Posted in ilmu, masyarakat

Soal Raden Said Soekanto Sang Guru Pengarsa

Sabtu tanggal 10 September 2016 saya jalan-jalan ke Gramedia Jl. Basuki Rahmat, Malang. Niat awal sekedar melihat buku terbitan baru yang berhubungan dengan sejarah. Melihat rak buku-buku terbaru, mata saya tertuju kepada biografi Raden Said Soekanto, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pertama. Biografi yang ditulis oleh Awaloedin Djamin dan G. Ambar Wulan tersebut sangat banyak memberikan informasi kehidupan Raden Said Soekanto dalam kehidupan sebagai masyarakat dan pejabat kepolisan.

p_20160910_1921211

Informasi yang dilengkapi dengan pindaian dokumen resmi kepolisian memperkaya informasi karir Raden Said Soekanto gemilang di kepolisian Republik Indonesia. Saya tidak akan mengulas lebih jauh mengenai karir Raden Said Soekanto karena dengan gamblang telah dipaparkan oleh kedua penulis, saya lebih tertarik mengenai keanggotaan Raden Said Soekanto pada 2 organisasi dengan corak “spiritual movement” yaitu Kemasonan (Freemasonry) dan Organisasi Kebatinan Kuno Palang Mawar (AMORC). Pertama kali saya mengetahui bahwa Raden Said Soekanto adalah seorang Mason ketika saya membaca laporan penelitian Dr. Theo Stevens. Buku hasil penelitian itu dibukukan menjadi Vrijmetselarij en Samenleving in Nederlands-Indie en Indonesie 1764-1762. Buku yang diberi kata pengantar oleh Guru Pengarsa* R. Schultink tersebut memberikan informasi keanggotaan Raden Said Soekanto sebagaimana tertulis dalam Maconnieke Tijdschrift voor Indonesie edisi 55 nomor 78.

Continue reading “Soal Raden Said Soekanto Sang Guru Pengarsa”

Posted in ilmu, masyarakat

Tanggapan atas Tulisan Hendri F. Isnaeni “Sukarno Dipengaruhi Freemason”

Tulisan Hendri F. Isnaeni yang dimuat pada website Historia dengan judul “Sukarno Dipengaruhi Freemason” jika dibaca dengan seksama, memuat beberapa hal yang perlu dikaji ulang. Berikut adalah beberapa hal tersebut:

  1. Kutipan atas buku Dr. Theo Stevens

Saudara Hendri dalam artikel tersebut menulis dengan menggunakan kutipan langsung sebagai berikut:

“Berhubungan dengan pengangkatan Yang Mulia sebagai presiden pertama Republik Indonesia Serikat, Freemason dengan segala hormat mengucapkan selamat kepada Yang Mulia, dan menegaskan kepada Anda bahwa tujuan-tujuan RIS untuk melayani kemanusiaan, seluruhnya mendapat resonansi dalam asas-asas Freemason.”

Saya asumsikan saudara Hendri F. Isnaeni tidak menerjemahkan sendiri dari buku berbahasa Belanda yang ditulis oleh Dr. Theo Stevens. Ia hanya mengutip dari halaman 482 edisi terjemahan. Hanya menambah akhiran “an” pada kata “berhubungan” dan “mengucapkan” serta  mengubah “Tarekat Mason Bebas” menjadi “Freemason”. Silahkan merujuk kepada buku Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764-1962 Saya menjadi gagal paham bagaimana sebuah kutipan langsung bisa diubah kalimatnya sesuai keinginan penulis. Kecuali memang saudara Hendri ingin menerjemahkan ulang seluruh konteks kutipan tersebut, dengan senang hati saya akan pindai kalimat asli berbahasa Belanda tersebut untuk diterjemahkan ulang. Agar tidak terkesan “copas”.

Continue reading “Tanggapan atas Tulisan Hendri F. Isnaeni “Sukarno Dipengaruhi Freemason””

Posted in ilmu, masyarakat

Soal Negara Republik Indonesia vs Loka Pamitran

Beberapa tahun setelah Kemerdekaan Indonesia, Gerakan Kemasonan Hindia Belanda di bawah Loge Grand Orient Belanda menyerahkan kepengurusan Gerakan Kemasonan di Indonesia sepenuhnya kepada para anggota Kemasonan Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan Timur Agung Indonesia. Singkat kata berdirilah Loge Agung Indonesia yang berkedudukan di Jakarta sebagai pusat kegiatan Gerakan Kemasonan Indonesia. Loji-loji di seluruh Indonesia otomatis berada di bawah yurisdiksi dari Loge Agung Indonesia. Loji-loji tersebut adalah Loji Purwa Daksina di Jakarta, Loji Dharma di Bandung, Loji Bhakti di Semarang serta Loji Pamitran di Surabaya. Kepengurusan dan seluruh nama Loji beralih menggunakan nama Indonesia dengan pengurus yang tentu saja Warga Negara Indonesia.

Pada tahun 1961, Presiden Sukarno mengeluarkan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi (PEPERTI) yang isinya membubarkan Gerakan Kemasonan dan menyita seluruh aset untuk negara. PEPERTI tersebut dikuatkan dengan Keppres No. 264 Tahun 1962. Hal ini tentu saja mendapat perlawanan dari Biro Hukum Loge Agung Indonesia karena tidak ada dasar, baik ketentuan hukum positif maupun putusan Pengadilan tentang penyitaan aset Loge Agung Indonesia.

Continue reading “Soal Negara Republik Indonesia vs Loka Pamitran”

Posted in Hukum Pidana, ilmu

Soal Pidana Mati dalam Putusan Mahkamah Agung

Hukum pidana sebagaimana sudah diketahui oleh umum, satu-satunya hukum yang dapat “bertindak” sebagai Tuhan dengan mencabut atau mengakhiri kehidupan seseorang. Beberapa hari yang lalu menjadi perbincangan hangat seiring dengan dilaksanakannya eksekusi pidana mati terhadap “Bali Nine”. Tak urung, perdebatan apakah pidana mati masih relevan dilaksanakan atau sudah ketinggalan zaman.

Continue reading “Soal Pidana Mati dalam Putusan Mahkamah Agung”

Posted in Diary, ilmu, masyarakat

Soal Kekacauan Buku Freemasonry di Indonesia

Saya sebenarnya malas mengulas buku Freemasonry di Indonesia: Jaringan Zionis Tertua yang Mengendalikan Nusantara. Versi asli buku ini dibelikan teman saya dari toko online Amazon. Ketika dia menawari saya apakah mau beli buku ini, saya jawab saja mau. Mengapa? Selama masih bisa ditelusuri aslinya lebih afdhol mendapatkan aslinya, selain itu tentu saja saya malas membaca versi e-book yang sudah diberi watermark sana dan sini (numpang tenar ya?) oleh pengunggah e-book tersebut.

Order 1

Order ibu Sophia

Continue reading “Soal Kekacauan Buku Freemasonry di Indonesia”

Posted in Hukum Pidana, ilmu, masyarakat

Soal BW

Saya kemarin membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lanjutan atas nama Bambang Widjodjanto, salah satu komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut BAP tersebut, Bambang Widjodjanto disangka melanggar Pasal 242 KUHP jo. Pasal 55 KUHP berdasarkan laporan dari H. Sugianto Sabran

BAP1

Melihat konteks pelaporan ini, bermula dari kasus sengketa di Mahkamah Konstitusi. Salah satu bukti yang diajukan adalah putusan Mahkamah Konstitusi No. 45/PHPU.D-VIII/2010 tahun 2010.

Continue reading “Soal BW”