Posted in Diary, Refleksi

Kapan RKUHP Disahkan?

Pertanyaan ini selalu mengganjal pikiran saya. Betapa tidak, sudah ratusan tahun kita memakai KUHP yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda. Secara de jure, memang kita sudah merdeka, tetapi dalam konteks hukum pidana, kita masih dijajah. Dengan kata lain, masih ada penjajahan hukum di Indonesia. Para suhu hukum pidana Indonesia, seperti Prof. Moeljatno dan Prof. Sudarto, berulang kali mengungkapkan kegalauannya mengapa Indonesia masih memakai hukum kolonial yang berjiwa liberalisme dan legisme, sudah barang tentu bertentangan jiwa dan jati diri bangsa Indonesia.

Prof. Sudarto juga mengkhawatirkan banyaknya sarjana hukum pidana di Indonesia yang meninggal sedangkan mereka sangat memahami bahasa Belanda, kekhawatiran ini didasarkan banyak bahan-bahan hukum pidana berbahasa Belanda yang saat ini tinggal kenangan karena dimakan usia dan tidak banyak yang bisa membacanya. Atas dasar itu, beberapa ahli hukum pidana Indonesia berusaha untuk menyusun rancangan KUHP yang dikenal dengan nama Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang ditandai dengan dibentuknya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN).

Sebagai tindak lanjut hal di atas, maka LPHN membuat naskah pertama RKUHP yang oleh Prof. Moeljatno ditanggapi dalam bentuk makalah pada kongres Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia, makalah tersebut berjudul “Atas Dasar atau Asas-asas Apakah Hendaknya Hukum Pidana Indonesia Dibangun?”. Draft yang dibentuk oleh Prof. Satochid Kartanegara tersebut setelah mendapat kritik keras dari Prof. Moeljatno tidak terdengar rimbanya lagi. Dalam perkembangan selanjutnya berturut-turut tim perancang RKUHP dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman yang diketuai oleh ahli-ahli hukum pidana terbaik dizamannya. Sebut saja Prof. Sudarto, Prof. Roeslan Saleh, Prof. Boy Mardjono dan Prof. Barda Nawawi Arief pernah menjadi ketua tim ini. Usia RKUHP juga terbilang cukup tua, sampai 2013 usia RKUHP menginjak 59 tahun.

Substansi RKUHP sebenarnya sudah selesai tahun 1993 dan setelah itu diserahkah pada Menteri Kehakiman, Ismail Saleh. Tetapi beberapa saat setelah itu Ismail Saleh diganti oleh mantan Presiden Soeharto sehingga mangkraklah drat RKUHP tersebut. Rancangan sampai tahun 1993 dapat disebut sebagai draft para pakar hukum pidana, setelah tahun 1994, Prof. Lobby Loeqman ditunjuk untuk menyempurnakan draft tersebut. Namanya saja draft pakar, Prof. Lobby Loeqman sendiri tidak banyak menyempurnakan draft tersebut. Apa yang mau diutak-atik dari draft yang dirancang oleh gurunya sendiri?

RKUHP yang dibuat oleh beberapa generasi ini banyak ditinggal oleh ahli-ahli hukum pidana yang berpulang kepada penciptaNya karena usia. Kalau dibuat urutan generasi, maka kira-kira urutannya sebagai berikut:

  1. Generasi awal: Prof. Satochid Kertanegara dan tim LPHN (meninggal semua)
  2. Generasi kakek guru: Prof. Moeljatno, Prof. Oemar Seno Adji, Prof. Mr. Andi Zainal Abidin, Prof. Sudarto, Prof. Mr. Roeslan Saleh (meninggal semua) 
  3. Generasi murid: Prof. Boy Mardjono Reksodiputro, Prof. Muladi, Prof. Barda Nawawi Arief,     Prof. Andi Hamzah, Prof. Loebby Loqman (meninggal), dan Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya.
  4. Generasi cucu murid (generasi saya): Dr. Rudi Satriyo (meninggal), Dr. Mudzakkir dan Dr. Chairul Huda.

Kalau boleh saya membagi generasi tersebut, itulah keadaan tim perancang RKUHP. Sudah banyak anggota tim perancang RKUHP yang meninggal sebelum RKUHP tersebut disahkan. Bayangkan saja jika (naudzubillahimindzalik!) seluruh anggota tim yang generasi murid meninggal semua, sudah pasti akan terputus mata rantai karena merekalah yang mengikuti pembuatan RKUHP sejak awal hingga saat ini. Saya hanya bisa berharap Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementrian Hukum dan HAM tidak memperlakukan RKUHP sebagai sesuatu yang “biasa-biasa” saja.

Mungkin yang mengikuti historis perancangan RKUHP akan melihat bagaimana berdarah-darahnya penyusunan RKUHP ini. Biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit, contohnya menghadirkan hakim agung Mahkamah Agung Belanda dan Guru Besar hukum pidana Belanda untuk menanggapi Rancangan Permulaan KUHP Baru Buku 1. Saya melihat seluruh usaha tersebut tidak ada gunanya, mengapa? sampai 2013 RKUHP belum juga disahkan, ya minimal mensahkan Buku 1 terlebih dahulu. Entah apa yang ada dibenak pemerintah sampai sekarang hanya berkutat pada kata “menyongsong” saja. Ditambah sekarang ada Professor Hukum Tata Negara yang sok-sokan mau ngutak-ngatik RKUHP karena dia pejabat pemerintah. Saya mempertanyakan isi otak Professor tersebut, bagaimana tidak? Orang Hukum Tata Negara dan tim silumannya kok berani ngutak-atik hal “berat” seperti itu?. Sama saja tukang pangsit mie membuat rujak yang biasa dibuat oleh tukang rujak berdasarkan ilmu membuat pangsit mie!. Betul, Den?😀

Wajar jika diubah (sebelum diubah) konsultasi dulu dengan tim penyusun, nah ini celakanya diubah tidak konsultasi dulu. Hasilnya ya rujak dengan cita rasa pangsit mie!. Celaka dua belas namanya! Ndak masuk itu barang!

RKUHP selalu berada di dalam proses perancangan hingga berumur 59 tahun, mungkin dapat dianalogikan dengan janin tua yang terus berada dalam kandungan ibunya menunggu untuk lahir ke dunia. Tetapi perlu diingat bahwa kondisi janin yang terlalu tua  dapat mengakibatkan intra uterine fetal death (mati dalam kandungan) atau terlahir cacat. Semoga saja RKUHP tidak terlahir cacat, atau bahkan intra uterine fetal death!

2 thoughts on “Kapan RKUHP Disahkan?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s