Posted in horor-horor, ilmu, masyarakat, Uncategorized

Soal Hukum Acara Pidana Pembuktian Tindak Pidana Sihir

Banyak orang mengulas mengenai tindak pidana sihir dengan melakukan kajian perbandingan hukum pidana. Kajian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa di beberapa negara tindak pidana sihir ada yang dirumuskan perbuatan sihirnya dan ada yang dirumuskan perbuatan menawarkan jasa melakukan perbuatan sihir atau melakukan penipuan atas nama sihir.

Kajian terhadap hukum acara pidana terkait dengan pembuktian tindak pidana sihir belum ditemui dalam buku-buku hukum pidana di Indonesia dikarenakan sangat sulit mencari negara yang memiliki undang-undang tindak pidana sihir sekaligus hukum acara pidana pembuktian, khususnya dalam hal pembuktian tindak pidana sihir tersebut. Setelah melakukan penelusuran, penulis dapati salah satu negara tetangga Indonesia memiliki Undang-undang Tindak Pidana Sihir sebagai lex specialis dari KUHP negara tersebut.

Negara tersebut adalah Papua Nugini atau Papua New Guinea. Di Papua Nugini, tindak pidana sihir terdapat pada Bab 274 tentang Undang-Undang Sihir Tahun 1971. Undang-undang tersebut memberikat pengertian perbuatan menyihir yang berarti any act (including a traditional ceremony or ritual) that is intended to bring, or that purports to be able or to be adapted to bring, powers of sorcery into action, or to make them possible or carry them into effect. Selain itu, di dalam undang-undang tersebut juga memberikan pengertian tentang sihir (sorcery) dan penyihir (sorcerer).

“sorcerer” means a person who–

(a) claims to have powers of sorcery; or

(b) directly or indirectly pretends to have, holds himself out to have or professes to have, powers of sorcery;

“sorcery” includes (without limiting the generality of that expression) what is known, in various languages and parts of the country, as witchcraft, magic, enchantment, puri puri, mura mura dikana, vada,mea mea, sanguma or malira, whether or not connected with or related to the supernatural.

Jenis-jenis pidana di dalam Undang-undang Sihir tersebut adalah sebagai berikut:

 PART III. – OFFENCES, ETC., IN RELATION TO SORCERY.

                     Division 1.

                     Offences.

6. Sorcery generally.

(1) This section does not apply in cases where the sorcery involved is innocent sorcery only.

(2) A person who, directly or indirectly, pretends to be, holds himself out to be, or professes to be a sorcerer is guilty of an offence.

(3) A person who influences or attempts to influence the acts of another person by the use or threatened use of the powers or services of a sorcerer as such is guilty of an offence.

Penalty:   On conviction on indictment–imprisonment for a term not exceeding two years.

On summary conviction–imprisonment for a term not exceeding one year.

7. Criminal acts of sorcery.

A person who–

(a) does any act of forbidden sorcery; or

(b) aids, abets, counsels or procures, or by act or omission is in any way knowingly concerned in or party to, the doing of any such act,

is guilty of an offence.

Penalty:   On conviction on indictment–imprisonment for a term not exceeding five years.

On summary conviction–imprisonment for a term not exceeding one year.

8. Attempting to commit offence by means of sorcery.

(1) If an act of sorcery is intended to produce or purports to produce any unlawful result, the person doing the act is guilty of an attempt to produce that result and is punishable accordingly.

(2) Notwithstanding anything in any other law, the fact that the unlawful result did in fact follow the act of sorcery does not prevent a charge of an attempted offence being brought under Subsection (1), but nothing in this section affects the operation of Section 20

9. Administering sorcerous substances, etc.

(1) This section does not apply where the act of sorcery involved is an act of innocent sorcery only.

(2) A person who unlawfully administers to another person or to an animal–

(a) any substance that has been subjected to an act of sorcery; or

(b) any substance in the course of or in fulfilment of an act of sorcery,

is guilty of an offence.

Penalty:   Imprisonment for a term not exceeding eight years.

10. False report of sorcery, etc.

(1) This section does not apply in cases where the sorcery involved or allegedly involved is innocent sorcery only.

(2) The Defamation Act 1962 does not apply to or in relation to an offence against Subsection (3) or (4).

