Soal Alasan Sanksi Pidana Lebih Berat Pada UU ITE

Setelah membaca kembali putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008 tentang judicial review Pasal 27 ayat 3 UU ITE jo Pasal 45 ayat 1 UU ITE, alasan sanksi pidana pada UU ITE lebih berat dari sanksi di dalam KUHP adalah adanya efek masih dari penggunaan internet sebagai media yang berbeda dari media konvensional. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah …

Advertisements

Soal Catatan Pada Kasus Tajul Muluk

1. Putusan Pengadilan Negeri Sampang dan Pengadilan Tinggi Surabaya: Terbukti menyampaikan ajaran oleh Terdakwa kepada santrinya bahwa kitab suci Al Quran yang berada di tangan kaum muslimin saat ini dianggap tidak otentik atau tidak orisinal dengan mengistilahkan “Aqiedah Tahrief Al Quran” yang orisinal sedang dibawa oleh Al Imam Al Mahdiy Al Muntadhor yang sekarang ini sedang …

Soal Menagih Janji Revisi UU ITE

Postingan ini tidak untuk menanggapi kasus yang lagi ramai dibahas di Twitter. Timeline Twitter saya kemaren malam penuh dengan bahasan soal kasus pencemaran nama baik, meskipun saya telat 2 jam mantengin timeline!. Selain karena memang jarang mengikuti kasus defamasi, memang saya sendiri-kalau kata orang Jawa-niteni janji dari Kementrian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan revisi terhadap …

Soal Putusan Kasasi Kasus Sampang

Pada tanggal 3 Januari 2013 Mahkamah Agung menolak Kasasi dari Terdakwa T. Putusan tersebut menyatakan bahwa ajaran Syiah yang dianut oleh Terdakwa T  (yang juga ia bertindak sebagai mubalighnya) membawa keresahan dimasyarakat karena termasuk penodaan agama. Terdakwa T diancam dengan Pasal 156 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penodaan agama atau Pasal 335 …