januari Blontankpoer nelpon saya dan bilang di Solo akan ada event. Dia meminta kesediaan saya jadi pembicara salah satu event. Saat itu saya hanya bilang (tidak mengiyakan dan menolak) bahwa saya masih sibuk jadwalnya, ya kuliah, ya kerjaan. Lalu perbincangan berlanjut sewaktu saya ke Solo untuk pulang ke Malang naik kereta Malabar. Saya hanya bilang ke dia, beritahu saja satu bulan sebelum event tersebut, mungkin saya bisa sisipkan ke jadwal saya.

Saat ke Solo, saya ditanyakan untuk alokasi waktu bulan April, saya bilang mustahil bulan April saya bisa menghadiri event atau apapun namanya, karena itu justru bulan-bulan sibuk saya. Selain ngurus kerjasama hukum Indonesia-Belanda, saya juga harus mengerjakan tanggungan kasus yang terbengkalai saat saya mengerjakan tesis. Lama tidak ada kabar, akhir April dan awal Mei pria peracik teh yang bernama teh pokil tersebut bilang untuk hadir di ASEAN Blogger.

Continue reading “Ke Solo”

Posted in Diary, Refleksi

Kapan RKUHP Disahkan?

Pertanyaan ini selalu mengganjal pikiran saya. Betapa tidak, sudah ratusan tahun kita memakai KUHP yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda. Secara de jure, memang kita sudah merdeka, tetapi dalam konteks hukum pidana, kita masih dijajah. Dengan kata lain, masih ada penjajahan hukum di Indonesia. Para suhu hukum pidana Indonesia, seperti Prof. Moeljatno dan Prof. Sudarto, berulang kali mengungkapkan kegalauannya mengapa Indonesia masih memakai hukum kolonial yang berjiwa liberalisme dan legisme, sudah barang tentu bertentangan jiwa dan jati diri bangsa Indonesia.

Prof. Sudarto juga mengkhawatirkan banyaknya sarjana hukum pidana di Indonesia yang meninggal sedangkan mereka sangat memahami bahasa Belanda, kekhawatiran ini didasarkan banyak bahan-bahan hukum pidana berbahasa Belanda yang saat ini tinggal kenangan karena dimakan usia dan tidak banyak yang bisa membacanya. Atas dasar itu, beberapa ahli hukum pidana Indonesia berusaha untuk menyusun rancangan KUHP yang dikenal dengan nama Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang ditandai dengan dibentuknya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN).

Continue reading “Kapan RKUHP Disahkan?”

Posted in ilmu, masyarakat

Meraba Kasus Susno

Catatan Kasus Susno dan Putusan Mahkamah Agung No. 889/K/Pid.Sus/2012

Akhir-akhir ini mulai kampus sampai media massa membicarakan seorang Susno Duadji. Sudah tentu Susno Duadji akhir-akhir ini menjadi perbincangan. Betapa tidak, institusi penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan, gagal melakukan eksekusi terhadap dirinya. Banyak pihak melihat kasus Susno Duadji ini sebagai lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung oleh beberapa orang dianggap batal demi hukum sehingga Susno Duadji tidak dapat dieksekusi karena tidak mencantumkan amar penahanan.

Kronologi kasus Susno Duadji yang dibuat The Jakarta Post sebagai berikut:

Susno’s road to ruin

  • Dec. 1, 2009: Chief detective Comr. Gen. Susno Duadji hands over his post to Insp. Gen. Ito Sumardi after revelations that he had a role in fabricating cases against two deputy leaders of the KPK.
  • March 2010: Susno accuses several top police officers of corruption when investigating the money laundering and tax evasion case of Gayus H. Tambunan worth Rp 25 billion (US$2.73 million).
  • April 12, 2010: Susno arrested by police internal investigation officials at Jakarta’s Soekarno-Hatta International Airport as he is about to fly to Singapore “for a medical check up”. 
  • May 25, 2010: Police name Susno a suspect for corruption in the 2008 West Java gubernatorial election.
  • Oct. 12, 2010: Former diplomat and businessman Sjahril Djohan is sentenced to 18 months for bribing Susno in exchange for a decision to change the civil case against fish breeder PT Salmah Arowana Lestari (SAL) into a criminal case.
  • (February, 17, 2011: Waktu penahanan sudah habis (pen.)
  • March 24, 2011: The South Jakarta District Court hands Susno Duadji 3.5 years in prison and a fine of Rp 200 million while ordering him to return Rp 4 billion of state funds, after finding that he accepted a Rp 500 million bribe from SAL and of embezzling security funds earmarked for the 2008 West Java gubernatorial election while he was the province’s police chief. 
  • Nov. 10, 2011: The Jakarta High Court rejects Susno’s appeal.
  • Nov. 22, 2012: The Supreme Court rejects Susno’s appeal and has orders him to begin his jail term immediately and pay his fine.
  • April 24, 2013: Prosecutors from the Attorney General’s Office and Jakarta Prosecutor’s Office fail to take Susno to Sukamiskin Penitentiary in Bandung

Continue reading “Meraba Kasus Susno”