Posted in Hukum Pidana

Soal Putusan Pengadilan Negeri Sampang Tentang Syiah

Saya baru saja selesai membaca secara utuh putusan Pengadilan Negeri Sampang yang memidanakan seseorang yang melakukan penodaan agama.1 Memang terlambat, karena kasus ini sudah diputus 2012 dan sudah ada putusan Kasasinya. Dalam putusan ini, Pengadilan Negeri menentukan bahwa mazhab atau aliran yang tidak sama dengan ajaran Islam yang dianut secara umum di Indonesia jika dianggap melakukan penodaan agama dapat dipidana, dalam kasus ini Syiah yang menyatakan Al Quran tidak asli lagi (tidak orisinil)

Menariknya dalam putusan ini majelis hakim Pengadilan Negeri Sampang menolak beberapa orang saksi yang diajukan oleh Terdakwa karena dianggap mengikuti ajaran Terdakwa, taqiyah, yang berarti menyembunyikan makna sebenarnya sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai saksi sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Beberapa ajaran Syiah dalam putusan ini yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dianut di Indonesia adalah sebagai berikut:

pertimbangan

Berdasarkan hal tersebut, maka dasar keyakinan hakim untuk memutus perkara ini haruslah didasarkan pada pembuktian beberapa hal tersebut. Adapun pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara:

1. Tambahan kalimat syahadat dan pengkafiran sahabat Nabi Muhammad

pertimbangan

2. Kesaksian dan taqiya

pertimbangan

pertimbangan

3. Rukun Iman, Islam, dan ajaran Al Quran yang tidak asli (tidak orisinil)

pertimbangan

Berdasarkan beberapa pertimbangan hakim tersebut, maka majelis hakim berpegang pada keterangan saksi, keterangan ahli, maupun keterangan Terdakwa. Majelis hakim juga mempertimbangankan alat bukti surat, yaitu:

  1. Fatwa MUI Kabupaten Sampang Nomor: A-035/MUI/Spg/I/2012, tanggal 1 Januari 2012 tentang ajaran yang disebarkan Tajul Muluk di Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang menyesatkan, merupakan penistaan dan penodaan terhadap agama Islam, karena antara lain menganggapbahwa al Qur’an yang ada saat ini tidak asli (tidakorisinil);
  2. Surat pernyataan sikap PCNU Kabupaten Sampang Nomor: 255/EC/A.2/L-36/I/2012 tanggal 2 Januari 2012yang pada pokoknya menyatakan ajaran yang dibawa Terdakwa Tajul Muluk adalah sesat dan menyesatkan serta sebagai tindakan penodaan dan penistaan agama yang dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat dan mendukung Fatwa MUI Kabupaten Sampang tanggal 1Januari 2012;
  3. Surat Pernyataan Terdakwa Tajul Muluk tertanggal 26 Oktober 2009 yang antara lain menghasilkan kesepakatan bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan lagi mengadakan dakwah yang berkaitan dengan aliran Terdakwa karena sudah meresahkan masyarakat dan Terdakwa bersedia untuk tidak melakukan ritual, dakwah dan penyebaran alirannya di Kabupaten Sampang dan apabila tetap melaksanakan ritual dan/atau dakwah, maka Terdakwa siap diproses secara hukum yang berlaku
  4. Surat Pernyataan Terdakwa Ali Murtadho/Tajul Muluk tertanggal 26 Oktober 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak akan melaksanakan (mengadakan) aktifitas-aktivitas dakwah demi kemaslahatan Umat banyak dengan digaris bawahi jika tidak ada pernyataan sesat.

Pada putusan tersebut didasarkan pada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Menjadi pertanyaan mungkin, dan hal ini dapat memicu perdebatan klasik, apakah fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan fatwa resmi yang mencerminkan keseluruhan umat Islam Indonesia. Apakah keberlakukan fatwa di luar Indonesia juga mempunyai dampak di Indonesia?, seperti fatwa Syiah yang dikeluarkan oleh almarhum Syaikh Al Azhar, Mahmoud Syaltout.2

azhar-a

Permasalahan selanjutnya adalah apakah Majelis Ulama Indonesia bersifat mengikat terhadap umat Islam Indonesia dan pemerintah. Tentu saja ini bukan ranah sarjana hukum pidana, tetapi ranah sarjana hukum Islam yang tidak akan dibahas. Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas majelis hakim memutus Terdakwa karena secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam.

Bersambung ke “Soal Putusan Kasasi Kasus Sampang”

1. Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg

2. Fatwa Mahmoud Syaltout berisi bahwa Syiah Imamiyah, dalam hal ini Syiah Imamiyah juga dianut Terdakwa, adalah mazhab yang sah dalam Islam dan boleh mengikutinya. Fatwa tersebut diambil dari http://www.al-islam.org/encyclopedia/chapter1b/azhar-a.gif

One thought on “Soal Putusan Pengadilan Negeri Sampang Tentang Syiah

  1. undang-undang penistaan agama barangkali sudah saatnya direvisi ya, karena sejauh saya baca ia cerminan dari yang-dominan, bagaimana satu tafsir dianggap yang-benar sementara yang lain salah, selain itu juga sulit untuk membedakan antara penistaan dan kritik teologi, padahal kalau kita telaah, banyak juga ulama islam yang bisa dikategorikan telah melakukan penistaan agama. kasihan minoritas dinegeri ini ya mas…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s