Posted in ilmu, masyarakat

Soal Negara Republik Indonesia vs Loka Pamitran

Beberapa tahun setelah Kemerdekaan Indonesia, Gerakan Kemasonan Hindia Belanda di bawah Loge Grand Orient Belanda menyerahkan kepengurusan Gerakan Kemasonan di Indonesia sepenuhnya kepada para anggota Kemasonan Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan Timur Agung Indonesia. Singkat kata berdirilah Loge Agung Indonesia yang berkedudukan di Jakarta sebagai pusat kegiatan Gerakan Kemasonan Indonesia. Loji-loji di seluruh Indonesia otomatis berada di bawah yurisdiksi dari Loge Agung Indonesia. Loji-loji tersebut adalah Loji Purwa Daksina di Jakarta, Loji Dharma di Bandung, Loji Bhakti di Semarang serta Loji Pamitran di Surabaya. Kepengurusan dan seluruh nama Loji beralih menggunakan nama Indonesia dengan pengurus yang tentu saja Warga Negara Indonesia.

Pada tahun 1961, Presiden Sukarno mengeluarkan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi (PEPERTI) yang isinya membubarkan Gerakan Kemasonan dan menyita seluruh aset untuk negara. PEPERTI tersebut dikuatkan dengan Keppres No. 264 Tahun 1962. Hal ini tentu saja mendapat perlawanan dari Biro Hukum Loge Agung Indonesia karena tidak ada dasar, baik ketentuan hukum positif maupun putusan Pengadilan tentang penyitaan aset Loge Agung Indonesia.

Salah satu loji Gerakan Kemasonan yang masih tampak bangunan aslinya seperti saat dibuat adalah Loji Loka Pamitran di Surabaya. Gedung tersebut sampai saat ini adalah satu-satunya gedung yang masih dalam proses sengketa. Tanah yang di atasnya berdiri Loge De Vriendschap (kemudian Loji Pamitran) tertuang dalam Surat Ukur Nomor 6 tertanggal 23 Januari 1888. Berdasarkan Gebruik Overeenkomst pada tanggal 12 Mei 1959 oleh J.A. Smith dan M. Kluger mewakili Loge De Vriendschap Orde van Vrijmetselaren, menyerahkan penggunaan dan pengelolaan atas keseluruhan tanah dan gedung Loji tersebut diatas kepada Loka Pamitran yang dalam hal ini diwakili oleh R.M.M. Mangkuwinoto dan R.Soetoro yang terletak dan dikenal di Jalan Tunjungan Nomor 74, 76, 78, 80, 82, 84 dan Nomor 86.

Sumber: Dokumen Pribadi
Sumber: Dokumen Pribadi

Loka Pamitran sendiri merupakan perkumpulan berbadan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman yang didirikan di Surabaya berdasarkan (AD/ART tanggal 18 Mei 1954 yang disahkan oleh Menkeh R.I. tanggal 27 Agustus 1954 Nomor 63/ 1954, Nomor J.A.5/77/14) serta Tambahan Berita Negara tanggal 22 Oktober 1954, Nomor 85. Penetapan Loka Pamitran sebagai badan hukum yang didasarkan pada Bab IX, Buku III KUHPerdata juga Staatblad (Stb )1870 Nomor 64.1937 No. 573 dan Stb 1938 No. 276. Dengan kata lain Perkumpulan Loka Pamitran adalah perkumpulan yang sah secara hukum dan gedung Loji Pamitran merupakan gedung yang berdiri di atas yang legal berdasarkan hukum positif Indonesia.

Sumber: Dokumen Pribadi
Sumber: Dokumen Pribadi

Pada tanggal 22 Maret 1974 pengurus Loka Pamitran satu–satunya yang masih hidup R. Soetoro ketika itu yang kini sudah almarhum, menyerahkan penggunaan sebidang tanah dan bangunan sejak bulan Maret 1961 kepada Departemen Agraria (sekarang berubah nama menjadi Badan Pertanahan Nasional) yang hanya sebatas pada bangunan gedung yang terletak di Jalan Tunjungan Nomor 80 Surabaya, diserahkan sebagian bangunan gedung hanya seluas + 536 m2 saja kepada Departemen Agraria untuk tempat kegiatan Kantor Inspeksi Pendaftaran Jatim Nusa Tenggara.

