Posted in ilmu, masyarakat

Soal Negara Republik Indonesia vs Loka Pamitran

Beberapa tahun setelah Kemerdekaan Indonesia, Gerakan Kemasonan Hindia Belanda di bawah Loge Grand Orient Belanda menyerahkan kepengurusan Gerakan Kemasonan di Indonesia sepenuhnya kepada para anggota Kemasonan Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan Timur Agung Indonesia. Singkat kata berdirilah Loge Agung Indonesia yang berkedudukan di Jakarta sebagai pusat kegiatan Gerakan Kemasonan Indonesia. Loji-loji di seluruh Indonesia otomatis berada di bawah yurisdiksi dari Loge Agung Indonesia. Loji-loji tersebut adalah Loji Purwa Daksina di Jakarta, Loji Dharma di Bandung, Loji Bhakti di Semarang serta Loji Pamitran di Surabaya. Kepengurusan dan seluruh nama Loji beralih menggunakan nama Indonesia dengan pengurus yang tentu saja Warga Negara Indonesia.

Pada tahun 1961, Presiden Sukarno mengeluarkan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi (PEPERTI) yang isinya membubarkan Gerakan Kemasonan dan menyita seluruh aset untuk negara. PEPERTI tersebut dikuatkan dengan Keppres No. 264 Tahun 1962. Hal ini tentu saja mendapat perlawanan dari Biro Hukum Loge Agung Indonesia karena tidak ada dasar, baik ketentuan hukum positif maupun putusan Pengadilan tentang penyitaan aset Loge Agung Indonesia.

Continue reading “Soal Negara Republik Indonesia vs Loka Pamitran”