Posted in Diary

Selamat Jalan bu Sri

Hari Minggu kemarin saya kehilangan sosok guru, teman diskusi yang baik, dan “ibu” yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan positif kepada saya. Seperti disambar petir dan seolah tak percaya bahwa bu Sri Lestariningsih yang juga dosen pembimbing utama tugas akhir saya itu menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Panti Nirmala Malang.

Sedih dan terpukul rasanya orang yang selama ini peduli dengan saya tiba-tiba meninggalkan saya yang masih butuh bimbingan ini. Saya mengetahui kepergian beliau melalui teman saya Finnes lewat BlackBerry Messenger pada jam 12.15 WIB. Awalnya ia bertanya kepada saya apakah benar bahwa bu Sri telah meninggal. Setelah saya mendapat kabar itu saya mencari informasi dan ternyata benar bu Sri telah tiada. Hari Sabtu malam memang saya mendapat kabar kondisi beliau sudah kritis.

Continue reading “Selamat Jalan bu Sri”

Posted in Uncategorized

Soal Perbuatan Tidak Menyenangkan

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Januari 2014 dalam Perkara Nomor 1/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana memutus bahwa frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Saya melihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah tepat dikarenakan frasa tersebut memang awalnya merupakan frasa “sisipan” dari pemerintah kolonial untuk menekan masyarakat Hindia-Belanda. Ada dua alasan saya, sebagai berikut:

Continue reading “Soal Perbuatan Tidak Menyenangkan”

Posted in cybercrime, Hukum Pidana, Internet

Soal Ziarah Kubur

Saya iseng-iseng mencari putusan pengadilan tentang cybercrime yang berhubungan dengan penyebaran kebencian atas nama SARA kemarin malam. Setelah beberapa saat akhirnya saya menemukan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 89/Pid/2013/PT.BDG atas nama Fitria Kurniawan alias Abu Fahd Negara Tauhid. Dakwaan terhadap Fitrian disusun secara alternatif yaitu:

  1. Pasal 27 ayat 3 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  2. Pasal 28 ayat 2 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  3. Pasal 310 ayat (1) KUHP
  4. Pasal 311 ayat (1) KUHP

Continue reading “Soal Ziarah Kubur”

Posted in Hukum Pidana

Soal Barang Bukti Kasus Terorisme

Selamat tahun baru 2014 bagi para pembaca blog saya, semoga tahun 2014 ini menjadikan kita lebih baik dari tahun sebelumnya. Beberapa hari yang lalu ada seseorang yang mengirimkan pesan ke direct message Twitter saya mengenai definisi barang bukti dan apa kaitannya dengan suatu tindak pidana.

Saya menjelaskan panjang lebar berdasarkan beberapa doktrin (pendapat para sarjana hukum) tentang definisi barang bukti dan kaitannya dengan suatu tindak pidana. Beberapa penjelasan tersebut saya rangkum sebagai berikut:

  1. Istilah barang bukti tidak dikenal memang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), istilah tersebut ada di dalam praktik. KUHAP hanya mengenal istilah alat bukti yang dipakai untuk membentuk keyakinan hakim, jumlahnya minimal 2 alat bukti (Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP). Barang bukti bukanlah alat bukti.
  2. Salah satu contoh definisi, menurut polisi, yang disebut barang bukti adalah benda baik yang bergerak atau tidak bergerak, yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang terjadi.1
  3. Definisi lain adalah menurut pendapat sarjana hukum. Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah. Menurutnya istilah barang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan. misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalanya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.2
  4. Berdasarkan dua hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa barang bukti adalah barang yang berhubungan dengan suatu tindak pidana, bisa berupa alat untuk melakukan tindak pidana atau hasil tindak pidana.

Continue reading “Soal Barang Bukti Kasus Terorisme”