Posted in Hukum Pidana, ilmu, masyarakat

Soal BW

Saya kemarin membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lanjutan atas nama Bambang Widjodjanto, salah satu komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut BAP tersebut, Bambang Widjodjanto disangka melanggar Pasal 242 KUHP jo. Pasal 55 KUHP berdasarkan laporan dari H. Sugianto Sabran

BAP1

Melihat konteks pelaporan ini, bermula dari kasus sengketa di Mahkamah Konstitusi. Salah satu bukti yang diajukan adalah putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PHPU.D-VIII/2010 tahun 2010.

BAP2

Sekedar diketahui, salah satu saksi dalam perkara ini dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sumpah palsu. Saksi tersebut adalah Ratna Mutiara. Karena Bambang Widjodjanto saat itu diberikan kuasa oleh sebagai advokat yang mana Ratna Mutiara adalah saksi yang diajukan oleh Bambang Widjodjanto, maka jika Ratna Mutiara terbukti melakukan tindak pidana sumpah palsu, maka menurut logika pelapor, Bambang Widjodjanto dianggap menyuruh Ratna Mutiara untuk melakukan sumpah palsu.

Adapun Putusan No. 2197/PID.B/2010/PN.JKT.PST yang menyatakan Ratna Mutiara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sumpah palsu adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RATNA MUTIARA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Sumpah Palsu“

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RATNA MUTIARA dengan Pidana Penjara selama 5 ( Lima ) Bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;

4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum supaya mengeluarkan terdakwa dari tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa : 

  • Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah Periode Tahun 2010 – 2015 dari Dr. H. Ujang Iskandar,ST,M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI tanggal 16 Juni 2010. 
  • Foto copy 1 (satu) eksemplar Risalah Sidang Perkara Nomor ; 45/PHPU.D-VIII/2010 perihal permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Acara Pemeriksaan Perkara (I), tanggal 22 Juni 2010. 
  • Foto copy 1 (satu) eksemplar Risalah Sidang Perkara Nomor ; 45/PHPU.D-VIII/2010 perihal permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Acara Pemeriksaan Lanjutan, Perbaikan Permohonan, pihak terkait dan Pembuktian (II), tanggal 28 Juni 2010. 
  • Foto copy 1 (satu) eksemplar Risalah Sidang Perkara Nomor ; 45/PHPU.D-VIII/2010 perihal permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Acara Pembuktian (III), tanggal 29 Juni 2010.
  • Foto copy 1 (satu) eksemplar Risalah Sidang Perkara Nomor ; 45/PHPU.D-VIII/2010 perihal permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Acara Mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon (IV), tanggal 30 Juni 2010. 
  • Foto copy 1 (satu) eksemplar Risalah Sidang Perkara Nomor ; 45/PHPU.D-VIII/2010 perihal permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Acara Pembuktian (V), tanggal 2 Juli 2010.
  • Foto copy 1 (satu) eksemplar Putusan Nomor ; 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010. 
  • 1 (satu) bundle foto copy Legalisir Buku Register Tahanan Serse, B.09 sebanyak 22 lembar mulai bulan April 2010 sampai dengan tanggal 5 September 2010 mulai nomor urut 32 sampai dengan 77 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kapolres Kotawaringin barat Nuryadi Purtono, S.Ik, M.Si, Kombespol NRP 67010343. 
  • 1 (satu) buah buku Analisa dan Evaluasi Hasil PAM Pentahapan Pemilu KADA 2010 dalam rangka Ops Mantap Praja 2010, Pangkalan Bun tanggal 10 Agustus 2010. 
  • 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Surat Kapolres Kotawaringan Barat kepada Kapolda Kalimantan Tengah Nomor : B/1104/VII/2010/Reskrim tanggal 13 Juli 2010 perihal data Perkembangan Penanganan Tindak Pidana Pemilu Kepala Daerah beserta lampirannya sebanyak 6 lembar data Pelanggaran Pemilu Kapala Daerah Kabupaten Kotawaringin barat Tahun 2010. 
  • 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Kapolres Kotawaringan barat kepada Kapolda Kalimantan Tengah Nomor : R/164/VI/2010 tangal 2 Juni 2010 perihal Permintaan Personel BKO Kompi 3 Pelopor Brimob Polda Kalteng. 
  • 7 (tujuh) berkas foto copy legalisir surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin barat kepada Penyidik Polres Kota Waringin barat, terdiri dari : 
  • – Nomor : 94/Panwaslu kada/VI/2010 tanggal 8 Juni 2010 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu. – Nomor : 95/Panwaslu kada/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu. 
  • – Nomor : 96/Panwaslu kada/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu.
  • – Nomor : 97/Panwaslu kada/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu. 
  • – Nomor : 98/Panwaslu kada/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu.
  • – Nomor : 99/Panwaslu kada/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu. 
  • – Nomor : 100/Panwaslu kada/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu. 
  • 1 (satu) lembar foto copy legalisir Daftar Tahanan Polsek Pangkalan banteng dari bulan Januari 2010 s/d Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Kanit Patroli Polsek Pangkalan Banteng. Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Selanjutnya, jika risalah sidang dan putusan No. 45/PHPU.D-VIII/2010 tahun 2010 dijadikan bukti, maka tentu saja seluruh percakapan dan tindakan di dalam ruang sidang Mahkamah Konstitusi “terekam” di dalam risalah tersebut, pertanyaanya, adakah yang menjadi petunjuk bahwa Bambang Widjodjanto menyuruh saksi untuk melakukan sumpah palsu? Setelah saya membaca risalah sidang tersebut, tidak ada yang unsur Bambang Widjodjanto menyuruh Ratna Mutiara untuk bersumpah palsu. Dalam risalah sidang tersebut hanya didapati seluruh pertanyaan Bambang Widjodjanto kepada saksi dalam konteks dia sebagai advokat. Bagaimana mungkin ditafsirkan bahwa tanya jawab saksi dan advokat dianggap sebagai menyuruh untuk memberikan kesaksian palsu?

Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

  1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Bunyi Pasal 242 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 242

(1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.

(4) Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 4 dapat dijatuhkan.

Bagian dari pasal 242 KUHP yang manakah yang dianggap dilanggar Bambang Widjodjanto? Ayat 1 kah? Ayat 2 kah? Karena tentu saja antara rumusan tindak pidana ayat 1 dan ayat 2 adalah 2 hal yang berbeda. Apakah Bambang Widjodjanto menyuruh melakukan atau menganjurkan 2 tindak pidana sekaligus terhadap Ratna Mutiara? Tidak ada kejelasan sama sekali mengenai hal ini.

Untuk itulah, saya bersama teman-teman dosen hukum pidana dan peneliti hukum menyatakan sikap atas keanehan penetapan Bambang Widjodjanto sebagai Tersangka, sebagai berikut:

PERNYATAAN SIKAP

Forum Pengajar dan Peneliti hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Serikat Pengajar HAM Indonesia, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Asosiasi Studi Sosio Legal.Indonesia dan Aliansi Dosen Tolak Kriminalisasi KPK

Kami para pengajar, peneliti, pemerhati dan praktisi hukum, selalu hadir dan mengamati dengan seksama setiap peristiwa hukum di tanah air. Penangkapan terhadap Sdr Bambang Widjojanto adalah tragedi yang telah mencederai prinsip penegakan hukum berlandaskan rule of law.

Peristiwa tersebut menunjukkan matinya akal sehat, meresahkan dan melukai rasa keadilan masyarakat, serta melemahkan budaya anti korupsi yang mulai tumbuh dalam masyarakat. Demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat, dan demi koreksi atas proses penegakan hukum yang tidak menjamin akses keadilan, maka kami mendesak agar:

1. Kepolisian Republik Indonesia berhenti melakukan kriminalisasi terhadap lembaga yang mengupayakan pemberantasan korupsi dan tatakelola (good governance), baik lembaga negara termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun forum komunitas

2. Institusi penegak hukum dalam proses penegakan hukum pidana harus bertindak berdasarkan prinsip negara berdasarkan hukum dan hak asasi manusia. 

3. Kepolisian segera menghentikan proses penyidikan pejabat negara KPK, Sdr Bambang Widjojanto yang sarat nuansa politis dan segera menyelidiki pelanggaran etik dalam proses penyidikan tersebut serta mengumumkan hasilnya kepada publik.

4. Presiden Joko Widodo membatalkan Pencalonan Kapolri yang diduga atau patut diduga memiliki cacat etika, dan segera mengusulkan calon Kapolri yang lebih berintegritas.

5. Masyarakat luas mengawasi secara seksama proses penegakan hukum terkait pemberantasn korupsi, merawat budaya dan semangat anti korupsi, dan menjaga KPK dan institusi penegakan lainnya agar dapat menjalankan tugasnya melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal.