Batas tanah sengketa dengan seng dan cat dinding. Sumber: Dokumen Pribadi
Batas tanah sengketa dengan seng dan cat dinding. Sumber: Dokumen Pribadi

Awalnya tidak terjadi masalah sampai secara diam-diam tanpa ijin Loka Pamitran, Departemen Agraria secara melawan hukum atas penggunaan bangunan Gedung Jl Tunjungan Nomor 80 Surabaya mengajukan permohonan hak secara keseluruhan sehingga terbit sertipikat hak pakai sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Genteng.

Penulis dengan latar gedung Loge Pamitran
Penulis dengan latar gedung Loge Pamitran

Sertipikat tersebut yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya sehingga merugikan Loka Pamitran karena Departemen Agraria sendiri yang mengeluarkan surat keputusan dan menerbitkan sertipikat untuk dirinya sendiri, harusnya yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku mereka hanya mengajukan permohonan hak sebatas yang dikuasai seluas ± 536 m2. Pada kenyataanya tanpa ijin dan persetujuan Loka Pamitran secara melawan hukum Departemen Agraria mengajukan permohonan hak secara keseluruhan seluas 6968 m2 yang notabene sertipikat diterbitkan oleh dirinya dan untuk dirinya sendiri sehingga mulus tanpa hambatan dan perlawanan, tanpa adanya keberatan karena juga tidak ada pengumuman sehingga terbit sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Genteng.

Dalam Eigendom Verponding No. 3752, luas keseluruhan tanah adalah 7.310 m2 yang meliputi:

Luas yang tertera pada Hak Pakai No.13/Genteng = 6968 m2;

– Dipotong karena adanya pelebaran jalan 342 m2;

– Tanah dan Bangunan diserahkan penggunaaannya kepada Departemen Agraria 1536 m2

Sehingga jika ditotal adalah 4429 m2. Kasus tersebut berlangsung sampai pada putusan Kasasi yang memenangkan pihak Loka Pamitran, Putusan No. 2501 K/PDT/2014, dalam hal ini Pemohon Kasasi adalah Loka Pamitran dan Tergugat adalah Badan Pertanahan Nasional, dengan alasan sebagai berikut:

  1. Bahwa penggunaan objek sengketa oleh Termohon Kasasi dari bangunan luas + 536 m2 saja yang kini dipakai untuk Kantor Inspeksi Pendaftaran Jatim/Nusa Tenggara Barat, dan bukan keseluruhannya seluas 6.968 m2;
  2. Terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Genteng tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari Pemohon Kasasi, hal mana tidak diketahui oleh Pemohon Kasasi, tidak terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Genteng itu, hal mana berarti proses penerbitan Sertifikat Nomor 13/Genteng tidak melalui pengumuman kepada publik atau warga permohonan sertifikat hak pakai tersebut
  3. Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum sebab mengenai status dan kekuatan Sertifikat Hak Pakai No. 13 /Kelurahan Genteng tersebut secara hukum telah ditentukan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 258/ Pdt.G/1992/PN.Sby, tanggal 7 Januari 1993 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 590/PDT/1993/ PT.Sby, tanggal 23 Agustus 1993 (bukti P-30) Jo Putusan Mahkamah Agung RI. Nmor 2447 K/PDT/1994, tanggal 27Juni 1996 (bukti P-31) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hak Pakai No.13/Kel.Genteng seluas 6968 m2 tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tanah persil seluas 2003m2 yang dikuasai Penggugat dan bersesuaian dengan bukti P-11, sehingga alasan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukum menjadi bertentangan/ kontradiksi dengan putusan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

