Posted in cybercrime, Hukum Pidana, Internet

Soal Ziarah Kubur

Saya iseng-iseng mencari putusan pengadilan tentang cybercrime yang berhubungan dengan penyebaran kebencian atas nama SARA kemarin malam. Setelah beberapa saat akhirnya saya menemukan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 89/Pid/2013/PT.BDG atas nama Fitria Kurniawan alias Abu Fahd Negara Tauhid. Dakwaan terhadap Fitrian disusun secara alternatif yaitu:

  1. Pasal 27 ayat 3 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  2. Pasal 28 ayat 2 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  3. Pasal 310 ayat (1) KUHP
  4. Pasal 311 ayat (1) KUHP

Kronologi kasusnya sebagai berikut:

AFNT1

AFNT2

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Fitria Kurniawan terbukti dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan dijatuhi pidana penjara  5 bulan dan denda Rp 5.000.000,00 . Atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum mengajukan banding. Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Bandung, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong karena menganggap Pengadilan Negeri Cibinong telah tepat.

Penulis berlainan pendapat dengan Pengadilan Cibinong dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam hal penggunaan pasal yang tepat terhadap Fitria, menurut penulis lebih tepat digunakan pasal dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 28 ayat 2 Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan alasan sebagai berikut:

  1. Membaca kronologi kasus, yaitu dengan dikirimnya sebuah rekaman video seseorang yang masih menjadi DPO hingga saat ini kepada Fitria dan berlanjut diunggahnya video tersebut ke Youtube serta diberi komentar menggunakan terminologi agama jelas menunjukan bahwa Fitria mempunyai pengetahuan akan suatu hal, dalam hal ini, penafsiran terhadap tindakan seseorang atas nama agama.
  2. Video yang diunggah tersebut, sebagaimana diuraikan dalam kronologi diberikan komentar yang mengarah kepada masalah perbuatan seseorang atau ritual tertentu dalam koridor agama, dengan demikian maka titik awal dari kasus ini sebenarnya adalah mengenai suatu ritual keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama versi Fitria.
  3. Tindakan Fitria juga dilanjutkan dengan mengunggah sebuah foto yang menggambarkan seorang Habib, menggunakan alat musik dan memakai pakaian Belanda. Komentar tersebut lalu ditutup dengan adanya pernyataan yang berhubungan dengan hal-hal khusus dalam sebuah agama. Pada kronologi disebutkan mengenai analisis subyektif Fitria terhadap perbuatan yang mungkin dilakukan Habib tetapi Fitria tidak mengetahuinya secara pasti (dugaan semata).
  4. Masalah umrah, yang merupakan ritual suatu agama, juga dipertanyakan dengan mengungkit sumber dana. Maka menjadi jelas bahwa titik tolak Fitria adalah berusaha mengomentari perbuatan Habib yang bertentangan dengan ajaran agama yang ia yakini.
  5. Pada Duplik yang dibuat oleh Penasehat Hukum al Salafi tertulis “PARA PENGAGUNG KUBUR AKAN MERASA BENAR APA YANG TELAH MEREKA LAKUKAN DI KUBURAN, KARENA TELAH “LEGAL ATAU DISAHKAN OLEH PENGADILAN” Semoga ini jadi Pertimbangan Majelis Hakim”, hal ini jelas sekali bahwa yang ada dalam kasus ini sebenarnya adalah masalah keyakinan keagamaan seseorang yang “dihakimi” oleh orang lainnya.
  6. Efek nama baik yang tercemar (dalam dakwaan) menurut hemat penulis hanyalah merupakan efek lain dari adanya perbuatan menghakimi dengan memberikan komentar tendensius atas nama kepercayaan agama tertentu.
  7. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka penulis berpendapat penggunaan norma Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) lebih tepat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s