Posted in Uncategorized

Soal Perkosaan

Tanggal Pengucapan Putusan  : 09 Pebruari 2015

Jenis Perkara                             : Hukum Pidana

Proses                                         : Pengadilan Negeri Bengkulu

Nomor                                         : 410/Pid. B/2014/PN.Bgl catatan Sam Ardi

Menarik mencermati putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan normor perkara 410/Pid. B/2014/PN. Bgl yang dibacakan pada 9 Pebruari 2015 lalu. Majelis Hakim memperluas cakupan Pasal 285 KUHP. Perluasan yang dimaksud adalah pada rumusan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dirinya di luar perkawinan” selanjutnya termasuk di dalamnya “membujuk dan merayu…dengan modus asmara atau pacaran atau janji-janji manis padahal sesungguhnya hal tersebut kebohongan belaka…untuk memperdayai korban agar mau bersetubuh dan menyerahkan keperawanan….“.

Kasus ini berawal dari bujuk rayu seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia terhadap teman wanitanya dengan janji setelah berhubungan badan anggota tersebut tidak akan meninggalkannya, dengan kata lain akan bertanggungjawab. Korban sempat menolak karena sebelumnya belum pernah melakukan hubungan badan dengan siapapun. Setelah bujuk rayu tersebut, pacar dari anggota kepolisian ini menyerahkan tubuhnya untuk ditiduri oleh anggota tersebut di hotel yang telah disewa. Setelah memasukkan penis ke dalam vagina teman wanitanya, terjadi pendarahan karena baik hymen (selaput dara) dan vagina dari korban luka akibat penetrasi. Berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER/04/IX/2014 yang dikuatkan oleh keterangan ahli dr. Deddy Fitri, SpOG. Menurut ahli kebidanan dan kandungan tersebut, pendarahan akibat hubungan seksual bisa terjadi karena selaput dara yang sobek, tetapi pendarahan tersebut bukan merupakan pendarahan yang sulit dihentikan. Pada kasus ini, pendarahan terjadi akibat selaput dara yang robek dan luka pada tepi bawah vulva dengan sampai seperempat distal bagian bawah. Setelah terjadi pendarahan tersebut, korban berusaha menghubungi pelaku tetapi tidak mendapatkan jawaban sehingga pelaku dilaporkan kepada kepolisian

Bedasarkan kronologis dan fakta persidangan, Majelis Hakim memidana pelaku karena telah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perkosaan, di mana majelis hakim memperluas rumusan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”. Perluasan makna Pasal 285 KUHP di dasarkan atas 6 hal, yaitu:

  1. Tindakan bujuk rayu atau janji-janji manis adalah merupakan i’tikad tidak baik dari seorang pria terhadap seorang wanita agar mau bersetubuh dan menyerahkan keperawanan, yang sejatinya tidak akan diberikan oleh wanita tanpa adanya tindakan tersebut.
  2. Pasal 285 KUHP tidak lagi relevan secara normatif jika tidak dikaitkan dengan konteks kekinian karena telah tertinggal maknanya sesuai perkembangan zaman.
  3. Undang-undang di luar KUHP telah memperluas makna “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” meliputi tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan persetubuhan. Contoh Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  4. Sesuai dengan perkembangan zaman, unsur kekerasan atau ancaman kekerasan “di dalam perkawinan” menjadi tidak relevan, karena sekarang telah terjadi apa yang disebut sebagai “marital rape”. Contoh Undang-undang No. 23 Tahun 2004
  5. Kondisi psikologis korban setelah bersetubuh (karena terbuai janji-janji manis) dan menyerahkan keperawanan, lalu kemudian ditinggal tentu saja berakibat terhadap kesehatan mental sekarang dan akan datang. Hal ini dapat dianilisis berdasarkan perspektif viktimologi (ilmu yang mempelajari korban kejahatan), di mana korban kejahatan kesusilaan tidak mendapat perlindungan yang layak dan berimbang. Orientasi perlindungan terhadap korban juga harus mendapat tempat tersendiri guna menjelaskan kedudukan korban dan hubungan dengan pelaku. Sering kali justru korban kejahatan kesusilaan mendapat stigma yang negatif.
  6. Perbuatan asusila semacam itu, juga mendapat tentangan dari masyarakat dengan adanya Hukum Adat Cuci Kampung, sehingga masyarakat di suatu daerah, dalam hal ini daerah Bengkulu tidak menyetujui adanya perbuatan yang demikian. Konsekuensinya adalah adanya hukuman denda, hukuman diarak keliling kampung, dan menikahkan pasangan yang terjerat perbuatan asusila tersebut.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelum draft 2004, memuat rancangan pasal yang mirip dengan konstruksi kasus ini. Rancangan tersebut berbunyi:

Dipidana laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan dengan persetujuan perempuan itu karena janji akan dinikahi, kemudian mengingkari janji itu atau karena tipu muslihat yang lain.

Menurut Barda Nawawi Arief yang merupakan Ketua Tim Buku 1 RKUHP, setelah RKUHP 2004 (sekarang draft 2012), rumusan tersebut hilang. Tidak ada alasan yang pasti atau alasan yang dapat ditemukan dalam notulensi rapat RKUHP tentang hilangnya rumusan tersebut. Rumusan tersebut dicantumkan pada awalnya untuk melindungi perempuan yang disetubuhi atau dihamili akibat tipu muslihat atau bujukan akan dinikahi (Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, hal. 261-262).

Selanjutnya dalam RKUHP draft 2012 Pasal 488 ayat (1) ditemukan pula rumusan yang mirip dengan perbuatan bujuk rayu ini, yaitu:

c. laki‑laki yang melakukan persetubuhan dengan perem­puan, dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;

Kedua rumusan RKUHP, baik RKUHP draft 2004 dan RKUHP draft 2012, keduanya sama-sama memidana seorang laki-laki yang berhubungan seksual dengan wanita dengan persetujuan wanita tersebut, tetapi untuk mendapatkan persetujuan wanita itu dilakukan dengan bujuk rayu, tipu muslihat, ancaman dibunuh, atau akan dilukai.

Melihat rumusan Pasal 285 KUHP, secara normatif harus diakui jika rumusan “kekerasan atau ancaman” kekerasan adalah makna yang sangat jelas sehingga tidak perlu adanya penafsiran. Melihat konteks kekinian, dimana perbuatan-perbuatan yang tidak dapat diperkirakan oleh perumus pasal tersebut, maka perluasan makna diperlukan karena hakim bukan corong undang-undang, melainkan adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan keadilan.

Konstruksi berpikir Majelis Hakim dengan menganalogikan unsur yang ada pada ketentuan undang-undang dengan perbuatan kekinian, merupakan kontekstualisasi suatu kasus dimasyarakat yang menang memerlukan terobosan hukum, dan itu sah-sah saja. Dengan berlaku seperti itu, maka cara pikir progresif hakim tidak hanya memikirkan kepastian hukum bagi pelaku, tetapi memberikan perlindungan bagi korban saat kasus ini terjadi dan kemungkinan akan jatuhnya korban lain nantinya.

Saya senang dan mengapresiasi tindakan hakim kasus ini yang menganalogikan makna unsur di dalam KUHP dengan konteks kekinian berdasarkan pertimbangan yang matang. Sudah saatnya orientasi pemidanaan tidak hanya bertumpu pada pelaku, tetapi juga pada korban kejahatan.

SA

One thought on “Soal Perkosaan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s