(3) A person who (except in the course of, or for the purpose of the institution of, legal proceedings or in any  other case in which such an accusation or threat is privileged or excused by law) falsely accuses, to a third  person, or threatens to accuse another person of–

(a) is a sorcerer or performs or has performed an act of sorcery; or

(b) is or has been concerned in, or a party to, an act of sorcery,

is guilty of an offence.

Penalty:   Imprisonment for a term not exceeding one year.

11. Possession of implement of forbidden sorcery.

A person who, without lawful excuse (proof of which is on him), has in his possession an implement–

(a) made or adapted for use in a particular act of forbidden sorcery; or

(b) intended for use in an act of forbidden sorcery,

is guilty of an offence.

Penalty:   Imprisonment for a term not exceeding one year.

Adapun jenis-jenis tindak pidana sihir beserta pidana di dalam Undang-undang sihir Papua Nugini menurut Laporan Komisi Pembaharuan Hukum dalam praktik sebagai berikut:

  1. Berpura-pura sebagai penyihir, pidana penjara pada Pengadilan Negeri 1 tahun, pidana penjara pada Mahkamah Agung 2 tahun penjara
  2. Menggunakan sihir untuk mempengaruhi orang lain, pidana penjara pada Pengadilan Negeri 1 tahun, pidana penjara pada Mahkamah Agung 2 tahun.
  3. Melakukan sihir jahat dan membantu melakukan sihir jahat tersebut, pidana penjara pada Pengadilan Negeri 1 tahun, pidana penjara pada Mahkamah Agung 5 tahun.
  4. Menyediakan sesuatu untuk melakukan sihir jahat, pidana penjara 8 tahun
  5. Memiliki peralatan untuk melakukan sihir jahat, pidana penjara 1 tahun
  6. Percobaan melakukan sihir, pidananya tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan
  7. Berpura-pura melakukan sihir atau memberikan ramalan atas nasib, pidana penjara 1 tahun
  8. Menuduh orang lain melakukan sihir, pidana penjara 1 tahun

Hal menarik dari Undang-undang sihir Papua Nugini adalah, klasifikasi dari bukti yang dapat digunakan dalam hukum acara pidana. Menurut undang-undang ini, alat bukti yang ada disini menyimpangi alat bukti yang sudah menjadi kebiasaan dalam hukum acara pidana di Papua Nugini. Ketentuan bukti tersebut adalah sebagai berikut:

PART V. – PROCEDURE, EVIDENCE, ETC.

17. EVIDENTIARY EFFECT OF POSSESSION OF IMPLEMENT OF SORCERY.

(1) For the purpose of any proceedings under or by virtue of this Act, evidence that a person has at any time owned or had in his possession or under his control, otherwise than in an official capacity or in a capacity not implying or suggesting the possession of powers of sorcery, an implement of sorcery is evidence that he has been at all relevant times a sorcerer.

(2) The burden of proof of a matter referred to in Subsection (1) is on the person alleging it.

(3) The provisions of Subsection (1) are in addition to and not in derogation of the other provisions of this Act.

18. EVIDENCE, PROOF, ETC.

Schedule 2 applies to and in relation to proceedings brought under, or by virtue of this Act.

19. SAVING OF CUSTOMS RECOGNITION ACT.

Except so far as this Act expressly provides to the contrary, this Act does not affect the operation of the Customs Recognition Act 1963.

Menurut Komisi Pembaharuan untuk Reformasi Hukum (Law Reform Commission) Papua Nugini (dibentuk berdasarkan Undang-undang Komisi Pembaharuan untuk Reformasi Hukum Papua Nugini Tahun 1975) ketika memberi penafsiran terhadap ketentuan Part V, bukti dalam kasus sihir tidak ditentukan secara ketat, dalam artian majelis hakimlah dalam kasus per kasus yang akan melakukan pemeriksaan dalam proses peradilan, atau dengan kata lain pengamatan hakim dipersidangan juga dapat berperan sebagai alat bukti tersendiri.