Dalam putusannya Majelis Hakim memutus:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan menurut hukum Penggugat sebagai Liquidatur dari perkumpulan Loka Pamitran sesuai Akta Nomor 2 tanggal 04 Agustus 2003 yang dibuat Notaris Nyoman Gede Yudara, S.H., di Surabaya dan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 961/Pdt.P/2004/PN.Sby
  3. Menyatakan menurut hukum tanah dan bangunan yang kini menjadi obyek sengketa seluas 4429 m2 yang merupakan bagian dari sertifikat tersebut dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat dan tanah Tergugat I, Sebelah Barat : Jalan Embong Malang dan tanah milik penduduk, Sebelah Selatan : Pasar Tunjungan, Sebelah Timur : Jalan Raya Tunjungan;
  4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang terurai pada posita 5, 6, 7, 8 dan 9 dengan adanya perbuatan tersebut di atas Penggugat dirugikan karena tidak dapat menguasai dan mengelola atas objek sengketa sehingga perbuatan Para Tergugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
  5. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Kel.Genteng terletak di Kelurahan Genteng Surabaya tertulis atas nama Direktorat Agraria Provinsi Jawa Timur yang berada di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
  6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan atau siapa saja yang memperoleh hak dan atau kuasa darinya segera mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa seluas + 4429 m2 kepada Penggugat tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan Polisi
  7. dst…

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perkumpulan Loka Pamitran di Surabaya dengan merampas hak dari Perkumpulan Loka Pamitran. Sejatinya, Loka Pamitran bukanlah organisasi terlarang dan tidak memiliki kematian secara perdata terhadap seluruh aset yang dimiliki perkumpulan tersebut. Tidak ada alasan bagi Badan Pertanahan Nasional untuk megambil alih aset mereka. Semoga saja gedung ini tetap lestari dan dirawat oleh para pengurus Loka Pamitran. Mengingat menurut kabar, pemerintah kota Surabaya akan merobokan gedung ini dan membuat taman di atasnya. Meskipun cagar budaya, tidak mustahil akan dirobohkan seperti Sinagog di Jalan Kayoon.

6 thoughts on “Soal Negara Republik Indonesia vs Loka Pamitran

  1. Atas Uraian tersebut di atas penulis tidak mendalami hukum pertanahan hanya sepihak pada orang yang mengaku sebagai pembantu Likwidasi Loka Pamitran yang lebih jelas lagi sudara atau Penulis harus melihat Putusan perkara perdata No. 15/Pdt.G/2006/PN.Sby. Jo. No. 274/PDT/2007/PT.SBY. Jo. No. 1347 K/PDT/2012 Yang Intinya : Perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dimenangkan oleh BPN. Kanwil Jatim. SBY., sebagai TERGUGAT I sedangkan TJIPTO CHANDRA, sebagai Penggugat Intervensi III telah ditolak melalui Putusan Sela pada tanggal 07 Juni 2006 (lihat Putusan PN.SBY. No. 15 Hal. 23 angka 3) dan Putusan PT.SBY. No. 274 Hal. 26 dengan Amar Putusan antara lain : Mengadili Menghukum Penggugat Intervensi I, Tergugat VI dan Tergugat IX/Pembanding (TJIPTO CHANDRA) Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dst….. (TJIPTO CHANDRA KALAH) berarti tanah tersebut Sertipikat Hak Pakai No. 13/Kel. Genteng, Luas 6.968 M2 adalah milik Negara (BPN Kanwil Jatim. SBY). dan Saudara / Penulis harus mempelajari Putusan-putusan Pengadilan tersebut di atas. Terima Kasih. Dari Penulis KAWASIS

  2. Halo mbak Novianna Widjadja

    1. Pertama-tama anda sepertinya gagal paham dalam artikel di atas. Bagaimana ada mengatakan saya memihak Loka Pamitran sementara yg saya sarikan adalah putusan Mahkamah Agung? Sepertinya anda perlu belajar ilmu logika.

