Posted in cybercrime, Hukum Pidana, ilmu, Internet

Soal Alasan Sanksi Pidana Lebih Berat Pada UU ITE

Setelah membaca kembali putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 tentang judicial review Pasal 27 ayat 3 UU ITE jo Pasal 45 ayat 1 UU ITE, alasan sanksi pidana pada UU ITE lebih berat dari sanksi di dalam KUHP adalah adanya efek masih dari penggunaan internet sebagai media yang berbeda dari media konvensional. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Konstitusi menganggap wajar perbedaan sanksi tersebut, dengan kata lain sudah sepantansnya jika di dalam UU ITE sanksinya lebih berat.

Alasan lengkap Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Bahwa salah satu perbedaan antara komunikasi di dunia nyata dengan dunia maya (cyberspace) adalah media yang digunakan, sehingga setiap komunikasi dan aktivitas melalui internet akan memiliki dampak bagi kehidupan manusia dalam dunia nyata, misalnya melalui transfer data, melalui distribusi dan/atau transmisi dan/atau dapat diaksesnya informasi dan dokumentasi elektronik juga dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat ekstrim dan masif di dunia nyata. Oleh karena itu, meskipun berat ringannya sanksi adalah wewenang pembentuk undang-undang, namun menurut Mahkamah, konsep pemidanaan dalam UU ITE merupakan delik yang dikualifikasi sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga konsepnya akan mengacu kepada KUHP namun ancaman pidananya lebih berat. Perbedaan ancaman pidana antara KUHP dengan UU ITE adalah wajar karena distribusi dan penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan luas, dan memiliki dampak yang masif.

Continue reading “Soal Alasan Sanksi Pidana Lebih Berat Pada UU ITE”

Posted in Uncategorized

Soal Catatan Pada Kasus Tajul Muluk

1. Putusan Pengadilan Negeri Sampang dan Pengadilan Tinggi Surabaya:

Terbukti menyampaikan ajaran oleh Terdakwa kepada santrinya bahwa kitab suci Al Quran yang berada di tangan kaum muslimin saat ini dianggap tidak otentik atau tidak orisinal dengan mengistilahkan “Aqiedah Tahrief Al Quran” yang orisinal sedang dibawa oleh Al Imam Al Mahdiy Al Muntadhor yang sekarang ini sedang gaib sehingga memenuhi 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam.

Bukti:

  1. Keterangan saksi, Muhammad Nur Asmawi dan saksi Munai’i yang pada pokoknya berisi bahwa menurut Muhammad Nur Asmawi Tajul Muluk telah mengajarkan bahwa Al Quran telah diubah oleh sahabat Rosul, Utsman bin Affan serta menurut Muna’i Al Quran yang saat ini tidak asli telah disampaikan Tajul Muluk di rumah Pak Sunadi.
  2. Surat-surat, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang No. A-035/MUI/Spg/I/2012 tanggal 1 Januari 2012, Surat Pernyataan PCNU Kabupaten Sampang No. 255/EC/A.2/L-36/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 dan surat pernyataan Tajul Muluk pada 26 Oktober 2009

Continue reading “Soal Catatan Pada Kasus Tajul Muluk”

Posted in Uncategorized

Soal Menagih Janji Revisi UU ITE

Postingan ini tidak untuk menanggapi kasus yang lagi ramai dibahas di Twitter.

Timeline Twitter saya kemaren malam penuh dengan bahasan soal kasus pencemaran nama baik, meskipun saya telat 2 jam mantengin timeline!. Selain karena memang jarang mengikuti kasus defamasi, memang saya sendiri-kalau kata orang Jawa-niteni janji dari Kementrian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan revisi terhadap ketentuan pidana Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE).

Beberapa orang di twitter menyuarakan agar mencabut UU ITE (mereka ngetwit agar pemerintah mencabut UU ITE! Bukan soal mencabut Pasal 27 ayat 3 UU ITE) karena beberapa kasus pencemaran nama baik. Saya menemukan sekitar 5 twit yang kesemuanya diRT (jadi bukan salah baca twit). Kesemuanya saya belum pernah ketemu, kenal, dan berdiskusi langsung sehingga tidak mengerti apa makna sebenernya dari twit mereka. Saya tidak tahu apakah mereka yang menyuarakan hal itu sudah baca UU ITE atau hanya membaca Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan menganggap isi dari UU ITE hanya membahas soal defamasi.

Continue reading “Soal Menagih Janji Revisi UU ITE”

Posted in Hukum Pidana

Soal Putusan Kasasi Kasus Sampang

Pada tanggal 3 Januari 2013 Mahkamah Agung menolak Kasasi dari Terdakwa T. Putusan tersebut menyatakan bahwa ajaran Syiah yang dianut oleh Terdakwa T  (yang juga ia bertindak sebagai mubalighnya) membawa keresahan dimasyarakat karena termasuk penodaan agama.

Terdakwa T diancam dengan Pasal 156 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penodaan agama atau Pasal 335 ayat (1) kesatu KUHP. Kutipan dakwaan serta tuntutan terhadap Tajul Muluk sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa T alias H. AM, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2003 sampai dengan 29 Desember 2011, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain antaratahun 2003 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang dan di Desa Kampung Gedding Laok, Desa Blu’uran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapunjuga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa…Terdakwa mulai menerapkan ajarannya dengan cara melakukan perekrutan beberapa santri yang sebelumnya telah menjadi santri di Pondok Pesantren sekitarnya, kemudian para santri yang menjadi pengikut Terdakwa dan masyarakat mulai curiga terhadap ajaran-ajaran yang ada pada Agama Islam yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada para santrinya, di mana ajaran yang disampaikan oleh Terdakwa terdapat penyimpangan secara prinsipil yang dapat memunculkan sifat pro dan kontra di dalam masyarakat penganut Agama Islam pada umumnya, dalam menyampaikan ajaran-ajarannya Terdakwa melakukannya secara vulgar dan menggunakan bahasa yang keras dan menantang kelompok lain di luar kelompok Terdakwa.

Continue reading “Soal Putusan Kasasi Kasus Sampang”