Selain itu kepemilikan instrumen sihir harus menjadi bukti bahwa ia melakukan perbuatan sihir ketika bukti lain tidak ditemukan. Dengan demikian standar alat bukti adalah adanya kepemilikan perangkat atau benda-benda sihir dan pengamatan hakim saat persidangan. Undang-undang sihir ini menurut pemberitaan terakhir, yaitu menurut Radio New Zealand tanggal 29 Mei 2013, telah dicabut oleh pemerintah Papua Nugini dan menggantikannya dengan pidana mati.

Hukum Acara Pidana Adat Pembuktian Tindak Pidana “Ghaib”

Seperti yang diketahui selain hukum positif di Papua Nugini diakui pula Hukum Acara Pidana Adat, dalam konteks kali ini adalah mengenai Hukum Acara Pidana Adat yang berkaitan dengan tindak pidana sihir. Dasar diberlakukannya adalah Undang-Undang Pengadilan Desa tahun 1973, pada bab Peraturan Pengadilan Desa tahun 1974 dimana perbuatan sihir merupakan perbuatan yang dilarang. Pasal 3 b Peraturan Pengadilan Desa memberikan perbuatan yang dilarang adalah sebagai berikut:

(i) practising or pretending to practise sorcery;

(ii) threatening any person with sorcery;

(iii) making somebody else do sorcery;

(iv) possession of implements or charms used in sorcery;

(v) payment for sorcery.

Pengadilan Desa sendiri dipimpin oleh “sesepuh” (the elders) yang ditunjuk berdasarkan “kemampuannya” atas pilihan warga desa tersebut. Pembuktian terhadap perbuatan menyihir lebih mudah dibuktikan di Pengadilan Desa dikarenakan tidak terikat pada alat bukti sebagaimana tertuang dalam hukum positif. Untuk menentukan seseorang memiliki kemampuan sihir, menurut laporan Komisi Pembaharuan Hukum, Pengadilan Desa dapat diperhatikan dengan beberapa hal, yaitu:

  1. Ketokohan, tidak semua orang di desa dapat melakukan sihir, oleh sebab itu maka hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melakukan sihir. Karena sifatnya tertentu, maka identifikasi lebih mudah.
  2. Gaya hidup, orang yang memiliki ilmu sihir mempunyai gaya hidup berbeda dari masyarakat biasa mulai dari pakaian, cara bicara, dan makanan.
  3. Tes, orang tersebut dites dengan beberapa tes dan disimpulkan oleh “sesepuh” memiliki kekuatan sihir atau tidak.
  4. Ekspos, maksudnya adalah apakah masyarakat disekitar desa tersebut membicarakan atau bahkan bercerita tentang kehebatan seseorang yang memiliki ilmu sihir.

Dengan melihat kepada beberapa kriteria itu, dapat disimpulkan bahwa beberapa kriteria tersebut mirip alat bukti petunjuk atau pengamatan untuk menentukan seseorang adalah penyihir atau bukan. Lalu apa sanksinya jika terbukti melakukan sihir jahat? Jika terbukti melanggar peraturan tersebut dan orang sudah berulang kali melakukan perbuatan yang sama (residivis) maka para “sesepuh” sesuai otoritasnya dapat menjatuhi pidana santet terhadap orang tersebut. Kembali kepada Undang-undang sihir, menurut pemberitaan terakhir, yaitu menurut Radio New Zealand tanggal 29 Mei 2013, telah dicabut oleh pemerintah Papua Nugini dan menggantikannya dengan pidana mati.

2 thoughts on “Soal Hukum Acara Pidana Pembuktian Tindak Pidana Sihir

  1. “Menggunakan sihir untuk mempengaruhi orang lain, pidana penjara pada Pengadilan Negeri 1 tahun, pidana penjara pada Pengadilan Negara 2 tahun.”
    Kalau mempengaruhi orang lain gimana mengetahuinya ya, Kak?

    1. Kalau melihat konteks Papua Nugini, disana ada beberapa cara pembuktian, salah satunya adalah menggunakan “kebiasaan”, yaitu kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Jadi dengan interaksi sosial masyarakat disana, terutama yang berkaitan dengan sihir dilakukan dengan mengamati baik yang memiliki ilmu sihir maupun yang diduga terkena sihir. Setelah adanya “pencarian informasi” yang demikian maka di pengadilan dapat bersaksi sebagaimana layaknya seorang saksi memberikan kesaksiannya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s