    2. Anda berkata muter-muter tentang putusan Pengadilan yang semuanya sudah kalah level dengan Putusan Kasasi No. 2501 K/PDT/2014. Kenapa anda tidak kritisi saja putusan Putusan No. 2501 K/PDT/2014 sebagai putusan paling baru? Sejak kapan BPN menang? Kalau BPN menang sudah barang tentu BPN bisa menggunakan seluruh tanah di dalam area Loka Pamitran. Nyatanya BPN sampe hari ini hanya berani menggunakan sebagian ruangan dari seluruh gedung ex Loge De Vriendschap, hanya bagian depan, karena bagian dalam (aula utama) dikuasai Likwidatur Loka Pamitran. Hahahahahaha. Kenapa? Personil BPN takut dipidana memakai Pasal 167 KUHP?

  3. Hallo mas sam, saya mau tanya nee…. mas sam ini membuat blog tujuannya apa ya? sebagai pembelaan pada oknum Loka Pamitra(mafia hukum) yang masih bergentayangan….ato anda juga didalam oknum itu sendiri.
    pertanyaaan saya lagi, apa anda tau benar/mempunyai bukti bahwa Perkumpulan Loka Pamitra msh ada? sepengetahuan saya perkumpulan Loka Pamitran sdh di Bubarkan oleh anggota2nya sendiri( resmi 31 Juli 1994), berdasarkan berita acara rapat tertanggal 7 April 1995 yang dihadiri segenap anggota2nya, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh anggota2nya..
    Mari kita kupas akte notaris no 5 yang dibuat oleh notaris N.G. Yudara pada tanggal 10 April 1995 isinya:
    1. terhitung sejak tanggal 10 April 1995 perkumpulan Loka Pamitran, dibubarkan
    2. terhitung sejak tanggal 10 April 1995, mendapat kuasa dari anggota2 sebagai
    likwidatur, yang bertugas mengadakan pencatatan terhadap segenap aset
    perkumpulan, dalam pelaksanaan likwidasi, Joni Sangkono diberi hak dan
    kewenangan untuk mengangkat pembantu-pembantunya.

    mari kita liat lagi akta selanjutnya yang dibuat oleh Joni sangkono, akte notaris no 2 tertanggal 4 agustus 2003, dibuat oleh notaris N.G. Yudara, isinya surat pernyataan pengangkatan dan penunjukan Likwidatur yaitu kepada Cipto Chandra.

    kita masuk dalam kesimpulan, bhw perkumpulan Loka Pamitran sudah bubar, menurut akte notaris No. 5 dibuat oleh N.Y. Yudara tertanggal 10 April 1995, jadi yang ada hanya Cipto Chandra sebagai pembantu Likwidatur Joni Sangkono, sesuai akte notaris no. 2 dibuat oleh notaris N.G.Yudara tertanggal 4 Agustus 2003.

    Pertanyaan saya mas sam , dengar baik2, saya punya surat kutipan akta kematian no.867/WNI/2004 atas nama Joni Sangkono. pertanyaannya; apakah Surat pengangkatan dan penunjukan akte no. 2dan no 5 dibuat oleh notaris N.G. Yudara, masih mempunyai kekuatan hukum? jawab jujur mas…..
    terusin ndak neeee? pusing deh….nanti tambah teler lagi…..

    putusan 961/PDT.P/2004/PN.SBY? gimana neeee……..
    putusan 2501K/PDT/2014 ? gimana neeee……..

    pasti semuanya akan terbongkar………disini indonesia dengan panglima tertinggi adalah hukum………

    1. mas sam ini membuat blog tujuannya apa ya? sebagai pembelaan pada oknum Loka Pamitra(mafia hukum) yang masih bergentayangan….ato anda juga didalam oknum itu sendiri.

