Posted in Diary, masyarakat

Soal Dialog Kemasonan dan Sukarno

Gerakan Kemasonan di Indonesia pernah menemui Presiden Sukarno di Istana Negara untuk menjelaskan apa dan bagaimana gerakan Kemasonan tersebut. Pengurus Besar Provinsial yang terdiri dari Wakil Ketua Pengurus Besar Provinsial Carpentier Alting, H.M.J Hart, Wisaksono Wirjodiharjo, dan Loa Sek Hie menjelaskan organisasi mereka karena presiden saat itu sudah sering mendengar organisasi mereka, meskipun ada beberapa yang negatif. Presiden berkenan menemui mereka pada tanggal 3 Maret 1950.

Continue reading “Soal Dialog Kemasonan dan Sukarno”

Posted in Diary, masyarakat

Soal Aset Organisasi Kebatinan Kuno Palang Mawar (A.M.O.R.C)

Pada tanggal 22-26 Desember 2015 lalu saya melakukan perjalanan ke Bandung untuk menelusuri sebuah Loji Kemasonan yang diindikasikan masih aktif sampai tahun 2012 (cerita lengkap perjalanan saya menelusuri Loji Kemasonan akan dituliskan terpisah). Selain menelusuri Loji Kemasonan tersebut, saya diminta untuk melihat apakah bekas Loji dari Organisasi Kebatinan Kuno Palang Mawar (A.M.O.R.C) masih ada di Bandung.

Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis adalah nama yang dikenal masyarakat Bandung tempo dulu. Saya pribadi tidak banyak tahu tentang pergerakan organisasi ini dulu di Indonesia. Organisasi ini dulu di Indonesia melabeli dirinya sebagai sebuah ajaran mistik yang sesungguhnya, maksudnya adalah akumulasi upaya-upaya pencari kebenaran untuk memahami “missing link” antara yang terbatas dengan yang tak terbatas. Ajaran kebatinan Organisasi Kebatinan Kuno Palang Mawar mempunyai tujuan mengangkat kesadaran manusia ke arah kebersatuan agung dengan Sang Pencipta Jagat Raya. Di awali dengan menilik mikrokosmos dalam diri, maka dengan sendirinya akan memahami makrokosmos yang ada di luar diri. Selanjutnya melakukan perubahan dan transformasi positif demi tercapainya harmonium dalam diri individu, keluarga, masyarakat, negara dan dunia.

Continue reading “Soal Aset Organisasi Kebatinan Kuno Palang Mawar (A.M.O.R.C)”

Posted in ilmu, masyarakat

Tanggapan atas Tulisan Hendri F. Isnaeni “Sukarno Dipengaruhi Freemason”

Tulisan Hendri F. Isnaeni yang dimuat pada website Historia dengan judul “Sukarno Dipengaruhi Freemason” jika dibaca dengan seksama, memuat beberapa hal yang perlu dikaji ulang. Berikut adalah beberapa hal tersebut:

  1. Kutipan atas buku Dr. Theo Stevens

Saudara Hendri dalam artikel tersebut menulis dengan menggunakan kutipan langsung sebagai berikut:

“Berhubungan dengan pengangkatan Yang Mulia sebagai presiden pertama Republik Indonesia Serikat, Freemason dengan segala hormat mengucapkan selamat kepada Yang Mulia, dan menegaskan kepada Anda bahwa tujuan-tujuan RIS untuk melayani kemanusiaan, seluruhnya mendapat resonansi dalam asas-asas Freemason.”

Saya asumsikan saudara Hendri F. Isnaeni tidak menerjemahkan sendiri dari buku berbahasa Belanda yang ditulis oleh Dr. Theo Stevens. Ia hanya mengutip dari halaman 482 edisi terjemahan. Hanya menambah akhiran “an” pada kata “berhubungan” dan “mengucapkan” serta  mengubah “Tarekat Mason Bebas” menjadi “Freemason”. Silahkan merujuk kepada buku Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764-1962 Saya menjadi gagal paham bagaimana sebuah kutipan langsung bisa diubah kalimatnya sesuai keinginan penulis. Kecuali memang saudara Hendri ingin menerjemahkan ulang seluruh konteks kutipan tersebut, dengan senang hati saya akan pindai kalimat asli berbahasa Belanda tersebut untuk diterjemahkan ulang. Agar tidak terkesan “copas”.

Continue reading “Tanggapan atas Tulisan Hendri F. Isnaeni “Sukarno Dipengaruhi Freemason””

Posted in ilmu, masyarakat

Soal Negara Republik Indonesia vs Loka Pamitran

Beberapa tahun setelah Kemerdekaan Indonesia, Gerakan Kemasonan Hindia Belanda di bawah Loge Grand Orient Belanda menyerahkan kepengurusan Gerakan Kemasonan di Indonesia sepenuhnya kepada para anggota Kemasonan Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan Timur Agung Indonesia. Singkat kata berdirilah Loge Agung Indonesia yang berkedudukan di Jakarta sebagai pusat kegiatan Gerakan Kemasonan Indonesia. Loji-loji di seluruh Indonesia otomatis berada di bawah yurisdiksi dari Loge Agung Indonesia. Loji-loji tersebut adalah Loji Purwa Daksina di Jakarta, Loji Dharma di Bandung, Loji Bhakti di Semarang serta Loji Pamitran di Surabaya. Kepengurusan dan seluruh nama Loji beralih menggunakan nama Indonesia dengan pengurus yang tentu saja Warga Negara Indonesia.

Pada tahun 1961, Presiden Sukarno mengeluarkan Peraturan Penguasa Perang Tertinggi (PEPERTI) yang isinya membubarkan Gerakan Kemasonan dan menyita seluruh aset untuk negara. PEPERTI tersebut dikuatkan dengan Keppres No. 264 Tahun 1962. Hal ini tentu saja mendapat perlawanan dari Biro Hukum Loge Agung Indonesia karena tidak ada dasar, baik ketentuan hukum positif maupun putusan Pengadilan tentang penyitaan aset Loge Agung Indonesia.

Continue reading “Soal Negara Republik Indonesia vs Loka Pamitran”

Posted in masyarakat

Soal Perampasan Aset Loge Agung Indonesia

Pada 4 artikel yang membahas Vrijmetselaarij/Freemasonry/Gerakan Kemasonan (selanjutnya disebut Loge Agung Indonesia) sebelumnya, penulis telah menjelaskan legalitas yayasan persaudaraan Internasional ini dari perspektif data sejarah dan hukum. Selain itu penulis juga menjelaskan pula bagaimana mereka berhenti dari segala aktifitasnya karena Presiden Soekarno saat itu-dengan sekedar menyatakan yayasan mereka bertentangan dengan kepribadian nasional-membubarkan dan merampas aset Yayasan Raden Saleh berdasar Keputusan Presiden Nomor 264 Tahun 1962.

Continue reading “Soal Perampasan Aset Loge Agung Indonesia”

Posted in Hukum Pidana, ilmu

Soal Pidana Mati dalam Putusan Mahkamah Agung

Hukum pidana sebagaimana sudah diketahui oleh umum, satu-satunya hukum yang dapat “bertindak” sebagai Tuhan dengan mencabut atau mengakhiri kehidupan seseorang. Beberapa hari yang lalu menjadi perbincangan hangat seiring dengan dilaksanakannya eksekusi pidana mati terhadap “Bali Nine”. Tak urung, perdebatan apakah pidana mati masih relevan dilaksanakan atau sudah ketinggalan zaman.

Continue reading “Soal Pidana Mati dalam Putusan Mahkamah Agung”