Posted in Uncategorized

Soal Catatan Pada Kasus Tajul Muluk

1. Putusan Pengadilan Negeri Sampang dan Pengadilan Tinggi Surabaya:

Terbukti menyampaikan ajaran oleh Terdakwa kepada santrinya bahwa kitab suci Al Quran yang berada di tangan kaum muslimin saat ini dianggap tidak otentik atau tidak orisinal dengan mengistilahkan “Aqiedah Tahrief Al Quran” yang orisinal sedang dibawa oleh Al Imam Al Mahdiy Al Muntadhor yang sekarang ini sedang gaib sehingga memenuhi 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam.

Bukti:

  1. Keterangan saksi, Muhammad Nur Asmawi dan saksi Munai’i yang pada pokoknya berisi bahwa menurut Muhammad Nur Asmawi Tajul Muluk telah mengajarkan bahwa Al Quran telah diubah oleh sahabat Rosul, Utsman bin Affan serta menurut Muna’i Al Quran yang saat ini tidak asli telah disampaikan Tajul Muluk di rumah Pak Sunadi.
  2. Surat-surat, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang No. A-035/MUI/Spg/I/2012 tanggal 1 Januari 2012, Surat Pernyataan PCNU Kabupaten Sampang No. 255/EC/A.2/L-36/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 dan surat pernyataan Tajul Muluk pada 26 Oktober 2009

2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung:

2. Al Quran yang ada sekarang tidak asli;

Bahwa Fatwa MUI Kabupaten Sampang No. A-035/MUI/Spg/I/2012 tanggal 1 Januari 2012 dan Surat Pernyataan PCNU Kabupaten Sampang No. 255/EC/A.2/L-36/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 menyatakan bahwa ajaran yang disebarkan Terdakwa tersebut di atas adalah sesat dan menyesatkan serta sebagai tindakan penodaan agama yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat;

• Faktanya bahwa ajaran yang disiarkan Terdakwa tersebut menimbulkan ketidakharmonisan sesama umat Islam, meresahkan masyarakat dan menimbulkan pembakaran rumah secara massal

3. Catatan

a. Alat bukti

Hukum acara pidana memberikan pedoman bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim haruslah memperolah keyakinannya berdasarkan minimal 2 alat bukti (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti tersebut haruslah alat bukti yang ditentukan secara khusus di dalam undang-undang, yaitu pada Pasal 184 KUHAP. Dalam kasus Tajul Muluk, judex factie memutus menggunakan alat bukti keterangan saksi 2 orang dan alat bukti surat. Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, kesaksian satu orang bukanlah merupakan sebuah kesaksian, sehingga tidak termasuk alat bukti (Pasal 185 ayat 2 KUHAP) yang akan penulis bahas dibawah.

Dalam kasus ini, majelis hakim mengesampingkan keterangan saksi yang diajukan Tajul Muluk karena majelis hakim menganggap para saksi tersebut mengikuti ajaran Terdakwa sehingga keterangannya tidak dapat diterima dan di dalam ajaran Terdakwa terdapat ajaran taqiyyah. Keterangan para saksi dibawah sumpah yang tidak dipertimbangkan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

  1. Muhyin: Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan al Quran tidak orisinil
  2. Moh. Zaini: Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan al Quran tidak orisinil
  3. Muhlisin: Bahwa Terdakawa tidak pernah mengajarkan bahwa al Quran tidak orisinil
  4. Jumali: Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan kepada saksi al Quran yang ada saat ini dianggap sudah tidak orisinil
  5. Niton: Bahwa saksi tidak pernah bertemu Muna’i dalam pengajian Terdakwa serta Muna’i bukan santri Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan al Quran yang ada saat ini dianggap tidak asli.
  6. Mat Shurah: Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan bahwa al Quran yang ada saat ini tidak asli.
  7. Pujadin: Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajarkan al Quran yang ada sekarang palsu, namun masyarakat mengatakan al Quran yang diajarkan Terdakwa tidka asli
  8. Sunadi: Bahwa Muna’i tidak ikut pengajian Terdakwa. Bahwa saksi tidak pernah melihat Muna’i mengintip dari pagar bambu ketika ada pengajian di rumah saksi.

Dengan demikian, keterangan dari Muna’i lemah karena beberapa orang yang hadir serta merupakan murid Tajul Muluk  tidak pernah menyaksikan Muna’i hadir dalam majelis tersebut dan mendengar Tajul Muluk mengajarkan bahwa Al Quran tidak asli (tidak orisinil). Selanjutnya mengenai keterangan Muhammad Nur Asmawi, dapat disimpulkan bahwa keterangan Muhammad Nur Asmawi adalah testimonium de auditu yang tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun. Selain itu keterangan Muhammad Nur Asmawi tidak bersesuaian/berhubungan dengan keterangan para saksi lainnya. Berdasarkan hal ini, maka keterangan saksi yang demikian seharusnya tidak dapat dijadikan alat bukti.

Mengenai surat seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sampang, maka haruslah diperjelas status dari MUI, apakah merupakan lembaga yang mempunyai otoritas untuk menentukan suatu ajaran menyimpang/sesat berdasarkan perintah Undang-undang atau tidak. Apabila status MUI sesuai dengan amanat Undang-undang maka dapat saja fatwa MUI dipertimbangkan sebagai alat bukti surat karena memang kewenangannya, jika tidak layak untuk dipertimbangkan karena tidak ada legalitas di dalamnya.

b. Penerapan Undang-undang No. 1/PNPS Tahun 1965

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2

(1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri DalamNegeri.

(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri

Pasal 1 dan Pasal 2 memberikan prosedur penjatuhan sanksi terhadap setiap orang, organisasi, dan aliran kepercayaan yang dianggap melakukan penodaan agama.

Prosedur pertama berdasarkan Pasal 2 ayat 1 adalah dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 menteri berisi teguran keras terhadap setiap orang yang melakukan penodaan terhadap agama. Berdasarkan hal tersebut, maka tahap awal bukanlah langsung membawa proses tersebut kepada Pengadilan, karena yang berhak menentukan adalah pemerintah. Pasal 2 ayat 2 memberikan norma bahwa jika pelanggaran terhadap pasal 1 dilakukan oleh organisasi atau aliran kepercayaan, maka Presiden dapat melarang atau bahkan membubarkan organisasi atau aliran kepercayaan tersebut.

Jikalau, setelah dikeluarkannya teguran keras dari SKB, pelaku masih saja melakukan perbuatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1, maka dapat dipidana sesuai dengan Pasal 156a. Dengan demikian, untuk menentukan seseorang, organisasi, atau aliran kepercayaan melakukan penodaan agama haruslah berdasarkan SKB sebagaimana diatur Pasal 2 ayat 1 dan pembubaran/pelarangan oleh Presiden sebagaimana diatur Pasal 2 ayat 2. Kembali kepada kasus Tajul Muluk, maka jelas berdasarkan Undang-undang PNPS yang berhak menyatakan terlebih dahulu jikalau Tajul Muluk melakukan penodaan agama adalah Surat Keputusan Bersama dari Pemerintah, bukan Pengadilan Negeri.

One thought on “Soal Catatan Pada Kasus Tajul Muluk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s