      >> widihh walaupun dalam kalimat yang berupa pertanyaan, tapi sinismenya kentel sekali. Opsinya kalo ngga mbela ya oknum di dalam Loka Pamitran. Padahal dalam postingan saya yang saya jadikan dasar adalah putusan MA, kalau memang salah dan situ punya data untuk melakukan kritik terhadap putusan itu ya tinggal bilang itu salah dan bla bla bla. Malah mbahas saya mbela atau oknum. Jumping to conclusions deh. Putusan itu bisa diakses karena dipampang di website MA jadi kalau ada yang menafsirkan putusan itu atas dasar putusan MA wajar saja. Baik terhadap BPN atau Loka Pamitran. Itu saja sih. Hihihihihi

  4. Hello mas Sam. Apa kabar? Sehat ya.. Jangan sakit – sakitan.
    Mbak Novi menyatakan bahwa Mas Sam yang kurang memahami. Ini kan kasus tanah bukan memakai ilmu logika akan tetapi harus memakai ilmu hukum pertanahan. Coba kamu belajar hukum pertanahan di Jogja.. Dan ini terkait dengan putusan – putusan pengadilan yang teruji lagi sertifikat hak pakai no. 13/kelurahan genteng, luas 6.968 M2 telah dinyatakan sah dan berharga berdasarkan putusan terakhir Peninjauan Kembali (PK) No.10 PK/TUN/2003 dengan demikian BPN. Menang dan membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI.
    No. 20 K/TUN/1998 dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara (PT.TUN) Surabaya No. 42/B/TUN/1996 ;

    Mas Sam, ini ada yang lebih seru lagi Pembantu Likwidatur Loka Pamitgran TJIPTO CHANDRA kesandung pidana dengan tuduan Pemalsuan Surat dan Menggunakan Surat Palsu berupa denah lokasi Tunjungan No. 80, Kota Surabaya dan sudah dinyatakan 2 alat bukti cukyup oleh POLRESTABES KOTA SURABAYA coba tengok kesana !!!

    selain itu juga ada benturan hukum dengan kasus pemberi kuasa sudah meninggal sehingga kuasa tersebut batal dengan sendirinya dan penerima kuasa dalam hal ini akta no. 02 tahun 2004 sudah batal dan Mbak Novi berikan uraian :

    1. Bahwa, Akta No. 05 tanggal 10 April 1995, dibuat Notaris N.G.YUDARA, SH. SURABAYA ;
    Lihat pada halaman (4) :
    Angka 2 berbunyi antara lain : Terhitung sejak tanggal 10 April 1995 Perkumpulan “LOKA PAMITRAN” dibubarkan ;
    Angka 2 berbunyi antara lain : Sedangkan dalam pelaksanaan likwidasi tersebut Joni Sangkono,Satu-satunya sebagai Likwidatur diberi hak dan kewenangan untuk
    mengangkat pembantu-pembantunya (sebagai Likwidatur).
    Angka 3 berbunyi antara lain : Memberi kuasa kepada Ketua I Perkumpulan tersebut dan Kepada baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri Untuk menyatakan Keputusan rapat ini dalam Akta otentik dan Mendaftarkan Keputusan rapat ini kepada yang berwenang ;

    KETERANGAN :
    Bahwa, Akta No. 5 Tgl. 10 April 1995 Adalah MENYATAKAN ADANYA KEPUTUSAN RAPAT namun dalam isi Akta tersebut JONI SANGKONO diberi kuasa untuk mengangkat pembantu-pembantu sebagai Likwidatur Perkumpulan Loka Pamitran.

