Posted in masyarakat

Soal Perampasan Aset Loge Agung Indonesia

Pada 4 artikel yang membahas Vrijmetselaarij/Freemasonry/Gerakan Kemasonan (selanjutnya disebut Loge Agung Indonesia) sebelumnya, penulis telah menjelaskan legalitas yayasan persaudaraan Internasional ini dari perspektif data sejarah dan hukum. Selain itu penulis juga menjelaskan pula bagaimana mereka berhenti dari segala aktifitasnya karena Presiden Soekarno saat itu-dengan sekedar menyatakan yayasan mereka bertentangan dengan kepribadian nasional-membubarkan dan merampas aset Yayasan Raden Saleh berdasar Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962.

Keppres 264

Tak hanya itu, di dalam keputusan itu bagi pengurus yang masih melakukan aktifitas diancam dengan ketentuan Pasal 169 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169

(1) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga.

Yayasan Raden Saleh yang merupakan aset dari Loge Agung Indonesia, dalam bidang pendidikan, dijadikan markas Brigade Infanteri I Kodam Jaya, lalu selanjutnya melalui Departemen Pendidikan Nasional diubah menjadi Galeri Nasional Indonesia. Peralihan aset Yayasan Raden Saleh tertuang dalam Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 5 Tahun 1962. Khusus untuk yayasan Loge Agung Indonesia yang berinduk di gedung Adhuc Stat, ternyata 1 tahun sebelum keluarnya Keputusan Presiden No. 264 Tahun 1962, Djuanda selaku Pejabat Presiden Republik Indonesia (Presiden ad interim), mengambil alih Gedung Adhuc Stat itu untuk digunakan sebagai Gedung Dewan Perantjang Nasional. Hal ini tertuang di dalam Keputusan Presiden Nomor 318 Tahun 1961

Keppres 318

Membaca Keputusan Presiden Nomor 318 Tahun 1961 para pembaca mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin Keputusan Presiden Nomor 318 Tahun 1961 dapat menjadi dasar peralihan aset Gedung Adhuc Stat? Berbeda dengan Yayasan Raden Saleh yang memang secara jelas seluruh aset diambil alih oleh negara berdasar Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 5 Tahun 1962.

Pertama, benar bahwa Peraturan Penguasa Perang Tertinggi  No. 18 Tahun 1961 melarang aktifitas Loge Agung Indonesia, tetapi tidak tercantum peralihan aset Loge Agung Indonesia berupa gedung Adhuc Stat. Kedua, jika melihat isi keputusan itu, maka Dewan Perantjang Nasional menggunakan gedung per tanggal 27 Februari 1961 yang merupakan tanggal dibuatnya PEPERTI No. 18 Tahun 1961 sedangkan Keppres No. 318 Tahun 1961 diundangkan pada 1 Juli 1961. Artinya Keputusan Presiden No. 318 Tahun 1961 berlaku mundur, dengan kata lain secara tidak berdasar perampasan gedung Adhuc Stat didasarkan PEPERTI No. 18 Tahun 1961 yang melarang kegiatan Loge Agung Indonesia. Adalah aneh berdasarkan akal sehat maupun hukum di Indonesia jika mendasarkan sesuatu tanpa dasar hukum yang sebenarnya. Semakin jelas bahwa dibuatnya Keppres No. 318 Tahun 1961 hanya pembenaran negara merampas bangunan milik orang lain.

Lalu atas alasan apa rezim Soekarno mengambil alih gedung Adhuc Stat dari kepemilikan Loge Agung Indonesia? Tidak ada keterangan soal ini! Kemungkinan yang masuk akal adalah pemerintah saat itu mencari mudah dengan menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya. Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s