Soal Negara Republik Indonesia vs Loka Pamitran

Beberapa tahun setelah Kemerdekaan Indonesia, Gerakan Kemasonan Hindia Belanda di bawah Loge Grand Orient Belanda menyerahkan kepengurusan Gerakan Kemasonan di Indonesia sepenuhnya kepada para anggota Kemasonan Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan Timur Agung Indonesia. Singkat kata berdirilah Loge Agung Indonesia yang berkedudukan di Jakarta sebagai pusat kegiatan Gerakan Kemasonan Indonesia. Loji-loji di seluruh Indonesia otomatis berada di bawah yurisdiksi dari Loge Agung Indonesia. Loji-loji tersebut adalah Loji Purwa Daksina di Jakarta, Loji Dharma di Bandung, Loji Bhakti di Semarang serta Loji Pamitran di Surabaya. Kepengurusan dan seluruh nama Loji beralih menggunakan nama Indonesia dengan pengurus yang tentu saja Warga Negara Indonesia.

Pada tahun 1961, Presiden Sukarno mengeluarkan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi (PEPERTI) yang isinya membubarkan Gerakan Kemasonan dan menyita seluruh aset untuk negara. PEPERTI tersebut dikuatkan dengan Keppres No. 264 Tahun 1962. Hal ini tentu saja mendapat perlawanan dari Biro Hukum Loge Agung Indonesia karena tidak ada dasar, baik ketentuan hukum positif maupun putusan Pengadilan tentang penyitaan aset Loge Agung Indonesia.

Salah satu loji Gerakan Kemasonan yang masih tampak bangunan aslinya seperti saat dibuat adalah Loji Loka Pamitran di Surabaya. Gedung tersebut sampai saat ini adalah satu-satunya gedung yang masih dalam proses sengketa. Tanah yang di atasnya berdiri Loge De Vriendschap (kemudian Loji Pamitran) tertuang dalam Surat Ukur Nomor 6 tertanggal 23 Januari 1888. Berdasarkan Gebruik Overeenkomst pada tanggal 12 Mei 1959 oleh J.A. Smith dan M. Kluger mewakili Loge De Vriendschap Orde van Vrijmetselaren, menyerahkan penggunaan dan pengelolaan atas keseluruhan tanah dan gedung Loji tersebut diatas kepada Loka Pamitran yang dalam hal ini diwakili oleh R.M.M. Mangkuwinoto dan R.Soetoro yang terletak dan dikenal di Jalan Tunjungan Nomor 74, 76, 78, 80, 82, 84 dan Nomor 86.

Sumber: Dokumen Pribadi
Sumber: Dokumen Pribadi

Loka Pamitran sendiri merupakan perkumpulan berbadan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman yang didirikan di Surabaya berdasarkan (AD/ART tanggal 18 Mei 1954 yang disahkan oleh Menkeh R.I. tanggal 27 Agustus 1954 Nomor 63/ 1954, Nomor J.A.5/77/14) serta Tambahan Berita Negara tanggal 22 Oktober 1954, Nomor 85. Penetapan Loka Pamitran sebagai badan hukum yang didasarkan pada Bab IX, Buku III KUHPerdata juga Staatblad (Stb )1870 Nomor 64.1937 No. 573 dan Stb 1938 No. 276. Dengan kata lain Perkumpulan Loka Pamitran adalah perkumpulan yang sah secara hukum dan gedung Loji Pamitran merupakan gedung yang berdiri di atas yang legal berdasarkan hukum positif Indonesia.

Sumber: Dokumen Pribadi
Sumber: Dokumen Pribadi

Pada tanggal 22 Maret 1974 pengurus Loka Pamitran satu–satunya yang masih hidup R. Soetoro ketika itu yang kini sudah almarhum, menyerahkan penggunaan sebidang tanah dan bangunan sejak bulan Maret 1961 kepada Departemen Agraria (sekarang berubah nama menjadi Badan Pertanahan Nasional) yang hanya sebatas pada bangunan gedung yang terletak di Jalan Tunjungan Nomor 80 Surabaya, diserahkan sebagian bangunan gedung hanya seluas + 536 m2 saja kepada Departemen Agraria untuk tempat kegiatan Kantor Inspeksi Pendaftaran Jatim Nusa Tenggara.

Batas tanah sengketa dengan seng dan cat dinding. Sumber: Dokumen Pribadi
Batas tanah sengketa dengan seng dan cat dinding. Sumber: Dokumen Pribadi

Awalnya tidak terjadi masalah sampai secara diam-diam tanpa ijin Loka Pamitran, Departemen Agraria secara melawan hukum atas penggunaan bangunan Gedung Jl Tunjungan Nomor 80 Surabaya mengajukan permohonan hak secara keseluruhan sehingga terbit sertipikat hak pakai sesuai Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Genteng.