    2. Bahwa, Akta No. 02 tanggal 04 Agustus 2003, Perihal : PERNYATAAN PENGANGKATAN DAN PETUNJUKKAN LIKWIDATUR, dibuat Notaris N.G. YUDARA, SH., Di Surabaya, JONI SANGKONO, adalah satu-satunya sebagai Likwidatur Loka Pamitran – Surabaya telah menunjuk dan mengangkat TJIPTO CHANDRA, Alamat Rumah di Jalan Kertajaya Indah IV No. 17 Blok F-509, Kota Surabaya sebagai pembantu Likwidatur Loka Pamitran – Surabaya ;

    KETERANGAN :
    JONI SANGKONO, satu-satunya sebagai Likwidatur Loka Pamitran bertindak menjalankan hukum berdasarkan Akta No. 05 tanggal 10 April 1995 (Akta Kuasa dengan Judul : MENYATAKAN KEPUTUSAN RAPAT) ;

    3. Bahwa, pada tanggal 21 Oktober 2004 TJIPTO CHANDRA, Alamat Rumah di Jalan Kertajaya Indah IV No. 17 Blok F-509, Kota Surabaya sebagai pembantu Likwidatur Loka Pamitran – Surabaya telah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan tidak ada orang lain sebagai pihak untuk berperkara atau menyaksikan dalam sidang dimuka umum Pengadilan Negeri Surabaya terkecuali Pemohon TJIPTO CHANDRA untuk ditetapkan Akta No. 02 tanggal 04 Agustus 2003, Perihal : PERNYATAAN PENGANGKATAN DAN PETUNJUKKAN LIKWIDATUR, dibuat Notaris N.G. YUDARA, SH., Di Surabaya Jo. Akta No. 05 tanggal 10 April 1995 yakni : Akta Kuasa dengan judul : MENYATAKAN KEPUTUSAN RAPAT Dari JONI SANGKONO, adalah satu-satunya sebagai Likwidatur Perkumpulan Loka Pamitran di Surabaya adalah sah, maka terbitlah PENETAPAN No. 961/Pdt.P/2004/PN.SBY. tertanggal 08 Nopember 2004 ;

    4. Bahwa, pada tanggal 21 Nopember 2004 pukul 23:55 WIB. JONI SANGKONO adalah satu-satunya sebagai Likwidatur Perkumpulan Loka Pamitran – Surabaya telah meninggal dunia di Kota Surabaya dibuktikan dengan Kutipan AKTA KEMATIAN No. 86/WNI/2004 tercatat pada tanggal 17 Desember 2004 dari Pencatatan Cipil Pemerintah Kota Surabaya ;

    5. Bahwa, dengan terbitnya PENETAPAN No. 961/Pdt.P/2004/PN.SBY. tertanggal 08 Nopember 2004, maka TJIPTO CHANDRA, satu-satunya sebagai Likwidatur Loka Pamitran – Surabaya pada tanggal 18 Nopember 2005 telah mengajukan gugatan perdata dengan perkara No. 636/Pdt.G/2005/PN.SBY. dan seterusnya…….; atas obyek perkara sama dengan yang diuraikan dalam Akta No. 02 tanggal 04 Agustus 2003, Perihal : PERNYATAAN PENGANGKATAN DAN PETUNJUKKAN LIKWIDATUR, dibuat Notaris N.G. YUDARA, SH., Di Surabaya Jo. berdasarkan : Akta No. 05 tanggal 10 April 1995 (Akta Kuasa dengan Judul : MENYATAKAN KEPUTUSAN RAPAT) ;

    PERBUATAN MELAWAN HUKUM :
    Bahwa, pada tanggal 18 Nopember 2005 sehubungan dengan Pemohon/Penggugat TJIPTO CHANDRA dalam perkara No. 636/Pdt.G/2005/ PN.SBY. pada Pengadilan Negeri Surabaya dan seterusnya …….. dan perkara tersebut telah diputus pada tanggal 29 Juni 2006 adalah cacat Hukum bahkan TJIPTO CHANDRA dikatagorikan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, antara lain :
    1. Bahwa, TJIPTO CHANDRA, satu-satunya sebagai Likwidatur Loka Pamitran – Surabaya adalah salah, yang betul adalah sebagai pembantu Likwidatur Loka Pamitran – Surabaya sedangkan JONI SANGKONO yang satu-satunya sebagai Likwidatur Loka Pamitran (lihat Akta No. 05 tanggal 10 April 1995, dibuat Notaris N.G.YUDARA, SH. SURABAYA pada halaman 4 angka (2) : berbunyi antara lain : Sedangkan dalam pelaksanaan likwidasi tersebut JONI SANGKONO, satu-satunya sebagai Likwidatur diberi hak dan kewenangan untuk mengangkat pembantu-pembantunya (sebagai Likwidatur) ;

