Posted in ilmu

Soal IM2

Saya belum membaca putusan Pengadilan Tipikor No 01/Pid.B/TPK/2013/PN.Jkt.Pst atas nama Indar Atmanto (mantan direktur Indosat M2) yang telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi saya sudah membaca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Seperti diketahui bersama, Indar Atmanto didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sejumlah 1,3 Triliyun berdasarkan  Laporan Hasil Audit BPKP Nomor  : SR‐1024/D6/1/2012 tanggal 9 November 2012. Dengan kata lain, bukti 1,3 Triliyun, muncul dari laporan itu.

Pada tanggal 24 April 2013, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya No. 231/G/2012/PTUN-JKT menyatakan bahwa Surat Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor: SR-1024/D6/1/2012 adalah TIDAK SAH dan harus DICABUT, akibatnya? Tentu saja laporan yang dibuat TIDAK SAH.

Berikut ini kutipan putusannya:

PTUN-IM2

Pertimbangannya adalah:

‐Bahwa oleh karena PT Indosat Mega Media (IM2) adalah bukan pemenang lelang dan juga bukan penerima ijin dari Kemkominfo sebegai penyelenggara jaringan seluler, dan juga tidak ditemukan adanya fakta penggunaan bersama frekuensi, maka sangat jelas, bahwa PT Indosat Mega Media (IM2) adalah bukan masuk dalam kategori Wajib Bayar PNBP

‐ Bahwa oleh karena PT Indosat Mega Media (IM2) adalah bukan masuk dalam kategori Wajib Bayar PNBP, maka dalam perspektif Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang‐Undang No.20 Tahun 1997, BPKP tidak berwenang memeriksa PT Indosat Mega Media (IM2)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena BPKP/Tergugat I tidak berwenang memeriksa PT Indosat Tbk (karena tidak ada permintaan dari Menkominfo) dan juga tidak berwenang memeriksa atau mengaudit PT Indosat Mega Media (IM2) (karena bukan termasuk Wajib Bayar PNBP/d.h.i BHP), maka menurut Majelis Hakim dari aspek kewenangan, penerbitan Surat Deputi Kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Investigasi Nomor  : SR‐ 1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012 yang berisi Laporan Hasil Audit dalam rangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Jaringan Frekuensi Radio 2,1GHz/Generasi Tiga (3G) oleh PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media, beserta lampiran yang berupa hasil Laporan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh Tim BPKP, adalah mengandung cacat hukum, yakni melanggar Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang‐Undang No. 20 Tahun 1997 dan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonnesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Nah, kerugian yang diduga 1,3 Triliyun ternyata terdapat dalam laporan (dari laporan ini Penuntut Umum mendakwa ia merugikan negara) yang tidak sah, bagaimana mungkin kerugian negara 1,3 didapat dari laporan yang tidak sah untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pertimbangan memutus kasus?

Kejiwaanmu lho~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s