Penulis dengan latar gedung Loge Pamitran
Penulis dengan latar gedung Loge Pamitran

Sertipikat tersebut yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya sehingga merugikan Loka Pamitran karena Departemen Agraria sendiri yang mengeluarkan surat keputusan dan menerbitkan sertipikat untuk dirinya sendiri, harusnya yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku mereka hanya mengajukan permohonan hak sebatas yang dikuasai seluas ± 536 m2. Pada kenyataanya tanpa ijin dan persetujuan Loka Pamitran secara melawan hukum Departemen Agraria mengajukan permohonan hak secara keseluruhan seluas 6968 m2 yang notabene sertipikat diterbitkan oleh dirinya dan untuk dirinya sendiri sehingga mulus tanpa hambatan dan perlawanan, tanpa adanya keberatan karena juga tidak ada pengumuman sehingga terbit sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Genteng.

Dalam Eigendom Verponding No. 3752, luas keseluruhan tanah adalah 7.310 m2 yang meliputi:

Luas yang tertera pada Hak Pakai No.13/Genteng = 6968 m2;

– Dipotong karena adanya pelebaran jalan 342 m2;

– Tanah dan Bangunan diserahkan penggunaaannya kepada Departemen Agraria 1536 m2

Sehingga jika ditotal adalah 4429 m2. Kasus tersebut berlangsung sampai pada putusan Kasasi yang memenangkan pihak Loka Pamitran, Putusan No. 2501 K/PDT/2014, dalam hal ini Pemohon Kasasi adalah Loka Pamitran dan Tergugat adalah Badan Pertanahan Nasional, dengan alasan sebagai berikut:

  1. Bahwa penggunaan objek sengketa oleh Termohon Kasasi dari bangunan luas + 536 m2 saja yang kini dipakai untuk Kantor Inspeksi Pendaftaran Jatim/Nusa Tenggara Barat, dan bukan keseluruhannya seluas 6.968 m2;
  2. Terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Genteng tanpa mendapat ijin terlebih dahulu dari Pemohon Kasasi, hal mana tidak diketahui oleh Pemohon Kasasi, tidak terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Genteng itu, hal mana berarti proses penerbitan Sertifikat Nomor 13/Genteng tidak melalui pengumuman kepada publik atau warga permohonan sertifikat hak pakai tersebut
  3. Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum sebab mengenai status dan kekuatan Sertifikat Hak Pakai No. 13 /Kelurahan Genteng tersebut secara hukum telah ditentukan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 258/ Pdt.G/1992/PN.Sby, tanggal 7 Januari 1993 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 590/PDT/1993/ PT.Sby, tanggal 23 Agustus 1993 (bukti P-30) Jo Putusan Mahkamah Agung RI. Nmor 2447 K/PDT/1994, tanggal 27Juni 1996 (bukti P-31) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hak Pakai No.13/Kel.Genteng seluas 6968 m2 tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tanah persil seluas 2003m2 yang dikuasai Penggugat dan bersesuaian dengan bukti P-11, sehingga alasan Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan hukum menjadi bertentangan/ kontradiksi dengan putusan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

Dalam putusan Kasasi  memutus:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan menurut hukum Penggugat sebagai Liquidatur dari perkumpulan Loka Pamitran sesuai Akta Nomor 2 tanggal 04 Agustus 2003 yang dibuat Notaris Nyoman Gede Yudara, S.H., di Surabaya dan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 961/Pdt.P/2004/PN.Sby
  3. Menyatakan menurut hukum tanah dan bangunan yang kini menjadi obyek sengketa seluas 4429 m2 yang merupakan bagian dari sertifikat tersebut dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat dan tanah Tergugat I, Sebelah Barat : Jalan Embong Malang dan tanah milik penduduk, Sebelah Selatan : Pasar Tunjungan, Sebelah Timur : Jalan Raya Tunjungan;
  4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang terurai pada posita 5, 6, 7, 8 dan 9 dengan adanya perbuatan tersebut di atas Penggugat dirugikan karena tidak dapat menguasai dan mengelola atas objek sengketa sehingga perbuatan Para Tergugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
  5. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 13/Kel.Genteng terletak di Kelurahan Genteng Surabaya tertulis atas nama Direktorat Agraria Provinsi Jawa Timur yang berada di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur adalah cacat hukum dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
  6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan atau siapa saja yang memperoleh hak dan atau kuasa darinya segera mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa seluas + 4429 m2 kepada Penggugat tanpa syarat apapun bilamana perlu dengan bantuan Polisi
  7. dst…

Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perkumpulan Loka Pamitran di Surabaya dengan merampas hak dari Perkumpulan Loka Pamitran. Sejatinya, Loka Pamitran bukanlah organisasi terlarang dan tidak memiliki kematian secara perdata terhadap seluruh aset yang dimiliki perkumpulan tersebut. Tidak ada alasan bagi Badan Pertanahan Nasional untuk megambil alih aset mereka.

Semoga saja gedung ini tetap lestari dan dirawat oleh likwidatur Loka Pamitran. Mengingat menurut kabar, pemerintah kota Surabaya akan merobokan gedung ini dan membuat taman di atasnya. Meskipun cagar budaya, tidak mustahil akan dirobohkan seperti Sinagog di Jalan Kayoon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s