    2. Bahwa, pada tanggal 21 Nopember 2004 pukul 23:55 WIB. JONI SANGKONO adalah satu-satunya sebagai Likwidatur Perkumpulan Loka Pamitran – Surabaya telah meninggal dunia di Kota Surabaya dibuktikan dengan Kutipan AKTA KEMATIAN No. 86/WNI/2004 tercatat pada tanggal 17 Desember 2004 dari Pencatatan Cipil Pemerintah Kota Surabaya, maka segala akibat Perbuatan Hukumnya atas perbuatan TJIPTO CHANDRA yang mengaku sebagai pembantu Likwidatur Loka Pamitran – Surabaya sebagaimana Akta No. 02 tanggal 04 Agustus 2003, Perihal : PERNYATAAN PENGANGKATAN DAN PETUNJUKKAN LIKWIDATUR, dibuat Notaris N.G. YUDARA, SH., Di Surabaya Jo. PENETAPAN No. 961/Pdt.P/2004/PN.SBY. tertanggal 08 Nopember 2004, adalah tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat dan berlaku untuk Hukum, dikarenakan :

    a. Bahwa, JONI SANGKONO, satu-satunya sebagai Likwidatur Loka Pamitran – Surabaya sebagaimana Akta No. 05 tanggal 10 April 1995, dibuat Notaris N.G.YUDARA, SH. SURABAYA ; Lihat pada halaman (4) : Angka 2 berbunyi antara lain : Terhitung sejak tanggal 10 April 1995 Perkumpulan “LOKA PAMITRAN” dibubarkan ;

    b. Bahwa, sejak pada tanggal 10 April 1995 Perkumpulan Loka Pamitran – Surabaya dibubarkan, maka dengan mengingat apa yang tertera dalam pasal 1665 dari Hukum Perdata, semua milik Loka diserahkan pada suatu badan yang ditunjuk oleh sidang anggauta sesuai dengan pasal 8 Anggaran Dasar Loka Pamitran – Surabaya dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Kehakiman RI. Tanggal 27 Agustus 1954 No. J.A. 5/77/14 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI. Tanggal 22/10 – 1954 No. 85, Tambahan No. 63/1954 ;

    c. Bahwa, TJIPTO CHANDRA dapat Pelimpahan Kuasa dari JONI SANGKONO dibuktikan dengan Akta No. 05 tanggal 10 April 1995, dibuat Notaris N.G.YUDARA, SH. SURABAYA, Lihat pada halaman (4) :
    Angka 3 berbunyi antara lain : Memberi kuasa kepada Ketua I Perkumpulan tersebut dan Kepada baik bersama-sama maupun masing-masing sendiri-sendiri untuk menyatakan Keputusan rapat ini dalam akta otentik dan mendaftarkan Keputusan rapat ini kepada yang berwenang ;

    KESIMPULAN :

    1. Bahwa, JONI SANGKONO yang satu-satunya sebagai Likwidatur Loka Pamitran – Kota Surabaya sebagaimana Akta No. 05 tanggal 10 April 1995, dengan Judul : Menyatakan Adanya Keputusan Rapat, dibuat Notaris N.G. YUDARA, SH., Di Surabaya telah melakukan perbuatan hukum melimpahkan kuasa kepada TJIPTO CHANDRA sebagaimana Akta No. 02 tanggal 04 Agustus 2003, adalah Bukan merupakan Akta Kuasa Mutlak karena dalam Akta Kuasa tersebut tidak terdapat klausula “tidak akan berakhir dengan alasan apapun juga” sehingga oleh karena bukan merupakan Akta Kuasa Mutlak, maka Akta No.05 tanggal 10 April 1995 (Penerima Kuasa) dan Akta Kuasa No. 02 tanggal 04 Agustus 2003 (Pemberi Kuasa) tersebut tunduk pada ketentuan pasal 1813 KUH Perdata