Atas nama Forum Pengajar dan Peneliti hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia, Serikat Pengajar HAM Indonesia, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Asosiasi Studi Sosio Legal Indonesia dan Aliansi Dosen Tolak Kriminalisasi KPK

24 Januari 2015

1. Prof. Topo Santoso, Ph.D (FH Univ. Indonesia)
2. Prof Dr. Sulistyowati Irianto (FH Univ. Indonesia)
3. Dr. Herlambang P Wiratraman, SH., MA (FH Univ. Airlangga)
4. Fachrizal Afandi, SH., MH (FH Univ. Brawijaya)
5. Muktiono, SH., M.Phil (FH Univ. Brawijaya)
6. Manunggal K Wardaya, SH., LLM (FH Univ. Jendral Soedirman)
7. Lucky Raspati., SH., MH (FH Univ. Andalas)
8. Siti Aminah, SH. (ILRC)
9. Joeni Arianto Kurniawan, SH., MA (FH Univ. Airlangga)
10. Tahegga Primananda Alfath, SH., MH (FH Univ. Narotama).
11. Erna Dyah Kusumawati, SH., LL.M (FH Univ. Sebelas Maret) 
12. Anggara Suwahju, SH MH (ICJR)
13. Dr. Prija Djatmika, SH MH (FH Univ. Brawijaya)
14. Aris Hardinanto, SH., MH (FH Univ. Trunojoyo)
15. Anugerah Rizki Akbari, SH (FH Univ. Indonesia)
16. Bawor Purbaya, SH (HuMA)
17. H.Andi Fajruddin Fatwa, SH. MHI. Dip.Lead (F Syariah Dan Hukum, UIN Sunan Ampel)
18. Donny Danardono, SH., MA (FHK Unika Soegijapranata)
19. Dr. FX Sumarja (FH Unila)
20. Nizzar Fikri SH., MH. (Advokat)
21. Dr. Fikarwin Zuska (USU Medan)
22. Dr HS Tisnanta S.H,M.H ( PKKPHAM FH Unila)
23. Oki Hajiansyah Wahab, SH., MH ( PKKPHAM FH Unila)
24. Amir Muzaki (BPHN)
25. Prof Kamanto Sunarto (UI)
26. Kussaritano, S.Th, M.Th (peneliti Mitra LH)
27. Marcel Seran S.H,M.H (FH Universitas Atmajaya Makasar)
28. Roosje Satyana Pilongo, SH., MH (FH Univ Sintuwo Maroso Poso)
29. Zubaidah Johar
30. Rosewitha Irawaty, SH., MLI (FH Univ. Indonesia)
31. Ezki Sujanto
32. Valentina Wiji (Yayasan SATUNAMA.)
33. Abdul Fatah, SH, MH (LBH Surabaya/FH UM Surabaya)
34. Syahrul Fitra, S.H (AURIGA)
35. dra. Sarah Santi, M.Si (Universitas ESa Unggul)
36. Awaludin Marwan, SH., MA (Satjipto Rahardjo Institute)
37. Dr. Soe Tjen Marching
38. Imam Koeswahyono, SH., MH (FH Univ. Brawijaya)
39. Dauri Lukman SH., MH.
40. Mastur, S.Psi, M.A. (Avesina Institute Lombok Timur, LKBH IAIH Pancor LOTIM NTB)
41. Hadi Rahmat Purnama ((FH Univ. Indonesia)
42. Mirza Satria Buana (FH UNLAM)
43. Dwi Hapsari R , SH,MH.(FH Universitas Jendral Soedirman )
44. Novrizal Bahar, SH., LL.M. (FH Univ. Indonesia)
45. Dr. Niken Savitri, SH, MCL (FH UNPAR)
46. Taufik Umar Dhani Harahap
47. Lily Evalina (FH UI)
48. Fathoni (FH UNILA)
49. Yance Arizona, SH, MH (Epistema Institute)
50. Umar Sholahudin (FH Universitas Muhammadiyah Surabaya)
51. Nurkolis, SH.
52. Dr. M Ali Syafaat, SH., MH (FH Univ. Brawijaya)
53. Anang Setyawan, SH., MH (PPRC)
54. Agus Pratiwi, SH, LLM (FH UNPAD)
55. Agus Budiwan SH ,(FH USAKTI).
56. Ananingsih,SH.MHum (FH Univ Diponegoro)
57. Issalah Fanny S Alam (Praxis Community)
58. Dr I Ketut Sudantra,SH.MH. (Universitas Udayana)
59. Zulfatun Ni’mah, M. Hum, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung)
60. Samuel Harnaen, S.H., M.Kn. (FH Univ. Indonesia)
61. Purnawan D. Negara, SH., M.Kn (FH Univ. WIdyagama Malang)
62. Dr. Asri Wijayanti, S.H.,MH. (FH Univ Muhammadiyah Surabaya)

Juru Bicara:

Prof. Topo Santoso, Ph.D (FH Univ. Indonesia) Hp. 081213956437
Prof Dr. Sulistyowati Irianto (FH Univ. Indonesia) Hp. 081585009851

Sumber Foto BAP:

1. https://twitter.com/donnybu/status/558637222539567104

2. https://twitter.com/donnybu/status/558637354202566656

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s