    2. Bahwa, selain itu menurut pasal 1792 KUH Perdata, Akta Kuasa merupakan persetujuan antara si Pemberi Kuasa dan si Penerima Kuasa. Oleh karena merupakan perjanjian maka pemberian kuasa tunduk pada ketentuan pasal 1320 KUH Perdata ;

    3. Bahwa, dengan meninggalnya si Pemberi Kuasa dan si Penerima Kuasa (JONI SANGKONO) hal ini berarti bahwa unsure subyektif syarat sahnya perjanjian sudah tidak terpenuhi lagi sehingga perjanjian yang dituangkan dalam Akta No. 02 tanggal 04 Agustus 2003 dan Akta No. 05 tanggal 10 April 1995 (Penerima Kuasa) tersebut dengan sendirinya batal atau gugur dan tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ;

    4. Bahwa, dengan gugurnya Akta No. 05 tanggal 10 April 1995 (Penerima Kuasa) dan Akta No. 02 tanggal 04 Agustus 2003 (Pemberi Kuasa) tersebut, maka sejak tanggal 21 Nopember 2004 meninggalnya Tuan JONI SANGKONO Hak Penguasaan JONI SANGKONO, sebagai Likwidatur Loka Pamitran – Kota Surabaya terhadap harta kekayaan Perkumpulan Loka Pamitran seperti yang disebut dalam Akta No. 02 tanggal 04 Agustus 2003 tersebut berakhir dan menurut hukum hak pengelolaan harta kekayaan Loka Pamitran harus dikembalikan kepada suatu badan yang ditunjuk oleh sidang anggauta sesuai dengan pasal 8 Anggaran Dasar Loka Pamitran – Surabaya yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Kehakiman RI. Tanggal 27 Agustus 1954 No. J.A. 5/77/14 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI. Tanggal 22/10 – 1954 No. 85, Tambahan No. 63/1954.

    Sampai disini dulu ya Mas Sam, nanti disambung lagi, dengan jilid berikutnya, trima kasih. MBAK NOVIANA WIDJAJA dibuat pada hari Minggu Tgl. 27 Maret 2016 Jam. 22.34 Wib.

    1. Halo mbak Noviana Widjadja,

      Rupanya mbak masih menyerang saya dengan menyatakan dg sinis agar wlajar hukum pertanahan. Malah dalam komentar sebelumnya dianggap membela Loka Pamitran. Padahal faktanya saya hanya mendasarkan tulisan saya dengan menyarikan putusan MA tersebut. Coba dipahami statement anda. Saya tidak dalam posisi membela Loka Pamitran atau bahkan BPN. Karena patokan saya adalah putusan yg bisa diakses tersbut. Kalau memang salah dan anda punya data yang benar. Silahkan diluruskan, bukan malah bertanya-tanya saya ini katanya hanya mengikuti statemen Loka Pamitran lah, kurang belajar hukum tanahlah. Kalau ternyata ada yang salah, simpelnya dilakukan koreksi. Sesimpel itu sih. Lagian saya juga bukan anggota Loka Pamitran apalagi kerja di BPN. Bebas kepentingan. Terkait mengapa saya seperti mengikuti alur yg katanya Loka Pamitran (padahal sudah bubar ya?) karena di putusan tsb memang apa adanya gtu, tidak saya tambahi atau kurangi. Kalau memang pemahaman saya keliru, sekali lagi, silahkan diluruskan sesuai data yg mbaknya pegang. Simple kan? Bisa jadi bacaan buat saya dan untuk para pembaca blog saya. Heheheh. Puji Tuhan saya sehat kok. Nda sakit-sakitan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s